alexametrics
28.4 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Lolos Passing Grade PPPK tapi Tak Dapat Jatah Formasi

Proses rekrutmen guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menyisakan berbagai problem. Akibatnya, ada guru yang lulus passing grade PPPK, tapi tidak kebagian formasi. Hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk di Bondowoso.

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketua Advokasi FH PGRI Jatim Soni Andiwijaya mengakui kondisi tersebut. Bahkan, saat ini lima formasi guru agama di Bondowoso sudah terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahap I dan II kemarin. Sedangkan yang lulus passing grade mencapai 71 guru. “Sekarang menuju tahap tiga, di sini tidak ada formasinya. Ini bukan hanya guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru PKN, dan ada guru IPA,” tambahnya.

Dengan menemui sejumlah stakeholder di pemerintah pusat, pihaknya ingin sebelum rekrutmen PPPK tahap III dilaksanakan, formasi di seluruh daerah sudah disiapkan. “Karena di tahun 2022 sudah ada pengajuan,” jelasnya.

Soni juga akan meminta agar guru yang sudah lulus passing grade di tahap sebelumnya nilainya dikunci. Agar tidak perlu ikut tes dengan membuat akun baru. Soni mendesak agar ada perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Guru pada Instansi Daerah. “Nanti Panselnas yang mengutak-atik bahasanya,” tuturnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, pemerintah pusat sudah jelas membutuhkan sebanyak 1.002.616 formasi. Namun, faktanya dari seluruh daerah se-Indonesia baru mengajukan 506.252 formasi. “Artinya, setiap daerah baru mengajukan 60 persen. Artinya, tidak mengajukan riil sesuai kebutuhan guru. Sehingga, jika kekurangan formasi sangat logis,” tutupnya.

Informasi dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, FH PGRI Jatim dan Advokasi FH PGRI Jatim dan beberapa perwakilan akan berangkat ke Jakarta pada Selasa (25/1) malam untuk memperjuangkan guru yang lulus passing grade PPPK, tetapi tidak dapat formasi. Total ada data lima kabupaten sebagai sampel. Yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, dan Lumajang.

 

Pusat dan Daerah Tak Nyambung, Bos!

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FH PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengatakan, persoalan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Beberapa di antaranya terjadi Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Dia menjelaskan, akar permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketua Advokasi FH PGRI Jatim Soni Andiwijaya mengakui kondisi tersebut. Bahkan, saat ini lima formasi guru agama di Bondowoso sudah terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahap I dan II kemarin. Sedangkan yang lulus passing grade mencapai 71 guru. “Sekarang menuju tahap tiga, di sini tidak ada formasinya. Ini bukan hanya guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru PKN, dan ada guru IPA,” tambahnya.

Dengan menemui sejumlah stakeholder di pemerintah pusat, pihaknya ingin sebelum rekrutmen PPPK tahap III dilaksanakan, formasi di seluruh daerah sudah disiapkan. “Karena di tahun 2022 sudah ada pengajuan,” jelasnya.

Soni juga akan meminta agar guru yang sudah lulus passing grade di tahap sebelumnya nilainya dikunci. Agar tidak perlu ikut tes dengan membuat akun baru. Soni mendesak agar ada perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Guru pada Instansi Daerah. “Nanti Panselnas yang mengutak-atik bahasanya,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah pusat sudah jelas membutuhkan sebanyak 1.002.616 formasi. Namun, faktanya dari seluruh daerah se-Indonesia baru mengajukan 506.252 formasi. “Artinya, setiap daerah baru mengajukan 60 persen. Artinya, tidak mengajukan riil sesuai kebutuhan guru. Sehingga, jika kekurangan formasi sangat logis,” tutupnya.

Informasi dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, FH PGRI Jatim dan Advokasi FH PGRI Jatim dan beberapa perwakilan akan berangkat ke Jakarta pada Selasa (25/1) malam untuk memperjuangkan guru yang lulus passing grade PPPK, tetapi tidak dapat formasi. Total ada data lima kabupaten sebagai sampel. Yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, dan Lumajang.

 

Pusat dan Daerah Tak Nyambung, Bos!

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FH PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengatakan, persoalan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Beberapa di antaranya terjadi Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Dia menjelaskan, akar permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ketua Advokasi FH PGRI Jatim Soni Andiwijaya mengakui kondisi tersebut. Bahkan, saat ini lima formasi guru agama di Bondowoso sudah terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahap I dan II kemarin. Sedangkan yang lulus passing grade mencapai 71 guru. “Sekarang menuju tahap tiga, di sini tidak ada formasinya. Ini bukan hanya guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru PKN, dan ada guru IPA,” tambahnya.

Dengan menemui sejumlah stakeholder di pemerintah pusat, pihaknya ingin sebelum rekrutmen PPPK tahap III dilaksanakan, formasi di seluruh daerah sudah disiapkan. “Karena di tahun 2022 sudah ada pengajuan,” jelasnya.

Soni juga akan meminta agar guru yang sudah lulus passing grade di tahap sebelumnya nilainya dikunci. Agar tidak perlu ikut tes dengan membuat akun baru. Soni mendesak agar ada perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Guru pada Instansi Daerah. “Nanti Panselnas yang mengutak-atik bahasanya,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah pusat sudah jelas membutuhkan sebanyak 1.002.616 formasi. Namun, faktanya dari seluruh daerah se-Indonesia baru mengajukan 506.252 formasi. “Artinya, setiap daerah baru mengajukan 60 persen. Artinya, tidak mengajukan riil sesuai kebutuhan guru. Sehingga, jika kekurangan formasi sangat logis,” tutupnya.

Informasi dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, FH PGRI Jatim dan Advokasi FH PGRI Jatim dan beberapa perwakilan akan berangkat ke Jakarta pada Selasa (25/1) malam untuk memperjuangkan guru yang lulus passing grade PPPK, tetapi tidak dapat formasi. Total ada data lima kabupaten sebagai sampel. Yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, dan Lumajang.

 

Pusat dan Daerah Tak Nyambung, Bos!

Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FH PGRI) Jawa Timur Ilham Wahyudi mengatakan, persoalan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Beberapa di antaranya terjadi Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Dia menjelaskan, akar permasalahannya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/