alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Perbup TP2D Bondowoso Terus Dipermasalahkan, Ini Alasannya

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso masih diterpa badai permasalahan. Dasar hukum yang mengatur mengenai siapa yang menjadi Ketua TP2D pun belum beres sepenuhnya.

Panitia Khusus dari DPRD untuk TP2D pun sudah mengeluarkan rekomendasi. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) tentang TP2D wajib direvisi. Sesuai dengan hasil fasilitasi Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya, dalam pasal 7 hasil fasilitasi Pemprov Jatim untuk Perbup TP2D menyebutkan bahwa Ketua TP2D berasal dari unsur pimpinan OPD. Namun, faktanya Bupati Bondowoso melantik Ketua TP2D bukan dari kalangan OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir menyatakan, pimpinan DPRD memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan pansus TP2D. “Trias politica itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sama-sama diberi kewenangan dan kekuasaan yang saling menghormati,” tutur Dhafir seusai rapat paripurna agenda jawaban Bupati Bondowoso atas PU Fraksi terhadap perubahan KU-PPAS APBD dan Raperda PAPBD 2021, Sabtu (25/9) lalu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, Dhafir menambahkan bahwa kekuasaan tersebut tetap harus dalam bingkai aturan perundangan. “Tidak boleh keluar. Kita semua adalah boneka aturan perundangan dan bonekanya regulasi yang ada. Saya berharap mari kita patuhi regulasi yang ada,” urai politisi PKB ini.

Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, beberapa hari lalu. “Dari beberapa rapat kerja, kunjungan kerja, bahkan konsultasi ke provinsi, terutama tentang pasal 7 itu kesimpulan akhirnya adalah wajib untuk dipatuhi,” lanjut Dhafir. Karenanya, dia berharap agar Bupati Bondowoso patuh pada aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

Mengenai perubahan Peraturan Bupati, tertuang pada Permendagri Nomor 120 Pasal 141-143. Dhafir menegaskan bahwa sikap DPRD bukan sebuah ancaman bagi eksekutif. “Jadi, bukan atas persoalan ancaman, tapi ini aturan yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso masih diterpa badai permasalahan. Dasar hukum yang mengatur mengenai siapa yang menjadi Ketua TP2D pun belum beres sepenuhnya.

Panitia Khusus dari DPRD untuk TP2D pun sudah mengeluarkan rekomendasi. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) tentang TP2D wajib direvisi. Sesuai dengan hasil fasilitasi Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya, dalam pasal 7 hasil fasilitasi Pemprov Jatim untuk Perbup TP2D menyebutkan bahwa Ketua TP2D berasal dari unsur pimpinan OPD. Namun, faktanya Bupati Bondowoso melantik Ketua TP2D bukan dari kalangan OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir menyatakan, pimpinan DPRD memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan pansus TP2D. “Trias politica itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sama-sama diberi kewenangan dan kekuasaan yang saling menghormati,” tutur Dhafir seusai rapat paripurna agenda jawaban Bupati Bondowoso atas PU Fraksi terhadap perubahan KU-PPAS APBD dan Raperda PAPBD 2021, Sabtu (25/9) lalu.

Lebih lanjut, Dhafir menambahkan bahwa kekuasaan tersebut tetap harus dalam bingkai aturan perundangan. “Tidak boleh keluar. Kita semua adalah boneka aturan perundangan dan bonekanya regulasi yang ada. Saya berharap mari kita patuhi regulasi yang ada,” urai politisi PKB ini.

Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, beberapa hari lalu. “Dari beberapa rapat kerja, kunjungan kerja, bahkan konsultasi ke provinsi, terutama tentang pasal 7 itu kesimpulan akhirnya adalah wajib untuk dipatuhi,” lanjut Dhafir. Karenanya, dia berharap agar Bupati Bondowoso patuh pada aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

Mengenai perubahan Peraturan Bupati, tertuang pada Permendagri Nomor 120 Pasal 141-143. Dhafir menegaskan bahwa sikap DPRD bukan sebuah ancaman bagi eksekutif. “Jadi, bukan atas persoalan ancaman, tapi ini aturan yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso masih diterpa badai permasalahan. Dasar hukum yang mengatur mengenai siapa yang menjadi Ketua TP2D pun belum beres sepenuhnya.

Panitia Khusus dari DPRD untuk TP2D pun sudah mengeluarkan rekomendasi. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) tentang TP2D wajib direvisi. Sesuai dengan hasil fasilitasi Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya, dalam pasal 7 hasil fasilitasi Pemprov Jatim untuk Perbup TP2D menyebutkan bahwa Ketua TP2D berasal dari unsur pimpinan OPD. Namun, faktanya Bupati Bondowoso melantik Ketua TP2D bukan dari kalangan OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir menyatakan, pimpinan DPRD memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan pansus TP2D. “Trias politica itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sama-sama diberi kewenangan dan kekuasaan yang saling menghormati,” tutur Dhafir seusai rapat paripurna agenda jawaban Bupati Bondowoso atas PU Fraksi terhadap perubahan KU-PPAS APBD dan Raperda PAPBD 2021, Sabtu (25/9) lalu.

Lebih lanjut, Dhafir menambahkan bahwa kekuasaan tersebut tetap harus dalam bingkai aturan perundangan. “Tidak boleh keluar. Kita semua adalah boneka aturan perundangan dan bonekanya regulasi yang ada. Saya berharap mari kita patuhi regulasi yang ada,” urai politisi PKB ini.

Pansus DPRD untuk TP2D sudah memanggil beberapa pihak terkait. Mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Bondowoso. Serta juga sudah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim, beberapa hari lalu. “Dari beberapa rapat kerja, kunjungan kerja, bahkan konsultasi ke provinsi, terutama tentang pasal 7 itu kesimpulan akhirnya adalah wajib untuk dipatuhi,” lanjut Dhafir. Karenanya, dia berharap agar Bupati Bondowoso patuh pada aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.

Mengenai perubahan Peraturan Bupati, tertuang pada Permendagri Nomor 120 Pasal 141-143. Dhafir menegaskan bahwa sikap DPRD bukan sebuah ancaman bagi eksekutif. “Jadi, bukan atas persoalan ancaman, tapi ini aturan yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/