alexametrics
26.4 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Tidak Bisa Keluarkan SK Honorer

Mobile_AP_Rectangle 1

KADEMANGAN, Radar Ijen – Pemkab Bondowoso hingga saat ini memilih untuk tidak mengeluarkan SK bagi tenaga honorer. Sikap tersebut diambil karena ada landasan yang menjadi acuannya, yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer.

BACA JUGA : Penerapan Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Ribuan Non-ASN Dibuat Galau

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Ketenagakerjaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso Mohamad Iwan Wahyudi mengatakan, hal itu sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2005 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang juga berlaku mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Selain itu juga berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

- Advertisement -

KADEMANGAN, Radar Ijen – Pemkab Bondowoso hingga saat ini memilih untuk tidak mengeluarkan SK bagi tenaga honorer. Sikap tersebut diambil karena ada landasan yang menjadi acuannya, yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer.

BACA JUGA : Penerapan Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Ribuan Non-ASN Dibuat Galau

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Ketenagakerjaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso Mohamad Iwan Wahyudi mengatakan, hal itu sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2005 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang juga berlaku mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Selain itu juga berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

KADEMANGAN, Radar Ijen – Pemkab Bondowoso hingga saat ini memilih untuk tidak mengeluarkan SK bagi tenaga honorer. Sikap tersebut diambil karena ada landasan yang menjadi acuannya, yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer.

BACA JUGA : Penerapan Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Ribuan Non-ASN Dibuat Galau

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Ketenagakerjaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso Mohamad Iwan Wahyudi mengatakan, hal itu sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2005 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang juga berlaku mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Selain itu juga berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/