alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Tak Selalu Disanksi Denda

Keluarga Miskin Diarahkan Hukuman Sosial

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Denda uang antara Rp 20 ribu sampai 50 ribu atau lebih ternyata bukan satu-satunya hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes). Hukuman bisa berupa sanksi sosial seperti menyapu jalan, membersihkan kuburan, atau melakukan push-up di depan umum. Sanksi sosial dijatuhkan untuk pelanggar yang berasal dari keluarga miskin.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan diupayakan tidak memberatkan warga kurang mampu. Dia menegaskan, khusus warga kurang mampu harus mendapatkan perhatian agar tidak dijatuhi sanksi denda.

“Intinya gugus tugas yang melakukan operasi yustisi tidak ingin memberatkan warga kurang mampu. Kita juga menyelamatkan warga dengan protokol kesehatan, tapi juga tidak ingin memberatkan warga kurang mampu di masa pandemi Covid-19 ini,” tutur wabub.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua DPC PDIP Bondowoso itu menambahkan, warga miskin boleh memilih sanksi atas pelanggaran yang diperbuat. Opsinya, jika merasa diberatkan oleh sanksi denda, maka sanksi sosial yang bakal diberlakukan. “Warga kurang mampu boleh milih sanksi. Bagi warga yang mampu mungkin tidak mau bersih-bersih jalan, lebih baik mereka bayar denda,” terangnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Denda uang antara Rp 20 ribu sampai 50 ribu atau lebih ternyata bukan satu-satunya hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes). Hukuman bisa berupa sanksi sosial seperti menyapu jalan, membersihkan kuburan, atau melakukan push-up di depan umum. Sanksi sosial dijatuhkan untuk pelanggar yang berasal dari keluarga miskin.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan diupayakan tidak memberatkan warga kurang mampu. Dia menegaskan, khusus warga kurang mampu harus mendapatkan perhatian agar tidak dijatuhi sanksi denda.

“Intinya gugus tugas yang melakukan operasi yustisi tidak ingin memberatkan warga kurang mampu. Kita juga menyelamatkan warga dengan protokol kesehatan, tapi juga tidak ingin memberatkan warga kurang mampu di masa pandemi Covid-19 ini,” tutur wabub.

Ketua DPC PDIP Bondowoso itu menambahkan, warga miskin boleh memilih sanksi atas pelanggaran yang diperbuat. Opsinya, jika merasa diberatkan oleh sanksi denda, maka sanksi sosial yang bakal diberlakukan. “Warga kurang mampu boleh milih sanksi. Bagi warga yang mampu mungkin tidak mau bersih-bersih jalan, lebih baik mereka bayar denda,” terangnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Denda uang antara Rp 20 ribu sampai 50 ribu atau lebih ternyata bukan satu-satunya hukuman kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes). Hukuman bisa berupa sanksi sosial seperti menyapu jalan, membersihkan kuburan, atau melakukan push-up di depan umum. Sanksi sosial dijatuhkan untuk pelanggar yang berasal dari keluarga miskin.

Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan diupayakan tidak memberatkan warga kurang mampu. Dia menegaskan, khusus warga kurang mampu harus mendapatkan perhatian agar tidak dijatuhi sanksi denda.

“Intinya gugus tugas yang melakukan operasi yustisi tidak ingin memberatkan warga kurang mampu. Kita juga menyelamatkan warga dengan protokol kesehatan, tapi juga tidak ingin memberatkan warga kurang mampu di masa pandemi Covid-19 ini,” tutur wabub.

Ketua DPC PDIP Bondowoso itu menambahkan, warga miskin boleh memilih sanksi atas pelanggaran yang diperbuat. Opsinya, jika merasa diberatkan oleh sanksi denda, maka sanksi sosial yang bakal diberlakukan. “Warga kurang mampu boleh milih sanksi. Bagi warga yang mampu mungkin tidak mau bersih-bersih jalan, lebih baik mereka bayar denda,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/