alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Pansus DPRD Bondowoso Minta Perbup TP2D Harus Direvisi

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menangani polemik Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus merapatkan barisan. Beberapa hari lalu, pansus sudah mendatangi biro hukum Pemprov Jawa Timur di Surabaya.

Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto menuturkan, tujuan mereka ke biro hukum yakni berkonsultasi mengenai hasil fasilitasi Perbup TP2D, terutama dalam Pasal 7. Yakni Ketua TP2D harus berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Namun kenyataannya, Ketua TP2D yang sudah dilantik bupati beberapa waktu lalu bukan berasal dari salah satu unsur pimpinan OPD.

“Kami berkonsultasi tentang urgensi hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Kami diperintahkan untuk menyesuaikan apa yang menjadi hasil fasilitasi tersebut. Karena pada Pasal 7 adalah poin krusial,” ujar Andi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hasil konsultasi tersebut, lanjut dia, membuahkan beberapa poin. Salah satunya adalah Perbup TP2D tersebut harus direvisi. “Kami akan rapat internal dulu besok (hari ini, Red) untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Pansus akan memberikan rekomendasi revisi untuk disesuaikan dengan hasil fasilitasi,” beber Andi.

Disinggung apakah ada pasal lainnya yang bertolak belakang dengan kondisi TP2D saat ini, Andi pun mengaku pasal-pasal lainnya bersifat umum. “Insyaallah, Sabtu (25/9) besok ada sidang paripurna. Nantinya akan kami sampaikan hasil rekomendasi,” lanjut Andi.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menangani polemik Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus merapatkan barisan. Beberapa hari lalu, pansus sudah mendatangi biro hukum Pemprov Jawa Timur di Surabaya.

Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto menuturkan, tujuan mereka ke biro hukum yakni berkonsultasi mengenai hasil fasilitasi Perbup TP2D, terutama dalam Pasal 7. Yakni Ketua TP2D harus berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Namun kenyataannya, Ketua TP2D yang sudah dilantik bupati beberapa waktu lalu bukan berasal dari salah satu unsur pimpinan OPD.

“Kami berkonsultasi tentang urgensi hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Kami diperintahkan untuk menyesuaikan apa yang menjadi hasil fasilitasi tersebut. Karena pada Pasal 7 adalah poin krusial,” ujar Andi.

Hasil konsultasi tersebut, lanjut dia, membuahkan beberapa poin. Salah satunya adalah Perbup TP2D tersebut harus direvisi. “Kami akan rapat internal dulu besok (hari ini, Red) untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Pansus akan memberikan rekomendasi revisi untuk disesuaikan dengan hasil fasilitasi,” beber Andi.

Disinggung apakah ada pasal lainnya yang bertolak belakang dengan kondisi TP2D saat ini, Andi pun mengaku pasal-pasal lainnya bersifat umum. “Insyaallah, Sabtu (25/9) besok ada sidang paripurna. Nantinya akan kami sampaikan hasil rekomendasi,” lanjut Andi.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bondowoso yang menangani polemik Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus merapatkan barisan. Beberapa hari lalu, pansus sudah mendatangi biro hukum Pemprov Jawa Timur di Surabaya.

Ketua Pansus TP2D Andi Hermanto menuturkan, tujuan mereka ke biro hukum yakni berkonsultasi mengenai hasil fasilitasi Perbup TP2D, terutama dalam Pasal 7. Yakni Ketua TP2D harus berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Namun kenyataannya, Ketua TP2D yang sudah dilantik bupati beberapa waktu lalu bukan berasal dari salah satu unsur pimpinan OPD.

“Kami berkonsultasi tentang urgensi hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur. Kami diperintahkan untuk menyesuaikan apa yang menjadi hasil fasilitasi tersebut. Karena pada Pasal 7 adalah poin krusial,” ujar Andi.

Hasil konsultasi tersebut, lanjut dia, membuahkan beberapa poin. Salah satunya adalah Perbup TP2D tersebut harus direvisi. “Kami akan rapat internal dulu besok (hari ini, Red) untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Pansus akan memberikan rekomendasi revisi untuk disesuaikan dengan hasil fasilitasi,” beber Andi.

Disinggung apakah ada pasal lainnya yang bertolak belakang dengan kondisi TP2D saat ini, Andi pun mengaku pasal-pasal lainnya bersifat umum. “Insyaallah, Sabtu (25/9) besok ada sidang paripurna. Nantinya akan kami sampaikan hasil rekomendasi,” lanjut Andi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/