alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Salurkan Unek-Unek ke DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebelum sosialisasi perbup dilangsungkan, sejumlah perwakilan PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Bondowoso, kemarin (28/7). Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati menegaskan, para PKL saat ini tak butuh bantuan pemerintah. Mereka butuh berjualan untuk menyambung hidup. Karena itu, dia berharap pemerintah tidak menutup total akses menuju alun-alun, melainkan hanya sebagian.

Apalagi jika mengacu pada Surat Edaran Bupati Bondowoso yang menyebutkan bahwa PKL boleh berjualan maksimal sampai pukul 20.00 WIB, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. “Ini yang menjadikan kebingungan kami,” lanjutnya.

Menurut dia, usaha ratusan PKL di alun-alun macet total sejak PPKM. Bahkan, banyak PKL yang meninggal karena tidak dapat membiayai pengobatan selama sakit. Untuk itu, dia mempertanyakan kebijakan penutupan alun-alun dan pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) saat malam hari. Sebab, hingga kini jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Bondowoso terus bertambah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di sisi lain, Juru Bicara HMI Miftahus Surur mengatakan, pemerintah harus secepatnya melonggarkan akses jalan ke alun-alun kota dan memberikan jam operasional kepada para PKL. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menjamin masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Komisariat At-Taqwa itu menjelaskan, para PKL tidak bisa bertahan hidup jika penutupan dan larangan operasi PKL terus dilanjutkan. Sebab, mata pencarian PKL sudah mati total sejak PPKM. “Jika tidak dibolehkan berjualanm mereka mau makan apa,” sesalnya.

Pihaknya menilai, selama ini Pemkab Bondowoso gagal dalam memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Hal itu terbukti karena hingga PPKM diperpanjang, PKL tak pernah merasakan manisnya bantuan. “Katanya ada anggaran pedagang terdampak PPKM. Buktinya mana,” tanya Surur.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebelum sosialisasi perbup dilangsungkan, sejumlah perwakilan PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Bondowoso, kemarin (28/7). Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati menegaskan, para PKL saat ini tak butuh bantuan pemerintah. Mereka butuh berjualan untuk menyambung hidup. Karena itu, dia berharap pemerintah tidak menutup total akses menuju alun-alun, melainkan hanya sebagian.

Apalagi jika mengacu pada Surat Edaran Bupati Bondowoso yang menyebutkan bahwa PKL boleh berjualan maksimal sampai pukul 20.00 WIB, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. “Ini yang menjadikan kebingungan kami,” lanjutnya.

Menurut dia, usaha ratusan PKL di alun-alun macet total sejak PPKM. Bahkan, banyak PKL yang meninggal karena tidak dapat membiayai pengobatan selama sakit. Untuk itu, dia mempertanyakan kebijakan penutupan alun-alun dan pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) saat malam hari. Sebab, hingga kini jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Bondowoso terus bertambah.

Di sisi lain, Juru Bicara HMI Miftahus Surur mengatakan, pemerintah harus secepatnya melonggarkan akses jalan ke alun-alun kota dan memberikan jam operasional kepada para PKL. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menjamin masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Komisariat At-Taqwa itu menjelaskan, para PKL tidak bisa bertahan hidup jika penutupan dan larangan operasi PKL terus dilanjutkan. Sebab, mata pencarian PKL sudah mati total sejak PPKM. “Jika tidak dibolehkan berjualanm mereka mau makan apa,” sesalnya.

Pihaknya menilai, selama ini Pemkab Bondowoso gagal dalam memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Hal itu terbukti karena hingga PPKM diperpanjang, PKL tak pernah merasakan manisnya bantuan. “Katanya ada anggaran pedagang terdampak PPKM. Buktinya mana,” tanya Surur.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebelum sosialisasi perbup dilangsungkan, sejumlah perwakilan PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Bondowoso, kemarin (28/7). Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Mujiati menegaskan, para PKL saat ini tak butuh bantuan pemerintah. Mereka butuh berjualan untuk menyambung hidup. Karena itu, dia berharap pemerintah tidak menutup total akses menuju alun-alun, melainkan hanya sebagian.

Apalagi jika mengacu pada Surat Edaran Bupati Bondowoso yang menyebutkan bahwa PKL boleh berjualan maksimal sampai pukul 20.00 WIB, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. “Ini yang menjadikan kebingungan kami,” lanjutnya.

Menurut dia, usaha ratusan PKL di alun-alun macet total sejak PPKM. Bahkan, banyak PKL yang meninggal karena tidak dapat membiayai pengobatan selama sakit. Untuk itu, dia mempertanyakan kebijakan penutupan alun-alun dan pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) saat malam hari. Sebab, hingga kini jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Bondowoso terus bertambah.

Di sisi lain, Juru Bicara HMI Miftahus Surur mengatakan, pemerintah harus secepatnya melonggarkan akses jalan ke alun-alun kota dan memberikan jam operasional kepada para PKL. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menjamin masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Komisariat At-Taqwa itu menjelaskan, para PKL tidak bisa bertahan hidup jika penutupan dan larangan operasi PKL terus dilanjutkan. Sebab, mata pencarian PKL sudah mati total sejak PPKM. “Jika tidak dibolehkan berjualanm mereka mau makan apa,” sesalnya.

Pihaknya menilai, selama ini Pemkab Bondowoso gagal dalam memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Hal itu terbukti karena hingga PPKM diperpanjang, PKL tak pernah merasakan manisnya bantuan. “Katanya ada anggaran pedagang terdampak PPKM. Buktinya mana,” tanya Surur.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/