alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

PKL Masih Keluhkan Penutupan Jalan Sekitar Alun-Alun Bondowoso

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Meskipun sudah diperbolehkan berjualan, sejumlah PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso masih belum bisa beroperasi maksimal. Sebab, jalan masuk alun-alun masih ditutup. Hal itu dikeluhkan oleh Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati saat audiensi dengan pemerintah kabupaten, Kamis (29/7).

“Meskipun Pak Wabup ber-statement PKL boleh berjualan, tetapi kalau jalan akses ke PKL ditutup, sama saja bohong. Tidak ada yang mau masuk,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan penutupan total Alun-Alun RBA Ki Ronggo dan tempat PKL berjualan selama awal PPKM darurat, 3 Juli lalu. Menurutnya, PPKM tidak lagi bermakna pembatasan, tapi penutupan. “Kalau ini kan penutupan, akses jalan semua ditutup. Kami bisa apa. PKL sudah menepati, tidak berjualan sejak 3 Juli,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, lanjut dia, Pemkab Bondowoso juga tidak segera menyosialisasikan Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 yang membahas tentang perizinan operasional PKL. Selain itu, sejak awal PPKM darurat belum ada stimulan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Minimal diajak berbicara untuk mencari solusi bersama.

“Seharusnya Diskoperindag punya inisiatif. Masa tidak ada anggaran sama sekali. Kalaupun tidak ada, mencari strategi untuk pemulihan ekonomi. Kami sebenarnya tak butuh ikan, tapi butuh kail,” paparnya.

Pihaknya menegaskan akan tertib aturan sesuai peraturan pemerintah. “Asal pemerintah juga care terhadap rakyat kecil,” harapnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Meskipun sudah diperbolehkan berjualan, sejumlah PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso masih belum bisa beroperasi maksimal. Sebab, jalan masuk alun-alun masih ditutup. Hal itu dikeluhkan oleh Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati saat audiensi dengan pemerintah kabupaten, Kamis (29/7).

“Meskipun Pak Wabup ber-statement PKL boleh berjualan, tetapi kalau jalan akses ke PKL ditutup, sama saja bohong. Tidak ada yang mau masuk,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan penutupan total Alun-Alun RBA Ki Ronggo dan tempat PKL berjualan selama awal PPKM darurat, 3 Juli lalu. Menurutnya, PPKM tidak lagi bermakna pembatasan, tapi penutupan. “Kalau ini kan penutupan, akses jalan semua ditutup. Kami bisa apa. PKL sudah menepati, tidak berjualan sejak 3 Juli,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemkab Bondowoso juga tidak segera menyosialisasikan Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 yang membahas tentang perizinan operasional PKL. Selain itu, sejak awal PPKM darurat belum ada stimulan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Minimal diajak berbicara untuk mencari solusi bersama.

“Seharusnya Diskoperindag punya inisiatif. Masa tidak ada anggaran sama sekali. Kalaupun tidak ada, mencari strategi untuk pemulihan ekonomi. Kami sebenarnya tak butuh ikan, tapi butuh kail,” paparnya.

Pihaknya menegaskan akan tertib aturan sesuai peraturan pemerintah. “Asal pemerintah juga care terhadap rakyat kecil,” harapnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Meskipun sudah diperbolehkan berjualan, sejumlah PKL di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso masih belum bisa beroperasi maksimal. Sebab, jalan masuk alun-alun masih ditutup. Hal itu dikeluhkan oleh Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati saat audiensi dengan pemerintah kabupaten, Kamis (29/7).

“Meskipun Pak Wabup ber-statement PKL boleh berjualan, tetapi kalau jalan akses ke PKL ditutup, sama saja bohong. Tidak ada yang mau masuk,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan penutupan total Alun-Alun RBA Ki Ronggo dan tempat PKL berjualan selama awal PPKM darurat, 3 Juli lalu. Menurutnya, PPKM tidak lagi bermakna pembatasan, tapi penutupan. “Kalau ini kan penutupan, akses jalan semua ditutup. Kami bisa apa. PKL sudah menepati, tidak berjualan sejak 3 Juli,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemkab Bondowoso juga tidak segera menyosialisasikan Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 yang membahas tentang perizinan operasional PKL. Selain itu, sejak awal PPKM darurat belum ada stimulan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Minimal diajak berbicara untuk mencari solusi bersama.

“Seharusnya Diskoperindag punya inisiatif. Masa tidak ada anggaran sama sekali. Kalaupun tidak ada, mencari strategi untuk pemulihan ekonomi. Kami sebenarnya tak butuh ikan, tapi butuh kail,” paparnya.

Pihaknya menegaskan akan tertib aturan sesuai peraturan pemerintah. “Asal pemerintah juga care terhadap rakyat kecil,” harapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/