alexametrics
24.4 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Perlu Ada Akselerasi agar Tak Semakin Menjadi

Angka kemiskinan di Bondowoso justru bertambah. Tercatat ada 103.330 warga miskin pada 2019, dan meningkat menjadi 110.240 pada 2020. Apakah karena Covid-19 atau faktor lain?

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program setiap kampanye para pimpinan daerah. Utamanya bupati dan wakil bupati. Artinya, program itu berhasil ketika data kemiskinan semakin menurun. Namun tahun ini tidak. Angkanya justru meningkat. Kemiskinan di Bondowoso tahun 2020 lalu meningkat dengan persentase 14,17 persen. Naik 0,84 persen dibanding 2019, yang berada di titik 13,33 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bondowoso, ada 110.240 warga miskin tahun 2020. Naik sebesar 6.910 dibanding tahun 2019 yang hanya 103.330.

Menurut Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, kenaikan angka kemiskinan itu menjadi PR besar pemerintah daerah. Dalam hal ini pemkab harus mengkaji benar. “Kenaikan kemiskinan itu dari sisi apa. Apakah dari kehilangan mata pencaharian atau utamanya karena Covid-19. Sebab, belum tentu semata-mata karena Covid-19,” ujar Ady.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kajian tersebut juga bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa. “Pemkab harus punya perangkat yang membantunya. Contohnya, seperti BUMDes harus juga dievaluasi. Sejauh mana monitoring mengenai program pemberdayaan sosialnya,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Dalam rilis BPS Bondowoso mengenai faktor kemiskinan tahun 2020, dijelaskan mengenai beberapa faktor. Mereka menyebut ada empat faktor yang memengaruhi kemiskinan. Mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan sumber daya alam, hingga beban hidup keluarga.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program setiap kampanye para pimpinan daerah. Utamanya bupati dan wakil bupati. Artinya, program itu berhasil ketika data kemiskinan semakin menurun. Namun tahun ini tidak. Angkanya justru meningkat. Kemiskinan di Bondowoso tahun 2020 lalu meningkat dengan persentase 14,17 persen. Naik 0,84 persen dibanding 2019, yang berada di titik 13,33 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bondowoso, ada 110.240 warga miskin tahun 2020. Naik sebesar 6.910 dibanding tahun 2019 yang hanya 103.330.

Menurut Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, kenaikan angka kemiskinan itu menjadi PR besar pemerintah daerah. Dalam hal ini pemkab harus mengkaji benar. “Kenaikan kemiskinan itu dari sisi apa. Apakah dari kehilangan mata pencaharian atau utamanya karena Covid-19. Sebab, belum tentu semata-mata karena Covid-19,” ujar Ady.

Kajian tersebut juga bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa. “Pemkab harus punya perangkat yang membantunya. Contohnya, seperti BUMDes harus juga dievaluasi. Sejauh mana monitoring mengenai program pemberdayaan sosialnya,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Dalam rilis BPS Bondowoso mengenai faktor kemiskinan tahun 2020, dijelaskan mengenai beberapa faktor. Mereka menyebut ada empat faktor yang memengaruhi kemiskinan. Mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan sumber daya alam, hingga beban hidup keluarga.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program setiap kampanye para pimpinan daerah. Utamanya bupati dan wakil bupati. Artinya, program itu berhasil ketika data kemiskinan semakin menurun. Namun tahun ini tidak. Angkanya justru meningkat. Kemiskinan di Bondowoso tahun 2020 lalu meningkat dengan persentase 14,17 persen. Naik 0,84 persen dibanding 2019, yang berada di titik 13,33 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bondowoso, ada 110.240 warga miskin tahun 2020. Naik sebesar 6.910 dibanding tahun 2019 yang hanya 103.330.

Menurut Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, kenaikan angka kemiskinan itu menjadi PR besar pemerintah daerah. Dalam hal ini pemkab harus mengkaji benar. “Kenaikan kemiskinan itu dari sisi apa. Apakah dari kehilangan mata pencaharian atau utamanya karena Covid-19. Sebab, belum tentu semata-mata karena Covid-19,” ujar Ady.

Kajian tersebut juga bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa. “Pemkab harus punya perangkat yang membantunya. Contohnya, seperti BUMDes harus juga dievaluasi. Sejauh mana monitoring mengenai program pemberdayaan sosialnya,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Dalam rilis BPS Bondowoso mengenai faktor kemiskinan tahun 2020, dijelaskan mengenai beberapa faktor. Mereka menyebut ada empat faktor yang memengaruhi kemiskinan. Mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan sumber daya alam, hingga beban hidup keluarga.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/