alexametrics
25.8 C
Jember
Saturday, 24 September 2022

Pemkab Bondowoso Larang Rekrutmen Honorer pada OPD

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, Radar Ijen – Tenaga honorer direncanakan akan dihapus pada 2023 mendatang. Melihat hal ini, Pemkab Bondowoso melarang untuk kembali melakukan rekrutmen tenaga honorer, kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA : Apresiasi Pahlawan Zaman Modern Indonesia dalam Delapan Karakter Profesi

M Asnawi Sabil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, mengatakan, berdasarkan kebijakan dari bupati untuk menyelamatkan tenaga honorer non-ASN, maka mulai 2023 mendatang tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga tersebut. Hal ini berlaku untuk semua OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso. “Entah OPD teknis, guru, maupun tenaga kesehatan. Tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk memastikan hal ini, Asnawi Sabil yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Bondowoso itu menuturkan, pihaknya akan membuat surat serta komitmen semua kepala OPD untuk tidak lagi melakukan perekrutan terhadap tenaga honorer non-ASN, di wilayah kerjanya masing-masing. Rekrutmen tersebut dianggap menjadi sumber permasalahan yang terjadi. “Kami buat surat untuk memastikan itu,” katanya.

Sementara itu, Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan, jika ditemukan kepala OPD yang masih melakukan rekrutmen, maka pihaknya tidak segan-segan untuk langsung melakukan evaluasi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kepala dinas akan diturunkan dari jabatannya bila ditemukan yang melakukan atau membuka rekrutmen tenaga honorer di tempat kerjanya. “Ini komitmen Bupati Bondowoso untuk menyelamatkan para honorer,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat juga menyampaikan, tidak boleh ada korban dari kebijakan pusat tentang penghapusan tenaga honorer. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan, terkait adanya honorer di masing-masing OPD. “Ternyata kurang lebih ada 6.700 sekian tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKPSDM. Baik sebagai K1 ataupun K2,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

- Advertisement -

DABASAH, Radar Ijen – Tenaga honorer direncanakan akan dihapus pada 2023 mendatang. Melihat hal ini, Pemkab Bondowoso melarang untuk kembali melakukan rekrutmen tenaga honorer, kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA : Apresiasi Pahlawan Zaman Modern Indonesia dalam Delapan Karakter Profesi

M Asnawi Sabil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, mengatakan, berdasarkan kebijakan dari bupati untuk menyelamatkan tenaga honorer non-ASN, maka mulai 2023 mendatang tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga tersebut. Hal ini berlaku untuk semua OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso. “Entah OPD teknis, guru, maupun tenaga kesehatan. Tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer,” katanya.

Untuk memastikan hal ini, Asnawi Sabil yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Bondowoso itu menuturkan, pihaknya akan membuat surat serta komitmen semua kepala OPD untuk tidak lagi melakukan perekrutan terhadap tenaga honorer non-ASN, di wilayah kerjanya masing-masing. Rekrutmen tersebut dianggap menjadi sumber permasalahan yang terjadi. “Kami buat surat untuk memastikan itu,” katanya.

Sementara itu, Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan, jika ditemukan kepala OPD yang masih melakukan rekrutmen, maka pihaknya tidak segan-segan untuk langsung melakukan evaluasi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kepala dinas akan diturunkan dari jabatannya bila ditemukan yang melakukan atau membuka rekrutmen tenaga honorer di tempat kerjanya. “Ini komitmen Bupati Bondowoso untuk menyelamatkan para honorer,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat juga menyampaikan, tidak boleh ada korban dari kebijakan pusat tentang penghapusan tenaga honorer. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan, terkait adanya honorer di masing-masing OPD. “Ternyata kurang lebih ada 6.700 sekian tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKPSDM. Baik sebagai K1 ataupun K2,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

DABASAH, Radar Ijen – Tenaga honorer direncanakan akan dihapus pada 2023 mendatang. Melihat hal ini, Pemkab Bondowoso melarang untuk kembali melakukan rekrutmen tenaga honorer, kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA : Apresiasi Pahlawan Zaman Modern Indonesia dalam Delapan Karakter Profesi

M Asnawi Sabil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, mengatakan, berdasarkan kebijakan dari bupati untuk menyelamatkan tenaga honorer non-ASN, maka mulai 2023 mendatang tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga tersebut. Hal ini berlaku untuk semua OPD di lingkungan Pemkab Bondowoso. “Entah OPD teknis, guru, maupun tenaga kesehatan. Tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer,” katanya.

Untuk memastikan hal ini, Asnawi Sabil yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Bondowoso itu menuturkan, pihaknya akan membuat surat serta komitmen semua kepala OPD untuk tidak lagi melakukan perekrutan terhadap tenaga honorer non-ASN, di wilayah kerjanya masing-masing. Rekrutmen tersebut dianggap menjadi sumber permasalahan yang terjadi. “Kami buat surat untuk memastikan itu,” katanya.

Sementara itu, Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan, jika ditemukan kepala OPD yang masih melakukan rekrutmen, maka pihaknya tidak segan-segan untuk langsung melakukan evaluasi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan kepala dinas akan diturunkan dari jabatannya bila ditemukan yang melakukan atau membuka rekrutmen tenaga honorer di tempat kerjanya. “Ini komitmen Bupati Bondowoso untuk menyelamatkan para honorer,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat juga menyampaikan, tidak boleh ada korban dari kebijakan pusat tentang penghapusan tenaga honorer. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan, terkait adanya honorer di masing-masing OPD. “Ternyata kurang lebih ada 6.700 sekian tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKPSDM. Baik sebagai K1 ataupun K2,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/