alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Tingkat SMP, Bupati Sudah Beri Sinyal

Tentang Pembelajaran Tatap Muka

Mobile_AP_Rectangle 1

Secara teknis tentu mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh Gugus Tugas Covid-19. Seperti harus tersedianya fasilitas protokol kesehatan. Skema masuknya siswa juga perlu ditata. Siswa tak boleh lebih 50 persen dari kapasitas kelas. Tentunya tetap memperhatikan Peraturan Bupati (Perbu) Nomor 50 Tahun 2020. “Skema masuknya bisa sehari masuk, sehari tidak. Atau dibagi per sesi. Menyesuaikan dengan jumlah kelas dan rombongan belajarnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembelian prokes bisa dianggarkan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Dari pusat sudah ada petunjuk bahwa untuk dana protokol kesehatan bisa memanfaatkan dana BOS,” terangnya.

Namun, jika pada perjalanannya nanti kondisi mengharuskan pembelajaran tatap muka dihentikan, maka akan dihentikan. “Itu kewenangan bupati. Bupati punya kewenangan untuk mencabut izin pembelajaran tatap muka. Karena keselamatan warga tetap nomor satu,” pungkasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

 

- Advertisement -

Secara teknis tentu mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh Gugus Tugas Covid-19. Seperti harus tersedianya fasilitas protokol kesehatan. Skema masuknya siswa juga perlu ditata. Siswa tak boleh lebih 50 persen dari kapasitas kelas. Tentunya tetap memperhatikan Peraturan Bupati (Perbu) Nomor 50 Tahun 2020. “Skema masuknya bisa sehari masuk, sehari tidak. Atau dibagi per sesi. Menyesuaikan dengan jumlah kelas dan rombongan belajarnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembelian prokes bisa dianggarkan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Dari pusat sudah ada petunjuk bahwa untuk dana protokol kesehatan bisa memanfaatkan dana BOS,” terangnya.

Namun, jika pada perjalanannya nanti kondisi mengharuskan pembelajaran tatap muka dihentikan, maka akan dihentikan. “Itu kewenangan bupati. Bupati punya kewenangan untuk mencabut izin pembelajaran tatap muka. Karena keselamatan warga tetap nomor satu,” pungkasnya.

 

Secara teknis tentu mengikuti apa yang dipersyaratkan oleh Gugus Tugas Covid-19. Seperti harus tersedianya fasilitas protokol kesehatan. Skema masuknya siswa juga perlu ditata. Siswa tak boleh lebih 50 persen dari kapasitas kelas. Tentunya tetap memperhatikan Peraturan Bupati (Perbu) Nomor 50 Tahun 2020. “Skema masuknya bisa sehari masuk, sehari tidak. Atau dibagi per sesi. Menyesuaikan dengan jumlah kelas dan rombongan belajarnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembelian prokes bisa dianggarkan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Dari pusat sudah ada petunjuk bahwa untuk dana protokol kesehatan bisa memanfaatkan dana BOS,” terangnya.

Namun, jika pada perjalanannya nanti kondisi mengharuskan pembelajaran tatap muka dihentikan, maka akan dihentikan. “Itu kewenangan bupati. Bupati punya kewenangan untuk mencabut izin pembelajaran tatap muka. Karena keselamatan warga tetap nomor satu,” pungkasnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/