alexametrics
31.6 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Kecamatan Curahdami Masuk Kawasan Rawan Sengketa Tanah, Mengapa?

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Target penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso tahun ini sebanyak 43 bidang tanah. Namun, untuk menyelesaikan target itu tidak mudah. Sebab, petugas sering mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso Marthen mengungkapkan bahwa ada salah satu kecamatan yang menjadi kawasan rawan sengketa PTSL. Yakni Kecamatan Curahdami. Padahal, PTSL merupakan sertifikasi masal yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. “Salah satu yang menghambat kami untuk sertifikasi PTSL yang ditargetkan 43, mendapat perlawanan dari masyarakat,” katanya.

Marthen menguraikan bahwa program PTSL yang dulu dikenal dengan Prona tersebut menyisakan banyak masalah sejak dicanangkan 2017 lalu. “Itu kami terhambat gara-gara itu. Kenapa terhambat ? Karena ada kaitannya dengan kegiatan sebelumnya yang belum tuntas. Kita tahu PTSL dimulai sejak 2017,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, penyelesaian PTSL masyarakat sempat buntu karena area tersebut masuk dalam agenda pilkades. “Dan sudah kami sampaikan. Banyak kades yang agak mundur. Setelah pilkades, sudah selesai anggaran. Terus terang hambatan kami itu,” terangnya.

Selain PTSL, proses sertifikasi aset milik pemerintah juga mengalami masalah yang sama. Ada sekitar 6–7 bidang tanah yang bermasalah karena yang diklaim masyarakat itu aset pemda berstatus pinjam pakai. Ia menyebut, rata-rata sekolah dan puskesmas menjadi aset rawan sengketa dengan masyarakat.

Nah, kami tidak berani karena potensi jadi sengketa ke depan, karena bukti-buktinya nggak ada. Ada klaim dari kawan-kawan pemerintah daerah bahwa sebenarnya tidak ada masalah karena kami sudah memenuhi keinginan masyarakat. Tapi, kan hanya omongan. Kami nggak berani, harus tertulis,” tegasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Target penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso tahun ini sebanyak 43 bidang tanah. Namun, untuk menyelesaikan target itu tidak mudah. Sebab, petugas sering mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso Marthen mengungkapkan bahwa ada salah satu kecamatan yang menjadi kawasan rawan sengketa PTSL. Yakni Kecamatan Curahdami. Padahal, PTSL merupakan sertifikasi masal yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. “Salah satu yang menghambat kami untuk sertifikasi PTSL yang ditargetkan 43, mendapat perlawanan dari masyarakat,” katanya.

Marthen menguraikan bahwa program PTSL yang dulu dikenal dengan Prona tersebut menyisakan banyak masalah sejak dicanangkan 2017 lalu. “Itu kami terhambat gara-gara itu. Kenapa terhambat ? Karena ada kaitannya dengan kegiatan sebelumnya yang belum tuntas. Kita tahu PTSL dimulai sejak 2017,” bebernya.

Selain itu, penyelesaian PTSL masyarakat sempat buntu karena area tersebut masuk dalam agenda pilkades. “Dan sudah kami sampaikan. Banyak kades yang agak mundur. Setelah pilkades, sudah selesai anggaran. Terus terang hambatan kami itu,” terangnya.

Selain PTSL, proses sertifikasi aset milik pemerintah juga mengalami masalah yang sama. Ada sekitar 6–7 bidang tanah yang bermasalah karena yang diklaim masyarakat itu aset pemda berstatus pinjam pakai. Ia menyebut, rata-rata sekolah dan puskesmas menjadi aset rawan sengketa dengan masyarakat.

Nah, kami tidak berani karena potensi jadi sengketa ke depan, karena bukti-buktinya nggak ada. Ada klaim dari kawan-kawan pemerintah daerah bahwa sebenarnya tidak ada masalah karena kami sudah memenuhi keinginan masyarakat. Tapi, kan hanya omongan. Kami nggak berani, harus tertulis,” tegasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Target penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso tahun ini sebanyak 43 bidang tanah. Namun, untuk menyelesaikan target itu tidak mudah. Sebab, petugas sering mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso Marthen mengungkapkan bahwa ada salah satu kecamatan yang menjadi kawasan rawan sengketa PTSL. Yakni Kecamatan Curahdami. Padahal, PTSL merupakan sertifikasi masal yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. “Salah satu yang menghambat kami untuk sertifikasi PTSL yang ditargetkan 43, mendapat perlawanan dari masyarakat,” katanya.

Marthen menguraikan bahwa program PTSL yang dulu dikenal dengan Prona tersebut menyisakan banyak masalah sejak dicanangkan 2017 lalu. “Itu kami terhambat gara-gara itu. Kenapa terhambat ? Karena ada kaitannya dengan kegiatan sebelumnya yang belum tuntas. Kita tahu PTSL dimulai sejak 2017,” bebernya.

Selain itu, penyelesaian PTSL masyarakat sempat buntu karena area tersebut masuk dalam agenda pilkades. “Dan sudah kami sampaikan. Banyak kades yang agak mundur. Setelah pilkades, sudah selesai anggaran. Terus terang hambatan kami itu,” terangnya.

Selain PTSL, proses sertifikasi aset milik pemerintah juga mengalami masalah yang sama. Ada sekitar 6–7 bidang tanah yang bermasalah karena yang diklaim masyarakat itu aset pemda berstatus pinjam pakai. Ia menyebut, rata-rata sekolah dan puskesmas menjadi aset rawan sengketa dengan masyarakat.

Nah, kami tidak berani karena potensi jadi sengketa ke depan, karena bukti-buktinya nggak ada. Ada klaim dari kawan-kawan pemerintah daerah bahwa sebenarnya tidak ada masalah karena kami sudah memenuhi keinginan masyarakat. Tapi, kan hanya omongan. Kami nggak berani, harus tertulis,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/