alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Lokasi Posko Sempat Dipertanyakan

Komisi III Kunker ke Posko Tape Manis

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Program Gerakan Tape Manis terus akan diperbaiki ke depannya. Evaluasi, saran, dan rekomendasi pun datang dari DPRD Bondowoso. Ketika Komisi III DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Posko Tape Manis yang berada di Wisma Wakil Bupati (Wabu), kemarin.

Rombongan Komisi III DPRD Bondowoso dipimpin langsung oleh Kukuh Rahardjo, anggota komisi III. Tujuan Komisi III singgah ke posko Tape Manis yakni ingin meminta kejelasan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 kemarin. Apalagi untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

“Selain itu, kami juga meminta keterangan terkait aduan dan kriteria warga miskin. Karena harus sesuai regulasi dan verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan,” ujar Kukuh.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selama ini aduan warga yang ingin mendapat bantuan dari Tape Manis didominasi bantuan persalinan ibu hamil, warga sakit, serta ada juga rumah tidak layak huni (RTLH). “Kalau untuk RTLH sifatnya tidak urgen, ya harus diverifikasi dulu. Nantinya dimasukkan ke program Dinas Permukiman. Serta bisa dianggarkan ke PAK atau APBD berikutnya,” lanjut pria yang juga Ketua Fraksi Amanah Golongan Karya tersebut.

Rekomendasi dari DPRD berkaitan dengan kunker tersebut dijabarkan Kukuh beberapa poin. “Tinggal pelayanan aduannya ditingkatkan lagi. Penataan sistem database. Paling tidak per kecamatan harus ada juga,” ucapnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Program Gerakan Tape Manis terus akan diperbaiki ke depannya. Evaluasi, saran, dan rekomendasi pun datang dari DPRD Bondowoso. Ketika Komisi III DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Posko Tape Manis yang berada di Wisma Wakil Bupati (Wabu), kemarin.

Rombongan Komisi III DPRD Bondowoso dipimpin langsung oleh Kukuh Rahardjo, anggota komisi III. Tujuan Komisi III singgah ke posko Tape Manis yakni ingin meminta kejelasan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 kemarin. Apalagi untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

“Selain itu, kami juga meminta keterangan terkait aduan dan kriteria warga miskin. Karena harus sesuai regulasi dan verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan,” ujar Kukuh.

Selama ini aduan warga yang ingin mendapat bantuan dari Tape Manis didominasi bantuan persalinan ibu hamil, warga sakit, serta ada juga rumah tidak layak huni (RTLH). “Kalau untuk RTLH sifatnya tidak urgen, ya harus diverifikasi dulu. Nantinya dimasukkan ke program Dinas Permukiman. Serta bisa dianggarkan ke PAK atau APBD berikutnya,” lanjut pria yang juga Ketua Fraksi Amanah Golongan Karya tersebut.

Rekomendasi dari DPRD berkaitan dengan kunker tersebut dijabarkan Kukuh beberapa poin. “Tinggal pelayanan aduannya ditingkatkan lagi. Penataan sistem database. Paling tidak per kecamatan harus ada juga,” ucapnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Program Gerakan Tape Manis terus akan diperbaiki ke depannya. Evaluasi, saran, dan rekomendasi pun datang dari DPRD Bondowoso. Ketika Komisi III DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Posko Tape Manis yang berada di Wisma Wakil Bupati (Wabu), kemarin.

Rombongan Komisi III DPRD Bondowoso dipimpin langsung oleh Kukuh Rahardjo, anggota komisi III. Tujuan Komisi III singgah ke posko Tape Manis yakni ingin meminta kejelasan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 kemarin. Apalagi untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

“Selain itu, kami juga meminta keterangan terkait aduan dan kriteria warga miskin. Karena harus sesuai regulasi dan verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan,” ujar Kukuh.

Selama ini aduan warga yang ingin mendapat bantuan dari Tape Manis didominasi bantuan persalinan ibu hamil, warga sakit, serta ada juga rumah tidak layak huni (RTLH). “Kalau untuk RTLH sifatnya tidak urgen, ya harus diverifikasi dulu. Nantinya dimasukkan ke program Dinas Permukiman. Serta bisa dianggarkan ke PAK atau APBD berikutnya,” lanjut pria yang juga Ketua Fraksi Amanah Golongan Karya tersebut.

Rekomendasi dari DPRD berkaitan dengan kunker tersebut dijabarkan Kukuh beberapa poin. “Tinggal pelayanan aduannya ditingkatkan lagi. Penataan sistem database. Paling tidak per kecamatan harus ada juga,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/