alexametrics
31 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Stunting Masih Jadi Problem Klasik

Perlu Penanganan Banyak Pihak

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Masalah klasik kesehatan untuk urusan stunting masih menjadi perhatian pusat hingga ke daerah. Tak terkecuali Bondowoso. Kota Tape masuk menjadi kabupaten yang mendapat program prioritas kesehatan se-Jawa Timur dalam hal penanganan stunting.
Sebab, data yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat membuat lampiran data program prioritas bidang kesehatan di Jawa Timur. Bondowoso peringkat keempat kabupaten/kota se-Jatim dengan angka balita stunting tertinggi.
Namun, data tak sama dengan data hasil bulan timbang yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso. Angka stunting di Bondowoso mengalami penurunan signifikan. Tercatat, hasil bulan timbang pada bulan Februari 2019, stunting di Bondowoso berada di angka 17,54 persen. Sedangkan pada Agustus 2019 menurun menjadi 14,59 persen.
Sementara, hasil bulan timbang Februari 2020 yakni 13,1 persen, dan hasil bulan timbang Agustus 2020 ada di angka 12,23 persen. Di sisi lain, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi stunting di Bondowoso mencapai 32 persen.
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bondowoso mengalami penurunan hingga di atas 4 persen. “Dari target yang ditentukan dalam setahun, yaitu sebesar 10,66 persen dalam dua tahun (2019-2020),” jelasnya dalam acara Rembuk Stunting di Pendapa Bupati, kemarin.
Terpisah, Mohammad Imron, Kepala Dinkes Bondowoso, menerangkan, dirinya tak memungkiri ada perbedaan data. Yakni antara data bulan timbang dengan Riskesda, “Kalau sampai tahun 2022, kita masih peringkat keempat tertinggi di Jatim kalau pakai data Riskesda. Tapi kalau data bulan timbang, kita nomor 7 atau 8,” ucap Imron
Menurut pria yang akrab disapa Dokter Imron kini, Pemkab Bondowoso bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tiap tahunnya melalui program pencegahan dan penanggulangan. Bukan hanya tanggung jawab Dinkes, namun beberapa OPD terkait juga bertanggung jawab secara keseluruhan. “Kita ingin ada komitmen dari semua pihak stakeholder. Karena ini keterlibatan semua pihak. Termasuk sampai pemanfaatan alokasi dana desa,” bebernya.
Ke depan, tahun 2022 mendatang pihaknya telah menganalisis 17 desa yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting. “Partisipasi masyarakat untuk selalu datang ke posyandu juga harus diingatkan. Baik ibu hamil, bayi, sampai balita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata bupati.
Dia juga meminta agar hasil bulan timbang diinput pada pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik (e-PPGBM). Bupati meminta agar kepala puskesmas menyampaikan hasilnya kepada lintas sektor di wilayahnya. Baik desa maupun kecamatan. “Sehingga pemangku kebijakan mengetahui sasaran stunting yang nanti harus dilakukan intervensi. Baik secara spesifik maupun sensitif,” imbuh KH Salwa.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Masalah klasik kesehatan untuk urusan stunting masih menjadi perhatian pusat hingga ke daerah. Tak terkecuali Bondowoso. Kota Tape masuk menjadi kabupaten yang mendapat program prioritas kesehatan se-Jawa Timur dalam hal penanganan stunting.
Sebab, data yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat membuat lampiran data program prioritas bidang kesehatan di Jawa Timur. Bondowoso peringkat keempat kabupaten/kota se-Jatim dengan angka balita stunting tertinggi.
Namun, data tak sama dengan data hasil bulan timbang yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso. Angka stunting di Bondowoso mengalami penurunan signifikan. Tercatat, hasil bulan timbang pada bulan Februari 2019, stunting di Bondowoso berada di angka 17,54 persen. Sedangkan pada Agustus 2019 menurun menjadi 14,59 persen.
Sementara, hasil bulan timbang Februari 2020 yakni 13,1 persen, dan hasil bulan timbang Agustus 2020 ada di angka 12,23 persen. Di sisi lain, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi stunting di Bondowoso mencapai 32 persen.
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bondowoso mengalami penurunan hingga di atas 4 persen. “Dari target yang ditentukan dalam setahun, yaitu sebesar 10,66 persen dalam dua tahun (2019-2020),” jelasnya dalam acara Rembuk Stunting di Pendapa Bupati, kemarin.
Terpisah, Mohammad Imron, Kepala Dinkes Bondowoso, menerangkan, dirinya tak memungkiri ada perbedaan data. Yakni antara data bulan timbang dengan Riskesda, “Kalau sampai tahun 2022, kita masih peringkat keempat tertinggi di Jatim kalau pakai data Riskesda. Tapi kalau data bulan timbang, kita nomor 7 atau 8,” ucap Imron
Menurut pria yang akrab disapa Dokter Imron kini, Pemkab Bondowoso bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tiap tahunnya melalui program pencegahan dan penanggulangan. Bukan hanya tanggung jawab Dinkes, namun beberapa OPD terkait juga bertanggung jawab secara keseluruhan. “Kita ingin ada komitmen dari semua pihak stakeholder. Karena ini keterlibatan semua pihak. Termasuk sampai pemanfaatan alokasi dana desa,” bebernya.
Ke depan, tahun 2022 mendatang pihaknya telah menganalisis 17 desa yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting. “Partisipasi masyarakat untuk selalu datang ke posyandu juga harus diingatkan. Baik ibu hamil, bayi, sampai balita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata bupati.
Dia juga meminta agar hasil bulan timbang diinput pada pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik (e-PPGBM). Bupati meminta agar kepala puskesmas menyampaikan hasilnya kepada lintas sektor di wilayahnya. Baik desa maupun kecamatan. “Sehingga pemangku kebijakan mengetahui sasaran stunting yang nanti harus dilakukan intervensi. Baik secara spesifik maupun sensitif,” imbuh KH Salwa.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Masalah klasik kesehatan untuk urusan stunting masih menjadi perhatian pusat hingga ke daerah. Tak terkecuali Bondowoso. Kota Tape masuk menjadi kabupaten yang mendapat program prioritas kesehatan se-Jawa Timur dalam hal penanganan stunting.
Sebab, data yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat membuat lampiran data program prioritas bidang kesehatan di Jawa Timur. Bondowoso peringkat keempat kabupaten/kota se-Jatim dengan angka balita stunting tertinggi.
Namun, data tak sama dengan data hasil bulan timbang yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso. Angka stunting di Bondowoso mengalami penurunan signifikan. Tercatat, hasil bulan timbang pada bulan Februari 2019, stunting di Bondowoso berada di angka 17,54 persen. Sedangkan pada Agustus 2019 menurun menjadi 14,59 persen.
Sementara, hasil bulan timbang Februari 2020 yakni 13,1 persen, dan hasil bulan timbang Agustus 2020 ada di angka 12,23 persen. Di sisi lain, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi stunting di Bondowoso mencapai 32 persen.
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bondowoso mengalami penurunan hingga di atas 4 persen. “Dari target yang ditentukan dalam setahun, yaitu sebesar 10,66 persen dalam dua tahun (2019-2020),” jelasnya dalam acara Rembuk Stunting di Pendapa Bupati, kemarin.
Terpisah, Mohammad Imron, Kepala Dinkes Bondowoso, menerangkan, dirinya tak memungkiri ada perbedaan data. Yakni antara data bulan timbang dengan Riskesda, “Kalau sampai tahun 2022, kita masih peringkat keempat tertinggi di Jatim kalau pakai data Riskesda. Tapi kalau data bulan timbang, kita nomor 7 atau 8,” ucap Imron
Menurut pria yang akrab disapa Dokter Imron kini, Pemkab Bondowoso bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tiap tahunnya melalui program pencegahan dan penanggulangan. Bukan hanya tanggung jawab Dinkes, namun beberapa OPD terkait juga bertanggung jawab secara keseluruhan. “Kita ingin ada komitmen dari semua pihak stakeholder. Karena ini keterlibatan semua pihak. Termasuk sampai pemanfaatan alokasi dana desa,” bebernya.
Ke depan, tahun 2022 mendatang pihaknya telah menganalisis 17 desa yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting. “Partisipasi masyarakat untuk selalu datang ke posyandu juga harus diingatkan. Baik ibu hamil, bayi, sampai balita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata bupati.
Dia juga meminta agar hasil bulan timbang diinput pada pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik (e-PPGBM). Bupati meminta agar kepala puskesmas menyampaikan hasilnya kepada lintas sektor di wilayahnya. Baik desa maupun kecamatan. “Sehingga pemangku kebijakan mengetahui sasaran stunting yang nanti harus dilakukan intervensi. Baik secara spesifik maupun sensitif,” imbuh KH Salwa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/