alexametrics
25 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Wadul DPRD, Tuntut Kesejahteraan Para Guru Honorer

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Non Kategori (FHNK) Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, kemarin (21/6). Mereka memperjuangkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh para guru honorer. Pengaduan tersebut disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Bondowoso.

Saifullah, Ketua FHNK Bondowoso, menyampaikan, pihaknya membawa dua poin pembahasan penting. Yakni terkait insentif untuk honorer dan pengoptimalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk guru honorer. Menurutnya, insentif honorer selama ini masih belum dilaksanakan. “Makanya, barusan kami angkat bicara. Karena katanya dok-nya (pengesahannya, Red) baru bulan sebelas. Jadi, hanya sebatas menyampaikan aspirasi lah begitu,” ungkapnya.

Kemudian, terkait pengoptimalan dana BOS, menurutnya, selama ini ada yang kurang sinkron antara petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar penggunaan dana BOS bisa dioptimalkan, ke depannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut pria yang akrab disapa Ipung ini, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, penganggaran dana BOS untuk guru honorer maksimal 50 persen. Hal tersebut diperuntukkan guru honorer yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara, guru yang non-NUPTK ada kebijakan lain. “Kebijakan per lembaga kalau itu,” paparnya.

Disebutkan, ada sejumlah 1.470 guru honorer nonkategori di seluruh Kabupaten Bondowoso. Sebanyak 800 di antaranya sudah memiliki NUPTK. Sisanya belum memiliki NUPTK.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Non Kategori (FHNK) Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, kemarin (21/6). Mereka memperjuangkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh para guru honorer. Pengaduan tersebut disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Bondowoso.

Saifullah, Ketua FHNK Bondowoso, menyampaikan, pihaknya membawa dua poin pembahasan penting. Yakni terkait insentif untuk honorer dan pengoptimalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk guru honorer. Menurutnya, insentif honorer selama ini masih belum dilaksanakan. “Makanya, barusan kami angkat bicara. Karena katanya dok-nya (pengesahannya, Red) baru bulan sebelas. Jadi, hanya sebatas menyampaikan aspirasi lah begitu,” ungkapnya.

Kemudian, terkait pengoptimalan dana BOS, menurutnya, selama ini ada yang kurang sinkron antara petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar penggunaan dana BOS bisa dioptimalkan, ke depannya.

Menurut pria yang akrab disapa Ipung ini, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, penganggaran dana BOS untuk guru honorer maksimal 50 persen. Hal tersebut diperuntukkan guru honorer yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara, guru yang non-NUPTK ada kebijakan lain. “Kebijakan per lembaga kalau itu,” paparnya.

Disebutkan, ada sejumlah 1.470 guru honorer nonkategori di seluruh Kabupaten Bondowoso. Sebanyak 800 di antaranya sudah memiliki NUPTK. Sisanya belum memiliki NUPTK.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Non Kategori (FHNK) Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, kemarin (21/6). Mereka memperjuangkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh para guru honorer. Pengaduan tersebut disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Bondowoso.

Saifullah, Ketua FHNK Bondowoso, menyampaikan, pihaknya membawa dua poin pembahasan penting. Yakni terkait insentif untuk honorer dan pengoptimalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk guru honorer. Menurutnya, insentif honorer selama ini masih belum dilaksanakan. “Makanya, barusan kami angkat bicara. Karena katanya dok-nya (pengesahannya, Red) baru bulan sebelas. Jadi, hanya sebatas menyampaikan aspirasi lah begitu,” ungkapnya.

Kemudian, terkait pengoptimalan dana BOS, menurutnya, selama ini ada yang kurang sinkron antara petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar penggunaan dana BOS bisa dioptimalkan, ke depannya.

Menurut pria yang akrab disapa Ipung ini, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, penganggaran dana BOS untuk guru honorer maksimal 50 persen. Hal tersebut diperuntukkan guru honorer yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara, guru yang non-NUPTK ada kebijakan lain. “Kebijakan per lembaga kalau itu,” paparnya.

Disebutkan, ada sejumlah 1.470 guru honorer nonkategori di seluruh Kabupaten Bondowoso. Sebanyak 800 di antaranya sudah memiliki NUPTK. Sisanya belum memiliki NUPTK.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/