alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Kekurangan Kepsek, Diklat Harus Bayar Sendiri

Komisi IV DPRD Bondowoso Bakal Panggil Kadispendik

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik pembayaran uang diklat kepala sekolah (kepsek) di Bondowoso ternyata juga memantik reaksi dari legislatif. Pasalnya, Komisi IV berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso.

BACA JUGA : Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Hal itu dikatakan oleh Kukuh Radardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso. Menurutnya, di Bumi Ki Ronggo memang masih kekurangan guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, dia menegaskan mendukung untuk dilakukan diklat penyiapan kepsek. Terlebih memang salah satu syarat untuk menjadi kepsek adalah sudah melakukan sertifikasi peningkatan kapasitas yang ada dalam diklat tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Bondowoso, juga mencarikan solusinya terkait diklat dan kekurangan kepsek. Mengingat, setiap guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah. “Itu (diklat calon kepsek, Red) satu hal yang wajib dan harus kita anggarkan. Kenapa sampai tidak ada,” katanya.

Selain itu, legislator Fraksi Golkar ini juga mengaku akan mencari dasar hukum penarikan dana diklat kepada para guru, apakah hal tersebut melanggar aturan. Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Terlebih diklat penyiapan kepsek dinilai menjadi kepentingan orang banyak. Sebab, Bondowoso memang kekurangan kepsek.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik pembayaran uang diklat kepala sekolah (kepsek) di Bondowoso ternyata juga memantik reaksi dari legislatif. Pasalnya, Komisi IV berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso.

BACA JUGA : Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Hal itu dikatakan oleh Kukuh Radardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso. Menurutnya, di Bumi Ki Ronggo memang masih kekurangan guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, dia menegaskan mendukung untuk dilakukan diklat penyiapan kepsek. Terlebih memang salah satu syarat untuk menjadi kepsek adalah sudah melakukan sertifikasi peningkatan kapasitas yang ada dalam diklat tersebut.

Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Bondowoso, juga mencarikan solusinya terkait diklat dan kekurangan kepsek. Mengingat, setiap guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah. “Itu (diklat calon kepsek, Red) satu hal yang wajib dan harus kita anggarkan. Kenapa sampai tidak ada,” katanya.

Selain itu, legislator Fraksi Golkar ini juga mengaku akan mencari dasar hukum penarikan dana diklat kepada para guru, apakah hal tersebut melanggar aturan. Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Terlebih diklat penyiapan kepsek dinilai menjadi kepentingan orang banyak. Sebab, Bondowoso memang kekurangan kepsek.

TENGGARANG, Radar Ijen – Polemik pembayaran uang diklat kepala sekolah (kepsek) di Bondowoso ternyata juga memantik reaksi dari legislatif. Pasalnya, Komisi IV berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso.

BACA JUGA : Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Hal itu dikatakan oleh Kukuh Radardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso. Menurutnya, di Bumi Ki Ronggo memang masih kekurangan guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu, dia menegaskan mendukung untuk dilakukan diklat penyiapan kepsek. Terlebih memang salah satu syarat untuk menjadi kepsek adalah sudah melakukan sertifikasi peningkatan kapasitas yang ada dalam diklat tersebut.

Pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Bondowoso, juga mencarikan solusinya terkait diklat dan kekurangan kepsek. Mengingat, setiap guru memiliki hak untuk menjadi kepala sekolah. “Itu (diklat calon kepsek, Red) satu hal yang wajib dan harus kita anggarkan. Kenapa sampai tidak ada,” katanya.

Selain itu, legislator Fraksi Golkar ini juga mengaku akan mencari dasar hukum penarikan dana diklat kepada para guru, apakah hal tersebut melanggar aturan. Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Terlebih diklat penyiapan kepsek dinilai menjadi kepentingan orang banyak. Sebab, Bondowoso memang kekurangan kepsek.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/