alexametrics
23.5 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

171 Desa Laksanakan Pilkades 2021

Beberapa Kades Belum Habis Masa Jabatannya

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahun depan, bakal ada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Ada 171 desa yang rencananya menggelar bersamaan. Namun, kepastian pelaksanaannya masih tarik ulur. Bukan karena masih pandemi, namun penyebabnya tentang aturan pemilihan dengan masa jabatan kepala desa.

Terjadi tarik ulur pendapat pelaksanaan pilkades antara kepala desa yang masa tugasnya berakhir di bulan Juni dan di bulan Desember 2021. Seperti dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Ijen View. Dalam FGD itu hadir Ahmad Rizki Rifani, Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum ditegaskan, pelaksanaan pilkades harus sesuai dengan koridor hukum. Dia menyarankan agar jadwal pilkades digelar dengan cara menarik 74 hari sejak kades yang masa jabatannya berakhir 23 Desember. Sebab, ketika kades dikurangi jabatannya meski sehari, hal itu akan berpotensi celah untuk mereka menggugat. “Saya kira aman. Jadi, kepala desa yang berakhir di 23 Desember tidak harus mundur. Dia cukup memakai status cuti,” jelas Ahmad Rizki.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mengenai 150 kepala desa yang berakhir pada bulan Juni, Riski menyebut, sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 pasal 4, salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan pegawai negeri sipil menjadi penjabat. “Jadi pemerintah daerah mampu mengisi kekosongan penjabat. Silakan saja. ASN itu adalah lingkungan dari Pemkab Bondowoso,” lanjutnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahun depan, bakal ada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Ada 171 desa yang rencananya menggelar bersamaan. Namun, kepastian pelaksanaannya masih tarik ulur. Bukan karena masih pandemi, namun penyebabnya tentang aturan pemilihan dengan masa jabatan kepala desa.

Terjadi tarik ulur pendapat pelaksanaan pilkades antara kepala desa yang masa tugasnya berakhir di bulan Juni dan di bulan Desember 2021. Seperti dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Ijen View. Dalam FGD itu hadir Ahmad Rizki Rifani, Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum ditegaskan, pelaksanaan pilkades harus sesuai dengan koridor hukum. Dia menyarankan agar jadwal pilkades digelar dengan cara menarik 74 hari sejak kades yang masa jabatannya berakhir 23 Desember. Sebab, ketika kades dikurangi jabatannya meski sehari, hal itu akan berpotensi celah untuk mereka menggugat. “Saya kira aman. Jadi, kepala desa yang berakhir di 23 Desember tidak harus mundur. Dia cukup memakai status cuti,” jelas Ahmad Rizki.

Mengenai 150 kepala desa yang berakhir pada bulan Juni, Riski menyebut, sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 pasal 4, salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan pegawai negeri sipil menjadi penjabat. “Jadi pemerintah daerah mampu mengisi kekosongan penjabat. Silakan saja. ASN itu adalah lingkungan dari Pemkab Bondowoso,” lanjutnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tahun depan, bakal ada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Ada 171 desa yang rencananya menggelar bersamaan. Namun, kepastian pelaksanaannya masih tarik ulur. Bukan karena masih pandemi, namun penyebabnya tentang aturan pemilihan dengan masa jabatan kepala desa.

Terjadi tarik ulur pendapat pelaksanaan pilkades antara kepala desa yang masa tugasnya berakhir di bulan Juni dan di bulan Desember 2021. Seperti dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Ijen View. Dalam FGD itu hadir Ahmad Rizki Rifani, Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam forum ditegaskan, pelaksanaan pilkades harus sesuai dengan koridor hukum. Dia menyarankan agar jadwal pilkades digelar dengan cara menarik 74 hari sejak kades yang masa jabatannya berakhir 23 Desember. Sebab, ketika kades dikurangi jabatannya meski sehari, hal itu akan berpotensi celah untuk mereka menggugat. “Saya kira aman. Jadi, kepala desa yang berakhir di 23 Desember tidak harus mundur. Dia cukup memakai status cuti,” jelas Ahmad Rizki.

Mengenai 150 kepala desa yang berakhir pada bulan Juni, Riski menyebut, sesuai Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 pasal 4, salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan pegawai negeri sipil menjadi penjabat. “Jadi pemerintah daerah mampu mengisi kekosongan penjabat. Silakan saja. ASN itu adalah lingkungan dari Pemkab Bondowoso,” lanjutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/