29.4 C
Jember
Saturday, 1 April 2023

Palang! Update Data Desa di Bondowoso Nol Persen

Padahal Berkesinambungan dengan SOTK Pemdes

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa hingga saat ini tak ada satu pun desa di Bondowoso yang mengisi data evaluasi perkembangan desa. Karena itu, DPMD Provinsi Jatim bersama DPMD Kabupaten Bondowoso melakukan fasilitasi evaluasi tersebut, beberapa hari lalu.

Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa DPMD Provinsi Jatim Drs Damin Msi menjelaskan, data evaluasi perkembangan desa itu seharusnya diisi setahun sekali di aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id.

Namun, hingga hampir akhir tahun memang belum ada satu desa pun di Bondowoso yang mengisi evaluasi perkembangan desa tersebut.  “Bondowoso evaluasi perkembangan desanya minim. Saya katakan minim karena nol persen,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menyebutkan, pengisian data pada aplikasi itu berkaitan dengan data pokok desa dan profil desa. Selanjutnya, data-data tersebut berkesinambungan dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa hingga memunculkan klasifikasi status desa.  Status desa dimaksud yakni desa swadaya, swakarya, dan swasembada.

“Kalau swadaya itu harus dua kasi, dua kaur. Yang desa swakarya itu boleh tiga kasi, dua kaur atau tiga kaur, dua kasi. Yang swasembada itu wajib tiga kasi, tiga kaur. Kenapa begitu, karena berkaitan dengan siltap (penghasilan tetap, Red),” ujarnya.

Sejauh ini di Bondowoso belum diterapkan karena masih menggunakan perda lama, rata-rata desa juga tak mengisi evaluasi perkembangan desa.  Disebutkan oleh pria yang akrab disapa Damin ini bahwa dengan tidak mengisi data evaluasi perkembangan desa juga berdampak terhadap register desa di Kementerian Dalam Negeri yang  berkaitan dengan penentuan dana desa.

Di lain sisi, register desa ini berisi data perkembangan dan potensi desa. “Sehingga desa ini punya apa dan desa apa jadi tahu. Tindakan lanjutnya, jika provinsi mau memberikan bantuan dana khusus ke desa bisa tahu persis,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap melalui fasilitasi ini pemerintah desa bisa aktif mengisi data di aplikasi tersebut.  Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso Haeriyah Yuliati menerangkan, evaluasi ini sangat penting untuk melihat status desa.

Karena itu, pihaknya akan menekankan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar mengawal pengisian data ini.  “Karena sekarang ini seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat setidaknya semua pasti akan berdampak,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa hingga saat ini tak ada satu pun desa di Bondowoso yang mengisi data evaluasi perkembangan desa. Karena itu, DPMD Provinsi Jatim bersama DPMD Kabupaten Bondowoso melakukan fasilitasi evaluasi tersebut, beberapa hari lalu.

Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa DPMD Provinsi Jatim Drs Damin Msi menjelaskan, data evaluasi perkembangan desa itu seharusnya diisi setahun sekali di aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id.

Namun, hingga hampir akhir tahun memang belum ada satu desa pun di Bondowoso yang mengisi evaluasi perkembangan desa tersebut.  “Bondowoso evaluasi perkembangan desanya minim. Saya katakan minim karena nol persen,” katanya.

Dia menyebutkan, pengisian data pada aplikasi itu berkaitan dengan data pokok desa dan profil desa. Selanjutnya, data-data tersebut berkesinambungan dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa hingga memunculkan klasifikasi status desa.  Status desa dimaksud yakni desa swadaya, swakarya, dan swasembada.

“Kalau swadaya itu harus dua kasi, dua kaur. Yang desa swakarya itu boleh tiga kasi, dua kaur atau tiga kaur, dua kasi. Yang swasembada itu wajib tiga kasi, tiga kaur. Kenapa begitu, karena berkaitan dengan siltap (penghasilan tetap, Red),” ujarnya.

Sejauh ini di Bondowoso belum diterapkan karena masih menggunakan perda lama, rata-rata desa juga tak mengisi evaluasi perkembangan desa.  Disebutkan oleh pria yang akrab disapa Damin ini bahwa dengan tidak mengisi data evaluasi perkembangan desa juga berdampak terhadap register desa di Kementerian Dalam Negeri yang  berkaitan dengan penentuan dana desa.

Di lain sisi, register desa ini berisi data perkembangan dan potensi desa. “Sehingga desa ini punya apa dan desa apa jadi tahu. Tindakan lanjutnya, jika provinsi mau memberikan bantuan dana khusus ke desa bisa tahu persis,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap melalui fasilitasi ini pemerintah desa bisa aktif mengisi data di aplikasi tersebut.  Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso Haeriyah Yuliati menerangkan, evaluasi ini sangat penting untuk melihat status desa.

Karena itu, pihaknya akan menekankan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar mengawal pengisian data ini.  “Karena sekarang ini seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat setidaknya semua pasti akan berdampak,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Hafid Asnan

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa hingga saat ini tak ada satu pun desa di Bondowoso yang mengisi data evaluasi perkembangan desa. Karena itu, DPMD Provinsi Jatim bersama DPMD Kabupaten Bondowoso melakukan fasilitasi evaluasi tersebut, beberapa hari lalu.

Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa DPMD Provinsi Jatim Drs Damin Msi menjelaskan, data evaluasi perkembangan desa itu seharusnya diisi setahun sekali di aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id.

Namun, hingga hampir akhir tahun memang belum ada satu desa pun di Bondowoso yang mengisi evaluasi perkembangan desa tersebut.  “Bondowoso evaluasi perkembangan desanya minim. Saya katakan minim karena nol persen,” katanya.

Dia menyebutkan, pengisian data pada aplikasi itu berkaitan dengan data pokok desa dan profil desa. Selanjutnya, data-data tersebut berkesinambungan dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa hingga memunculkan klasifikasi status desa.  Status desa dimaksud yakni desa swadaya, swakarya, dan swasembada.

“Kalau swadaya itu harus dua kasi, dua kaur. Yang desa swakarya itu boleh tiga kasi, dua kaur atau tiga kaur, dua kasi. Yang swasembada itu wajib tiga kasi, tiga kaur. Kenapa begitu, karena berkaitan dengan siltap (penghasilan tetap, Red),” ujarnya.

Sejauh ini di Bondowoso belum diterapkan karena masih menggunakan perda lama, rata-rata desa juga tak mengisi evaluasi perkembangan desa.  Disebutkan oleh pria yang akrab disapa Damin ini bahwa dengan tidak mengisi data evaluasi perkembangan desa juga berdampak terhadap register desa di Kementerian Dalam Negeri yang  berkaitan dengan penentuan dana desa.

Di lain sisi, register desa ini berisi data perkembangan dan potensi desa. “Sehingga desa ini punya apa dan desa apa jadi tahu. Tindakan lanjutnya, jika provinsi mau memberikan bantuan dana khusus ke desa bisa tahu persis,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap melalui fasilitasi ini pemerintah desa bisa aktif mengisi data di aplikasi tersebut.  Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso Haeriyah Yuliati menerangkan, evaluasi ini sangat penting untuk melihat status desa.

Karena itu, pihaknya akan menekankan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar mengawal pengisian data ini.  “Karena sekarang ini seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat setidaknya semua pasti akan berdampak,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Hafid Asnan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca