alexametrics
28.3 C
Jember
Saturday, 22 January 2022

APBD Bondowoso 2022 Terancam Terlambat, Ini Penyebabnya

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan APBD tahun anggaran (TA) 2022 terancam molor. APBD 2022 pun terancam terlambat untuk didok. Sebab, menurut pihak legislatif, draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlambat masuk ke meja DPRD Kabupaten Bondowoso.

Selain telatnya draf KUA PPAS, DPRD pun masih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dari eksekutif alias Pemkab Bondowoso. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso sekaligus Ketua Pansus RPJMD Tohari menjabarkan banyak poin terkait kemungkinan keterlambatan APBD 2022

“Memang kalau sesuai jadwal tahapan perencanaan KUA PPAS, seharusnya di bulan Juli lalu sudah masuk ke DPRD Bondowoso. Hanya, sampai saat ini belum. Di akhir Juli sudah harus disepakati legislatif dan bupati, yang itu nantinya menjadi dasar penyusunan APBD,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, kata Tohari, keterlambatan ini disebabkan pihak eksekutif baru menyerahkan revisi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD yang nantinya bakal menjadi acuan KUA PPAS. Padahal RPJMD sudah disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bondowoso dan DPRD sejak akhir tahun 2020 lalu. Ada 15 raperda yang akan dibahas di tahun 2021. “Itu namanya Prolegda,” imbuh politisi PKB ini.

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Akan tetapi, baru bulan kemarin pihak eksekutif mengajukan beberapa perda tersebut, di antaranya revisi RPJMD. “Karena RPJMD menjadi acuan KUA PPAS, seharusnya selesai dulu. Kalau tidak, mau berdasarkan apa,” urai Tohari.

Bahkan, pihaknya menyebut, nota penjelasan bupati beberapa waktu lalu secara jelas menyinggung bahwa RPJMD menjadi acuan KUA PPAS APBD. “Kami sudah membahas RPJMD sampai bab 4. Pembahasan ini semata-mata untuk percepatan, walaupun seharusnya belum bisa dibahas. Karena acuan RPJMD kabupaten juga adalah RPJMD provinsi, yang sekarang ini juga melakukan perubahan. Tapi, masih belum diundangkan,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan APBD tahun anggaran (TA) 2022 terancam molor. APBD 2022 pun terancam terlambat untuk didok. Sebab, menurut pihak legislatif, draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlambat masuk ke meja DPRD Kabupaten Bondowoso.

Selain telatnya draf KUA PPAS, DPRD pun masih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dari eksekutif alias Pemkab Bondowoso. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso sekaligus Ketua Pansus RPJMD Tohari menjabarkan banyak poin terkait kemungkinan keterlambatan APBD 2022

“Memang kalau sesuai jadwal tahapan perencanaan KUA PPAS, seharusnya di bulan Juli lalu sudah masuk ke DPRD Bondowoso. Hanya, sampai saat ini belum. Di akhir Juli sudah harus disepakati legislatif dan bupati, yang itu nantinya menjadi dasar penyusunan APBD,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Tohari, keterlambatan ini disebabkan pihak eksekutif baru menyerahkan revisi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD yang nantinya bakal menjadi acuan KUA PPAS. Padahal RPJMD sudah disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bondowoso dan DPRD sejak akhir tahun 2020 lalu. Ada 15 raperda yang akan dibahas di tahun 2021. “Itu namanya Prolegda,” imbuh politisi PKB ini.

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Akan tetapi, baru bulan kemarin pihak eksekutif mengajukan beberapa perda tersebut, di antaranya revisi RPJMD. “Karena RPJMD menjadi acuan KUA PPAS, seharusnya selesai dulu. Kalau tidak, mau berdasarkan apa,” urai Tohari.

Bahkan, pihaknya menyebut, nota penjelasan bupati beberapa waktu lalu secara jelas menyinggung bahwa RPJMD menjadi acuan KUA PPAS APBD. “Kami sudah membahas RPJMD sampai bab 4. Pembahasan ini semata-mata untuk percepatan, walaupun seharusnya belum bisa dibahas. Karena acuan RPJMD kabupaten juga adalah RPJMD provinsi, yang sekarang ini juga melakukan perubahan. Tapi, masih belum diundangkan,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan APBD tahun anggaran (TA) 2022 terancam molor. APBD 2022 pun terancam terlambat untuk didok. Sebab, menurut pihak legislatif, draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlambat masuk ke meja DPRD Kabupaten Bondowoso.

Selain telatnya draf KUA PPAS, DPRD pun masih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dari eksekutif alias Pemkab Bondowoso. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso sekaligus Ketua Pansus RPJMD Tohari menjabarkan banyak poin terkait kemungkinan keterlambatan APBD 2022

“Memang kalau sesuai jadwal tahapan perencanaan KUA PPAS, seharusnya di bulan Juli lalu sudah masuk ke DPRD Bondowoso. Hanya, sampai saat ini belum. Di akhir Juli sudah harus disepakati legislatif dan bupati, yang itu nantinya menjadi dasar penyusunan APBD,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Tohari, keterlambatan ini disebabkan pihak eksekutif baru menyerahkan revisi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD yang nantinya bakal menjadi acuan KUA PPAS. Padahal RPJMD sudah disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bondowoso dan DPRD sejak akhir tahun 2020 lalu. Ada 15 raperda yang akan dibahas di tahun 2021. “Itu namanya Prolegda,” imbuh politisi PKB ini.

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Akan tetapi, baru bulan kemarin pihak eksekutif mengajukan beberapa perda tersebut, di antaranya revisi RPJMD. “Karena RPJMD menjadi acuan KUA PPAS, seharusnya selesai dulu. Kalau tidak, mau berdasarkan apa,” urai Tohari.

Bahkan, pihaknya menyebut, nota penjelasan bupati beberapa waktu lalu secara jelas menyinggung bahwa RPJMD menjadi acuan KUA PPAS APBD. “Kami sudah membahas RPJMD sampai bab 4. Pembahasan ini semata-mata untuk percepatan, walaupun seharusnya belum bisa dibahas. Karena acuan RPJMD kabupaten juga adalah RPJMD provinsi, yang sekarang ini juga melakukan perubahan. Tapi, masih belum diundangkan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca