alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Bondowoso Dapat Nilai Kurang Informatif, Ini Alasannya

Keterbukaan Informasi Publik Masih Rendah

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keterbukaan informasi publik Bondowoso ternyata mendapat nilai D. Artinya nilai D adalah kurang informatif bagi publik atau masyarakat yang hendak mendapatkan informasi terkait layanan atau data lainnya.

Jawa Pos Radar Ijen mengonfirmasi hal tersebut dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Rabu (22/12). Data dari KI Jatim, Bondowoso sudah mengirimkan formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan nilai keseluruhan 54.93 dan mendapat nilai kategori D. Nilai keseluruhan diambil dengan komposisi 60 persen SAQ, 20 persen visitasi, dan 20 persen wawancara atas badan publik. Namun, Bondowoso tak melakukan visitasi dan wawancara.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Elis Yusniawati menjelaskan banyak hal. “Tahun ini monitoring dan evaluasi kami untuk SAQ-nya berbeda ketimbang tahun lalu. Untuk tahun lalu ada tiga indikator, sedangkan tahun ini ada empat indikator. Berkaitan dengan kategori itu, kami memilih sepuluh badan publik terbaik berdasarkan nilai murni SAQ,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sepuluh badan publik itu dipilih sebagai badan publik dengan kategori informatif. Namun sayang, Bondowoso belum masuk dalam kategori informatif tahun ini. “Untuk Bondowoso tidak masuk dalam sepuluh besar, karena nilai SAQ-nya. Bukan tidak baik, tapi tidak memenuhi prasyarat masuk sepuluh besar. Karena sepuluh besar itu nilainya lebih tinggi daripada Bondowoso,” beber Elis.

Selain itu, Bondowoso juga tak masuk dalam beberapa kategori lainnya. Seperti pengelolaan informasi, penyedia informasi, informasi berkala terbaik, maupun layanan informasi. “Nilai itu harus disematkan dengan berpatokan pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik,” lanjut dia.

Di dalam Perki disebutkan, nilai E yakni tidak informatif, D kurang informatif, C cukup informatif, B menuju informatif, dan A informatif. “Jadi, sebenarnya bukan menjadi indikasi kategori penilaian itu bahwa badan publik tersebut baik atau tidak baik,” ungkapnya.

Selain itu, Elis juga mengimbau kepada kabupaten/kota serta OPD atau badan layanan publik untuk lebih mempermudah masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. “Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka, kecuali yang benar-benar ditutup. Hal itu sesuai pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keterbukaan informasi publik Bondowoso ternyata mendapat nilai D. Artinya nilai D adalah kurang informatif bagi publik atau masyarakat yang hendak mendapatkan informasi terkait layanan atau data lainnya.

Jawa Pos Radar Ijen mengonfirmasi hal tersebut dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Rabu (22/12). Data dari KI Jatim, Bondowoso sudah mengirimkan formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan nilai keseluruhan 54.93 dan mendapat nilai kategori D. Nilai keseluruhan diambil dengan komposisi 60 persen SAQ, 20 persen visitasi, dan 20 persen wawancara atas badan publik. Namun, Bondowoso tak melakukan visitasi dan wawancara.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Elis Yusniawati menjelaskan banyak hal. “Tahun ini monitoring dan evaluasi kami untuk SAQ-nya berbeda ketimbang tahun lalu. Untuk tahun lalu ada tiga indikator, sedangkan tahun ini ada empat indikator. Berkaitan dengan kategori itu, kami memilih sepuluh badan publik terbaik berdasarkan nilai murni SAQ,” ujarnya.

Sepuluh badan publik itu dipilih sebagai badan publik dengan kategori informatif. Namun sayang, Bondowoso belum masuk dalam kategori informatif tahun ini. “Untuk Bondowoso tidak masuk dalam sepuluh besar, karena nilai SAQ-nya. Bukan tidak baik, tapi tidak memenuhi prasyarat masuk sepuluh besar. Karena sepuluh besar itu nilainya lebih tinggi daripada Bondowoso,” beber Elis.

Selain itu, Bondowoso juga tak masuk dalam beberapa kategori lainnya. Seperti pengelolaan informasi, penyedia informasi, informasi berkala terbaik, maupun layanan informasi. “Nilai itu harus disematkan dengan berpatokan pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik,” lanjut dia.

Di dalam Perki disebutkan, nilai E yakni tidak informatif, D kurang informatif, C cukup informatif, B menuju informatif, dan A informatif. “Jadi, sebenarnya bukan menjadi indikasi kategori penilaian itu bahwa badan publik tersebut baik atau tidak baik,” ungkapnya.

Selain itu, Elis juga mengimbau kepada kabupaten/kota serta OPD atau badan layanan publik untuk lebih mempermudah masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. “Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka, kecuali yang benar-benar ditutup. Hal itu sesuai pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Keterbukaan informasi publik Bondowoso ternyata mendapat nilai D. Artinya nilai D adalah kurang informatif bagi publik atau masyarakat yang hendak mendapatkan informasi terkait layanan atau data lainnya.

Jawa Pos Radar Ijen mengonfirmasi hal tersebut dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Rabu (22/12). Data dari KI Jatim, Bondowoso sudah mengirimkan formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan nilai keseluruhan 54.93 dan mendapat nilai kategori D. Nilai keseluruhan diambil dengan komposisi 60 persen SAQ, 20 persen visitasi, dan 20 persen wawancara atas badan publik. Namun, Bondowoso tak melakukan visitasi dan wawancara.

Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Elis Yusniawati menjelaskan banyak hal. “Tahun ini monitoring dan evaluasi kami untuk SAQ-nya berbeda ketimbang tahun lalu. Untuk tahun lalu ada tiga indikator, sedangkan tahun ini ada empat indikator. Berkaitan dengan kategori itu, kami memilih sepuluh badan publik terbaik berdasarkan nilai murni SAQ,” ujarnya.

Sepuluh badan publik itu dipilih sebagai badan publik dengan kategori informatif. Namun sayang, Bondowoso belum masuk dalam kategori informatif tahun ini. “Untuk Bondowoso tidak masuk dalam sepuluh besar, karena nilai SAQ-nya. Bukan tidak baik, tapi tidak memenuhi prasyarat masuk sepuluh besar. Karena sepuluh besar itu nilainya lebih tinggi daripada Bondowoso,” beber Elis.

Selain itu, Bondowoso juga tak masuk dalam beberapa kategori lainnya. Seperti pengelolaan informasi, penyedia informasi, informasi berkala terbaik, maupun layanan informasi. “Nilai itu harus disematkan dengan berpatokan pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik,” lanjut dia.

Di dalam Perki disebutkan, nilai E yakni tidak informatif, D kurang informatif, C cukup informatif, B menuju informatif, dan A informatif. “Jadi, sebenarnya bukan menjadi indikasi kategori penilaian itu bahwa badan publik tersebut baik atau tidak baik,” ungkapnya.

Selain itu, Elis juga mengimbau kepada kabupaten/kota serta OPD atau badan layanan publik untuk lebih mempermudah masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. “Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka, kecuali yang benar-benar ditutup. Hal itu sesuai pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/