alexametrics
30.3 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Gagal jadi Calon Kades, Begini Isi Protes ke DPMD Bondowoso

Karena Tak Lolos Penjaringan Tes Tulis

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak delapan orang bakal calon kepala desa (bacakades) yang tidak lolos tes tulis mendatangi panitia Pilihan Kepala Desa Kabupaten Bondowoso, kemarin. Mereka audiensi dengan panitia pilkades di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan kekecewaan karena pengumuman tes dinilai tak sesuai peraturan bupati (perbup). Selain itu, muncul nama salah seorang bacakades yang lulus tes. Padahal yang bersangkutan diduga tersangkut tindakan rasuah alias korupsi.

“Saya menyampaikan aspirasi karena menyalahi aturan perbup, yang ke dua, yang terbukti korupsi itu masih diloloskan. Yang ketiga, teman-teman yang tidak diloloskan minta dites ulang,” tutur Sujael, bacakades Desa Dawuhan, Kecamatan Grujugan, yang turut hadir.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menjabarkan, pihaknya mewakili 35 orang bacakades lain yang juga tak lolos. Mereka semua menuntut adanya tes ulang.  Alasannya, melihat tahapan terkait hasil registrasi dan tes tulis harusnya diumumkan pada saat hari-H jika merunut pada perbup. Namun, ternyata masih ada tenggat waktu enam hari. “Makanya teman-teman yang tidak lolos menuntut tes ulang,” ujarnya.

Pihaknya sendiri juga mempertanyakan tidak memenuhi syaratnya para bacakades yang tak lolos. Sebab, dirinya menilai administrasinya sudah lengkap. Kemudian, tesnya pun pihaknya bisa mengerjakan. “Tidak memenuhi syarat, ya kemungkinan syaratnya iming-iming ini loh. Ora umum (tidak umum, Red), ” lanjutnya.

Seluruh bacakades yang tak lolos berencana akan turun jalan manakala tuntutannya tak diindahkan. Ditambahkan oleh Ramli, bacakades asal Desa Wringin yang mempertanyakan bagaimana salah seorang bacakades di wilayahnya yang diduga memiliki kriteria cacat hukum karena korupsi, namun bisa lolos di administrasi dan tes tulis. “Yang satu yang punya kriteria cacat hukum bisa lolos. Kok bisa itu,” ungkap pria yang menjadi satu-satunya tak lolos di desanya ini.

Dia menerangkan bahwa di perbup sudah dicantumkan jelas tak boleh, terutama kasus korupsi, narkoba, dan kriminal. “Itu menurut suara perbup,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Mahfud Djunaidi mengatakan, pihaknya melaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Seperti di antaranya tentang penyampaian rekomendasi bacakades yang lolos kepada panitia pilkades tingkat desa untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan bakal calon menjadi calon. Berdasarkan jadwal penerbitan rekomendasi memang jeda waktu mulai tanggal 15–25 Oktober.

Sementara, tanggal 26 Oktober 2021 merupakan jadwal penetapan calon. “Kok tanggal 19 (sudah diterbitkan rekomendasi, Red) karena di regulasi kami, di tahapan kami, jeda waktunya diberikan waktu enam hari kerja. Persoalan kami selesai tanggal 19 langsung kami rekomendasikan tak ada masalah,” bebernya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak delapan orang bakal calon kepala desa (bacakades) yang tidak lolos tes tulis mendatangi panitia Pilihan Kepala Desa Kabupaten Bondowoso, kemarin. Mereka audiensi dengan panitia pilkades di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan kekecewaan karena pengumuman tes dinilai tak sesuai peraturan bupati (perbup). Selain itu, muncul nama salah seorang bacakades yang lulus tes. Padahal yang bersangkutan diduga tersangkut tindakan rasuah alias korupsi.

“Saya menyampaikan aspirasi karena menyalahi aturan perbup, yang ke dua, yang terbukti korupsi itu masih diloloskan. Yang ketiga, teman-teman yang tidak diloloskan minta dites ulang,” tutur Sujael, bacakades Desa Dawuhan, Kecamatan Grujugan, yang turut hadir.

Dia menjabarkan, pihaknya mewakili 35 orang bacakades lain yang juga tak lolos. Mereka semua menuntut adanya tes ulang.  Alasannya, melihat tahapan terkait hasil registrasi dan tes tulis harusnya diumumkan pada saat hari-H jika merunut pada perbup. Namun, ternyata masih ada tenggat waktu enam hari. “Makanya teman-teman yang tidak lolos menuntut tes ulang,” ujarnya.

Pihaknya sendiri juga mempertanyakan tidak memenuhi syaratnya para bacakades yang tak lolos. Sebab, dirinya menilai administrasinya sudah lengkap. Kemudian, tesnya pun pihaknya bisa mengerjakan. “Tidak memenuhi syarat, ya kemungkinan syaratnya iming-iming ini loh. Ora umum (tidak umum, Red), ” lanjutnya.

Seluruh bacakades yang tak lolos berencana akan turun jalan manakala tuntutannya tak diindahkan. Ditambahkan oleh Ramli, bacakades asal Desa Wringin yang mempertanyakan bagaimana salah seorang bacakades di wilayahnya yang diduga memiliki kriteria cacat hukum karena korupsi, namun bisa lolos di administrasi dan tes tulis. “Yang satu yang punya kriteria cacat hukum bisa lolos. Kok bisa itu,” ungkap pria yang menjadi satu-satunya tak lolos di desanya ini.

Dia menerangkan bahwa di perbup sudah dicantumkan jelas tak boleh, terutama kasus korupsi, narkoba, dan kriminal. “Itu menurut suara perbup,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Mahfud Djunaidi mengatakan, pihaknya melaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Seperti di antaranya tentang penyampaian rekomendasi bacakades yang lolos kepada panitia pilkades tingkat desa untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan bakal calon menjadi calon. Berdasarkan jadwal penerbitan rekomendasi memang jeda waktu mulai tanggal 15–25 Oktober.

Sementara, tanggal 26 Oktober 2021 merupakan jadwal penetapan calon. “Kok tanggal 19 (sudah diterbitkan rekomendasi, Red) karena di regulasi kami, di tahapan kami, jeda waktunya diberikan waktu enam hari kerja. Persoalan kami selesai tanggal 19 langsung kami rekomendasikan tak ada masalah,” bebernya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sebanyak delapan orang bakal calon kepala desa (bacakades) yang tidak lolos tes tulis mendatangi panitia Pilihan Kepala Desa Kabupaten Bondowoso, kemarin. Mereka audiensi dengan panitia pilkades di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan kekecewaan karena pengumuman tes dinilai tak sesuai peraturan bupati (perbup). Selain itu, muncul nama salah seorang bacakades yang lulus tes. Padahal yang bersangkutan diduga tersangkut tindakan rasuah alias korupsi.

“Saya menyampaikan aspirasi karena menyalahi aturan perbup, yang ke dua, yang terbukti korupsi itu masih diloloskan. Yang ketiga, teman-teman yang tidak diloloskan minta dites ulang,” tutur Sujael, bacakades Desa Dawuhan, Kecamatan Grujugan, yang turut hadir.

Dia menjabarkan, pihaknya mewakili 35 orang bacakades lain yang juga tak lolos. Mereka semua menuntut adanya tes ulang.  Alasannya, melihat tahapan terkait hasil registrasi dan tes tulis harusnya diumumkan pada saat hari-H jika merunut pada perbup. Namun, ternyata masih ada tenggat waktu enam hari. “Makanya teman-teman yang tidak lolos menuntut tes ulang,” ujarnya.

Pihaknya sendiri juga mempertanyakan tidak memenuhi syaratnya para bacakades yang tak lolos. Sebab, dirinya menilai administrasinya sudah lengkap. Kemudian, tesnya pun pihaknya bisa mengerjakan. “Tidak memenuhi syarat, ya kemungkinan syaratnya iming-iming ini loh. Ora umum (tidak umum, Red), ” lanjutnya.

Seluruh bacakades yang tak lolos berencana akan turun jalan manakala tuntutannya tak diindahkan. Ditambahkan oleh Ramli, bacakades asal Desa Wringin yang mempertanyakan bagaimana salah seorang bacakades di wilayahnya yang diduga memiliki kriteria cacat hukum karena korupsi, namun bisa lolos di administrasi dan tes tulis. “Yang satu yang punya kriteria cacat hukum bisa lolos. Kok bisa itu,” ungkap pria yang menjadi satu-satunya tak lolos di desanya ini.

Dia menerangkan bahwa di perbup sudah dicantumkan jelas tak boleh, terutama kasus korupsi, narkoba, dan kriminal. “Itu menurut suara perbup,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Mahfud Djunaidi mengatakan, pihaknya melaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Seperti di antaranya tentang penyampaian rekomendasi bacakades yang lolos kepada panitia pilkades tingkat desa untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan bakal calon menjadi calon. Berdasarkan jadwal penerbitan rekomendasi memang jeda waktu mulai tanggal 15–25 Oktober.

Sementara, tanggal 26 Oktober 2021 merupakan jadwal penetapan calon. “Kok tanggal 19 (sudah diterbitkan rekomendasi, Red) karena di regulasi kami, di tahapan kami, jeda waktunya diberikan waktu enam hari kerja. Persoalan kami selesai tanggal 19 langsung kami rekomendasikan tak ada masalah,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/