Minta THR, Lurah Dicopot, Bupati Juga Lantik Kades PAW

“Kalau pelaksananya mematuhi aturan, saya yakin tidak akan ada musibah ini,” dr Faida MMR, Bupati Jember.

“Kemarin, ada pungli. Tadi langsung dicopot,” dr Faida MMR (Bupati Jember)

IKLAN

KALIWATES – Bupati Faida melantik kepala desa (Kades) pengganti antar waktu (PAW) Nogosari, Kecamatan Rambipuji. Usai melantik satu-satunya kades di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis (31/5) kemarin, bupati juga mengumumkan pencopotan Lurah Mangli, Kecamatan Kaliwates.
Kepada Jawa Pos Radar Jember, bupati menemukan bukti bahwa lurah berinisial TI itu telah melanggar integritas dan semangat tegak lurus. Bahkan, kata Faida, oknum lurah tersebut telah mencoreng pemerintahan antipungli. “Kemarin (Rabu, Red), ada pungli. Dan tadi pagi (kemarin, Red) langsung dicopot,” kata bupati.
Modus yang dilakukan oknum lurah ‘nakal’ tersebut, yakni menyebar surat dengan kop pemerintahan Kelurahan Mangli, lengkap dengan tanda tangan yang bersangkutan, disertai stempel basah. Surat yang disebar juga dilengkapi dengan nomor surat. Sedangkan perihal surat, tertulis Partisipasi Kesejahteraan Perangkat Kelurahan Mangli.
Bupati tegas melarang semua pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) meminta-minta THR pada pengusaha atau pihak lain. Apalagi, sampai berani mengeluarkan surat resmi untuk pungli. “Saya sebut itu mencoreng citra pemerintahan, yang mulai kami tata antipungli dan tidak korupsi,” tuturnya.
Kepada siapa pun, termasuk pada Kades Nogosari yang baru dilantik (Esa Hosada), bupati menitipkan pesan kepemimpinan berintegritas. Sebab, katanya, saat ini eranya pemimpin jujur yang bisa berprestasi. “Pintar saja tidak cukup. Negeri ini butuh pemimpin jujur,” tegasnya.
Esa Hosada dilantik sendirian, karena pelaksanaan Pilkades PAW di desanya digelar hanya sendirian. Katanya, masa jabatan Esa melanjutkan sisa jabatan kades sebelumnya, yang kini masih dihukum karena kasus korupsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Eko Heru Sunarso mengakui, masih ada beberapa desa lainnya yang tanpa kades definitif. Pihaknya memastikan, tidak akan menggelar Pilkades PAW, karena masa jabatan tidak lebih dari setahun. “Sampai ada pilkades reguler, posisi kades diisi Pj,” tegasnya.
Kata Heru, desa yang bisa menggelar PAW jika masa sisa jabatannya melebihi setahun. Selain itu, kades sebelumnya berhalangan karena mengundurkan diri, meninggal dunia, dan terjerat kasus hukum. Seperti bekas Kades Nogosari yang terjerat kasus korupsi.
Diakui Heru, duit desa seperti alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Pemkab Jember dan dana desa (DD) dari APBN, jumlahnya bisa disebut cukup besar. Bahkan, ada yang terima hingga Rp 2 miliar. Tentu, jika salah pengelolaan dan tidak tahan iman, kades bisa terjebak kasus korupsi. “Seperti perintah bupati, kami sarankan kades bekerja sama dengan TP4D Kejari Jember,” imbuhnya. (rul/mgc/hdi)

Reporter :

Fotografer :

Editor :