alexametrics
23.9 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Warga Angkat Ihwal UPPO di Sumber Salak

Kejaksaan Tak Ingin Berkomentar Lebih Jauh

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan warga Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami, meminta kejelasan status dugaan perkara rasuah di wilayahnya. Mereka sudah mengadu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, bahkan sudah siap berkirim surat tembusan ke lembaga hukum yang lebih tinggi.
Mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Komisi Kejaksaan (Komjak), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), hingga ke gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu mereka kirim bukan tanpa alasan. Menurutnya, bukti yang mereka dapat sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Warga merasa dirugikan karena namanya telah dicatut dalam program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 silam. Namun, setelah warga menandatangani, berkas penerimaan bantuan yang dijanjikan tidak pernah ada.
Kasus itu sebenarnya sudah dilaporkan ke Kejari Bondowoso pada tahun 2016 lalu. Namun, warga seakan tidak puas dengan penyelidikan dari Kejari Bondowoso. Sebab, hingga kini dugaan korupsi UPPO itu seakan hilang tanpa jejak.
Supriyono, kuasa hukum warga, menjelaskan, setelah bantuan turun, warga dikumpulkan dan tanda tangan. Tapi, akhirnya tidak menerima bantuan yang dijanjikan berupa hewan sapi.
“Sapi bantuan sosial itu ada tandanya di telinga (ada lubang). Pada saat ditunjukkan sudah tidak ada lubang,” jelas Supriyono.
Dalam surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH), bantuan UPPO itu bernilai Rp 340 juta. Disalurkan ke lima kelompok tani. Dari dana Rp 340 juta itu dialokasikan untuk pembiayaan dan pembelian. Di antaranya 35 ekor sapi dengan harga masing-masing Rp 6,5 juta, rumah kompos senilai Rp 50 juta, satu unit kendaraan roda tiga Rp 18,5 juta, dan satu paket kandang Rp 16 juta.
Sejak saat itu, warga curiga dan merasa dipermainkan karena bantuan tidak kunjung diterima. Bahkan, kandang sapi yang menjadi hibah dari negara pada kenyataannya tak berwujud. “Kenyataannya kandang itu sekarang dibuat bangunan lain. Di sini tampak bahwa unsur korupsinya ada,” tegasnya.
“Ini sangat kami sayangkan. Dalam program pemerintah pemberantasan korupsi ternyata banyak aparat penegak hukum yang masih main-main,” ucapnya, sambil menunjukkan bukti tanda terima bantuan.
Senada dengan Supriyono, salah seorang perwakilan warga, yakni Suyitno, ingin bahwa kasus dugaan korupsi di desanya segera dibereskan. “Kami warga tidak ada yang menerima bantuan. Hanya dicatut saja namanya. Bahkan, kami sudah diperiksa semua untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Dia berharap, dugaan korupsi itu diproses secara hukum. “Karena kami keberatan hanya dimanfaatkan namanya saja. Apa yang menjadi hak kami tidak kami terima,” harapnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto tak ingin komentar lebih jauh. “No komen dulu,” ucapnya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, perkara dugaan rasuah itu sudah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) tiga tahun silam. Terlebih, ketika jaksa turun ke lapangan, hewan sapi tersebut memang ada di lokasi.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan warga Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami, meminta kejelasan status dugaan perkara rasuah di wilayahnya. Mereka sudah mengadu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, bahkan sudah siap berkirim surat tembusan ke lembaga hukum yang lebih tinggi.
Mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Komisi Kejaksaan (Komjak), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), hingga ke gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu mereka kirim bukan tanpa alasan. Menurutnya, bukti yang mereka dapat sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Warga merasa dirugikan karena namanya telah dicatut dalam program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 silam. Namun, setelah warga menandatangani, berkas penerimaan bantuan yang dijanjikan tidak pernah ada.
Kasus itu sebenarnya sudah dilaporkan ke Kejari Bondowoso pada tahun 2016 lalu. Namun, warga seakan tidak puas dengan penyelidikan dari Kejari Bondowoso. Sebab, hingga kini dugaan korupsi UPPO itu seakan hilang tanpa jejak.
Supriyono, kuasa hukum warga, menjelaskan, setelah bantuan turun, warga dikumpulkan dan tanda tangan. Tapi, akhirnya tidak menerima bantuan yang dijanjikan berupa hewan sapi.
“Sapi bantuan sosial itu ada tandanya di telinga (ada lubang). Pada saat ditunjukkan sudah tidak ada lubang,” jelas Supriyono.
Dalam surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH), bantuan UPPO itu bernilai Rp 340 juta. Disalurkan ke lima kelompok tani. Dari dana Rp 340 juta itu dialokasikan untuk pembiayaan dan pembelian. Di antaranya 35 ekor sapi dengan harga masing-masing Rp 6,5 juta, rumah kompos senilai Rp 50 juta, satu unit kendaraan roda tiga Rp 18,5 juta, dan satu paket kandang Rp 16 juta.
Sejak saat itu, warga curiga dan merasa dipermainkan karena bantuan tidak kunjung diterima. Bahkan, kandang sapi yang menjadi hibah dari negara pada kenyataannya tak berwujud. “Kenyataannya kandang itu sekarang dibuat bangunan lain. Di sini tampak bahwa unsur korupsinya ada,” tegasnya.
“Ini sangat kami sayangkan. Dalam program pemerintah pemberantasan korupsi ternyata banyak aparat penegak hukum yang masih main-main,” ucapnya, sambil menunjukkan bukti tanda terima bantuan.
Senada dengan Supriyono, salah seorang perwakilan warga, yakni Suyitno, ingin bahwa kasus dugaan korupsi di desanya segera dibereskan. “Kami warga tidak ada yang menerima bantuan. Hanya dicatut saja namanya. Bahkan, kami sudah diperiksa semua untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Dia berharap, dugaan korupsi itu diproses secara hukum. “Karena kami keberatan hanya dimanfaatkan namanya saja. Apa yang menjadi hak kami tidak kami terima,” harapnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto tak ingin komentar lebih jauh. “No komen dulu,” ucapnya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, perkara dugaan rasuah itu sudah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) tiga tahun silam. Terlebih, ketika jaksa turun ke lapangan, hewan sapi tersebut memang ada di lokasi.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan warga Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami, meminta kejelasan status dugaan perkara rasuah di wilayahnya. Mereka sudah mengadu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, bahkan sudah siap berkirim surat tembusan ke lembaga hukum yang lebih tinggi.
Mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Komisi Kejaksaan (Komjak), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), hingga ke gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu mereka kirim bukan tanpa alasan. Menurutnya, bukti yang mereka dapat sudah memenuhi dua unsur alat bukti. Warga merasa dirugikan karena namanya telah dicatut dalam program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 silam. Namun, setelah warga menandatangani, berkas penerimaan bantuan yang dijanjikan tidak pernah ada.
Kasus itu sebenarnya sudah dilaporkan ke Kejari Bondowoso pada tahun 2016 lalu. Namun, warga seakan tidak puas dengan penyelidikan dari Kejari Bondowoso. Sebab, hingga kini dugaan korupsi UPPO itu seakan hilang tanpa jejak.
Supriyono, kuasa hukum warga, menjelaskan, setelah bantuan turun, warga dikumpulkan dan tanda tangan. Tapi, akhirnya tidak menerima bantuan yang dijanjikan berupa hewan sapi.
“Sapi bantuan sosial itu ada tandanya di telinga (ada lubang). Pada saat ditunjukkan sudah tidak ada lubang,” jelas Supriyono.
Dalam surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH), bantuan UPPO itu bernilai Rp 340 juta. Disalurkan ke lima kelompok tani. Dari dana Rp 340 juta itu dialokasikan untuk pembiayaan dan pembelian. Di antaranya 35 ekor sapi dengan harga masing-masing Rp 6,5 juta, rumah kompos senilai Rp 50 juta, satu unit kendaraan roda tiga Rp 18,5 juta, dan satu paket kandang Rp 16 juta.
Sejak saat itu, warga curiga dan merasa dipermainkan karena bantuan tidak kunjung diterima. Bahkan, kandang sapi yang menjadi hibah dari negara pada kenyataannya tak berwujud. “Kenyataannya kandang itu sekarang dibuat bangunan lain. Di sini tampak bahwa unsur korupsinya ada,” tegasnya.
“Ini sangat kami sayangkan. Dalam program pemerintah pemberantasan korupsi ternyata banyak aparat penegak hukum yang masih main-main,” ucapnya, sambil menunjukkan bukti tanda terima bantuan.
Senada dengan Supriyono, salah seorang perwakilan warga, yakni Suyitno, ingin bahwa kasus dugaan korupsi di desanya segera dibereskan. “Kami warga tidak ada yang menerima bantuan. Hanya dicatut saja namanya. Bahkan, kami sudah diperiksa semua untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Dia berharap, dugaan korupsi itu diproses secara hukum. “Karena kami keberatan hanya dimanfaatkan namanya saja. Apa yang menjadi hak kami tidak kami terima,” harapnya.
Di sisi lain, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bondowoso Sucipto tak ingin komentar lebih jauh. “No komen dulu,” ucapnya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, perkara dugaan rasuah itu sudah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) tiga tahun silam. Terlebih, ketika jaksa turun ke lapangan, hewan sapi tersebut memang ada di lokasi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/