alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Perjuangkan Kesetaraan Guru PK Swasta

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ikatan Guru Pendidikan Khusus (IGPK) Jawa Timur berharap kepada Gubernur Jawa Timur agar Kabupaten/Kota yang telanjur melaksanakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penarikan PNS yang Diperbantukan (DPK) di sekolah swasta agar dikembalikan seperti semula. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 10 tahun 2019, yang berisi guru PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) tetap dapat menjalankan tugasnya.

Menurut Edi Sungkono, Ketua IGPK Jatim, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menjalankan Permendikbud tersebut. “Ini sangat memberatkan bagi penyelenggara pendidikan swasta, baik yayasan ataupun penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Utamanya bagi sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB),” ujarnya, ketika ditemui saat menggelar Musda I IGPK Jatim, Minggu (22/12) kemarin.

Munculnya regulasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 in, menurut dia, sangat meresahkan bagi guru-guru yang berstatus DPK di sekolah luar biasa (SLB). Sebab, akan berdampak buruk terhadap berlangsungnya layanan pendidikan, utamanya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh swasta rata-rata mengalami persoalan finansial karena tidak pernah menarik sumbangan sedikit pun dari orang tua. Jika regulasi betul-betul dijalankan, akan sangat berdampak pada proses pendidikan, utamanya anak yang berkebutuhan khusus.

“Rata-rata ada lima guru PNS yang DPK di SLB swasta. Kalau mereka ditarik, penggantinya dari mana? Kalaupun ada, siapa yang akan menggaji mereka? Apalagi yayasan tidak pernah melakukan tarikan kepada wali murid,” ujarnya.

Dalam pandangannya, layanan pendidikan khusus di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya tidak sebanding dengan SLB yang diselenggarakan oleh swasta. Sebagai informasi, jumlah lembaga SLB di Jawa Timur mencapai 725 lembaga baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. “Dari jumlah itu, 71 SLB yang berstatus negeri dan sisanya 654 SLB diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat,” ujar Edi.

Oleh karena itu, pihaknya melalui Musda IGPK ini berharap akan muncul rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan. Di antaranya, meminta agar daerah yang telanjur menarik guru PNS yang di DPK dari SLB swasta untuk dikembalikan seperti semula, serta berharap tidak muncul lagi kebijakan yang tidak berkeadilan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ikatan Guru Pendidikan Khusus (IGPK) Jawa Timur berharap kepada Gubernur Jawa Timur agar Kabupaten/Kota yang telanjur melaksanakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penarikan PNS yang Diperbantukan (DPK) di sekolah swasta agar dikembalikan seperti semula. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 10 tahun 2019, yang berisi guru PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) tetap dapat menjalankan tugasnya.

Menurut Edi Sungkono, Ketua IGPK Jatim, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menjalankan Permendikbud tersebut. “Ini sangat memberatkan bagi penyelenggara pendidikan swasta, baik yayasan ataupun penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Utamanya bagi sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB),” ujarnya, ketika ditemui saat menggelar Musda I IGPK Jatim, Minggu (22/12) kemarin.

Munculnya regulasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 in, menurut dia, sangat meresahkan bagi guru-guru yang berstatus DPK di sekolah luar biasa (SLB). Sebab, akan berdampak buruk terhadap berlangsungnya layanan pendidikan, utamanya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh swasta rata-rata mengalami persoalan finansial karena tidak pernah menarik sumbangan sedikit pun dari orang tua. Jika regulasi betul-betul dijalankan, akan sangat berdampak pada proses pendidikan, utamanya anak yang berkebutuhan khusus.

“Rata-rata ada lima guru PNS yang DPK di SLB swasta. Kalau mereka ditarik, penggantinya dari mana? Kalaupun ada, siapa yang akan menggaji mereka? Apalagi yayasan tidak pernah melakukan tarikan kepada wali murid,” ujarnya.

Dalam pandangannya, layanan pendidikan khusus di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya tidak sebanding dengan SLB yang diselenggarakan oleh swasta. Sebagai informasi, jumlah lembaga SLB di Jawa Timur mencapai 725 lembaga baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. “Dari jumlah itu, 71 SLB yang berstatus negeri dan sisanya 654 SLB diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat,” ujar Edi.

Oleh karena itu, pihaknya melalui Musda IGPK ini berharap akan muncul rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan. Di antaranya, meminta agar daerah yang telanjur menarik guru PNS yang di DPK dari SLB swasta untuk dikembalikan seperti semula, serta berharap tidak muncul lagi kebijakan yang tidak berkeadilan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ikatan Guru Pendidikan Khusus (IGPK) Jawa Timur berharap kepada Gubernur Jawa Timur agar Kabupaten/Kota yang telanjur melaksanakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penarikan PNS yang Diperbantukan (DPK) di sekolah swasta agar dikembalikan seperti semula. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 10 tahun 2019, yang berisi guru PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) tetap dapat menjalankan tugasnya.

Menurut Edi Sungkono, Ketua IGPK Jatim, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menjalankan Permendikbud tersebut. “Ini sangat memberatkan bagi penyelenggara pendidikan swasta, baik yayasan ataupun penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Utamanya bagi sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB),” ujarnya, ketika ditemui saat menggelar Musda I IGPK Jatim, Minggu (22/12) kemarin.

Munculnya regulasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 in, menurut dia, sangat meresahkan bagi guru-guru yang berstatus DPK di sekolah luar biasa (SLB). Sebab, akan berdampak buruk terhadap berlangsungnya layanan pendidikan, utamanya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh swasta rata-rata mengalami persoalan finansial karena tidak pernah menarik sumbangan sedikit pun dari orang tua. Jika regulasi betul-betul dijalankan, akan sangat berdampak pada proses pendidikan, utamanya anak yang berkebutuhan khusus.

“Rata-rata ada lima guru PNS yang DPK di SLB swasta. Kalau mereka ditarik, penggantinya dari mana? Kalaupun ada, siapa yang akan menggaji mereka? Apalagi yayasan tidak pernah melakukan tarikan kepada wali murid,” ujarnya.

Dalam pandangannya, layanan pendidikan khusus di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya tidak sebanding dengan SLB yang diselenggarakan oleh swasta. Sebagai informasi, jumlah lembaga SLB di Jawa Timur mencapai 725 lembaga baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. “Dari jumlah itu, 71 SLB yang berstatus negeri dan sisanya 654 SLB diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat,” ujar Edi.

Oleh karena itu, pihaknya melalui Musda IGPK ini berharap akan muncul rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan. Di antaranya, meminta agar daerah yang telanjur menarik guru PNS yang di DPK dari SLB swasta untuk dikembalikan seperti semula, serta berharap tidak muncul lagi kebijakan yang tidak berkeadilan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/