alexametrics
26.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Alternatif Terakhir TPP Ditunda

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2021 tidak dihapus. Melainkan ditunda dan akan dibayarkan pada tahun 2022.

Kondisi ini menjadi alternatif terakhir manakala tak bisa menutup kekurangan dalam refocusing APBD 2021.  Demikian dituturkan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Soekaryo saat dikonfirmasi pada Selasa (25/5) lalu.

“Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit, maka jalan terakhirnya dana TPP ditunda. Bisa dirapel di tahun berikutnya,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Soekaryo menjelaskan, jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya, maka tak akan ada penundaan pembayaran. “Kalau PAK masih minus dan itu menyentuh TPP, maka sifatnya penundaan pembayaran. Tapi, para PNS itu sifatnya ditunda, akan dibayarkan di tahun berikutnya. Nanti di perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran,” jelasnya.

Sementara, untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas. Termasuk pendapatan hasil kerja sama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.  “Sekarang masih disisir. Tetapi, PUPR itu sudah refocusing potongan Rp 18 miliar,” paparnya.

Sementara, untuk yang fisik, kata dia, sepertinya sudah tidak ada yang DAK (dana alokasi khusus). Sebab, DAK itu mandatori. Sementara, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ada Rp 9 miliar. Tetapi sudah aturannya.

“Untuk sosialisasi, tidak bisa dialihkan. DBH CHT yang aturannya limitatif ada di Diskoperindag. Bapak Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk tidak me-refocusing TPP,” imbuhnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2021 tidak dihapus. Melainkan ditunda dan akan dibayarkan pada tahun 2022.

Kondisi ini menjadi alternatif terakhir manakala tak bisa menutup kekurangan dalam refocusing APBD 2021.  Demikian dituturkan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Soekaryo saat dikonfirmasi pada Selasa (25/5) lalu.

“Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit, maka jalan terakhirnya dana TPP ditunda. Bisa dirapel di tahun berikutnya,” katanya.

Soekaryo menjelaskan, jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya, maka tak akan ada penundaan pembayaran. “Kalau PAK masih minus dan itu menyentuh TPP, maka sifatnya penundaan pembayaran. Tapi, para PNS itu sifatnya ditunda, akan dibayarkan di tahun berikutnya. Nanti di perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran,” jelasnya.

Sementara, untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas. Termasuk pendapatan hasil kerja sama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.  “Sekarang masih disisir. Tetapi, PUPR itu sudah refocusing potongan Rp 18 miliar,” paparnya.

Sementara, untuk yang fisik, kata dia, sepertinya sudah tidak ada yang DAK (dana alokasi khusus). Sebab, DAK itu mandatori. Sementara, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ada Rp 9 miliar. Tetapi sudah aturannya.

“Untuk sosialisasi, tidak bisa dialihkan. DBH CHT yang aturannya limitatif ada di Diskoperindag. Bapak Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk tidak me-refocusing TPP,” imbuhnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2021 tidak dihapus. Melainkan ditunda dan akan dibayarkan pada tahun 2022.

Kondisi ini menjadi alternatif terakhir manakala tak bisa menutup kekurangan dalam refocusing APBD 2021.  Demikian dituturkan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Soekaryo saat dikonfirmasi pada Selasa (25/5) lalu.

“Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit, maka jalan terakhirnya dana TPP ditunda. Bisa dirapel di tahun berikutnya,” katanya.

Soekaryo menjelaskan, jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya, maka tak akan ada penundaan pembayaran. “Kalau PAK masih minus dan itu menyentuh TPP, maka sifatnya penundaan pembayaran. Tapi, para PNS itu sifatnya ditunda, akan dibayarkan di tahun berikutnya. Nanti di perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran,” jelasnya.

Sementara, untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas. Termasuk pendapatan hasil kerja sama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.  “Sekarang masih disisir. Tetapi, PUPR itu sudah refocusing potongan Rp 18 miliar,” paparnya.

Sementara, untuk yang fisik, kata dia, sepertinya sudah tidak ada yang DAK (dana alokasi khusus). Sebab, DAK itu mandatori. Sementara, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ada Rp 9 miliar. Tetapi sudah aturannya.

“Untuk sosialisasi, tidak bisa dialihkan. DBH CHT yang aturannya limitatif ada di Diskoperindag. Bapak Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk tidak me-refocusing TPP,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/