alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Satpol PP Segel Baliho Kantor Pos yang Tunggak Pajak

Setelah Bertahun-tahun Baru Ditertibkan

Mobile_AP_Rectangle 1

Mantan Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bondowoso ini juga mengungkapkan, sebelum papan reklame dieksekusi, pihak Kantor Pos sudah diberikan peringatan untuk segera membayar tunggakan pajak selama beberapa tahun. Namun, peringatan tersebut ternyata tidak diindahkan, dengan dalih tidak ada yang menyewa papan reklame. “Pemberitahuan sudah dilakukan sebelumnya, untuk segera melakukan pembayaran di badan pendapatan,” jelasnya.

Slamet menegaskan, sebagai lembaga penegak perda, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk melakukan penindakan terhadap banner, baliho, ataupun papan reklame lainnya yang tidak taat pajak. “Kami kan tidak melihat itu. Terlepas ada yang menyewa atau tidak, retribusi atau pajak tahunannya tetap dibayar,” tegasnya.

Sementara itu, Dodik Siregar, Kepala Bapenda Bondowoso, membenarkan bahwa papan reklame tersebut sudah diberi peringatan. Bahkan tak hanya sekali. “Kami sudah berkirim surat peringatan satu dan dua, tetapi tidak direspons. Akhirnya, harus ditindak langsung oleh saptol PP,” beber mantan camat Curahdami tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, sebelumnya, tindakan tegas juga dilakukan terhadap para pemilik banner parpol. Saat ini, satpol PP juga akan mengeksekusi banner parpol yang memuat foto tokoh calon presiden. Ketiga banner tersebut semuanya tak berizin. “Jadi, sebagaimana tindak lanjut yang penertiban baliho tidak berizin, termasuk dari data Bapenda. Kuncinya harus ada izin. Jika tidak ada izin, kami turunkan,” pungkas Slamet. (ham/c2/bud)

- Advertisement -

Mantan Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bondowoso ini juga mengungkapkan, sebelum papan reklame dieksekusi, pihak Kantor Pos sudah diberikan peringatan untuk segera membayar tunggakan pajak selama beberapa tahun. Namun, peringatan tersebut ternyata tidak diindahkan, dengan dalih tidak ada yang menyewa papan reklame. “Pemberitahuan sudah dilakukan sebelumnya, untuk segera melakukan pembayaran di badan pendapatan,” jelasnya.

Slamet menegaskan, sebagai lembaga penegak perda, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk melakukan penindakan terhadap banner, baliho, ataupun papan reklame lainnya yang tidak taat pajak. “Kami kan tidak melihat itu. Terlepas ada yang menyewa atau tidak, retribusi atau pajak tahunannya tetap dibayar,” tegasnya.

Sementara itu, Dodik Siregar, Kepala Bapenda Bondowoso, membenarkan bahwa papan reklame tersebut sudah diberi peringatan. Bahkan tak hanya sekali. “Kami sudah berkirim surat peringatan satu dan dua, tetapi tidak direspons. Akhirnya, harus ditindak langsung oleh saptol PP,” beber mantan camat Curahdami tersebut.

Selain itu, sebelumnya, tindakan tegas juga dilakukan terhadap para pemilik banner parpol. Saat ini, satpol PP juga akan mengeksekusi banner parpol yang memuat foto tokoh calon presiden. Ketiga banner tersebut semuanya tak berizin. “Jadi, sebagaimana tindak lanjut yang penertiban baliho tidak berizin, termasuk dari data Bapenda. Kuncinya harus ada izin. Jika tidak ada izin, kami turunkan,” pungkas Slamet. (ham/c2/bud)

Mantan Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bondowoso ini juga mengungkapkan, sebelum papan reklame dieksekusi, pihak Kantor Pos sudah diberikan peringatan untuk segera membayar tunggakan pajak selama beberapa tahun. Namun, peringatan tersebut ternyata tidak diindahkan, dengan dalih tidak ada yang menyewa papan reklame. “Pemberitahuan sudah dilakukan sebelumnya, untuk segera melakukan pembayaran di badan pendapatan,” jelasnya.

Slamet menegaskan, sebagai lembaga penegak perda, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk melakukan penindakan terhadap banner, baliho, ataupun papan reklame lainnya yang tidak taat pajak. “Kami kan tidak melihat itu. Terlepas ada yang menyewa atau tidak, retribusi atau pajak tahunannya tetap dibayar,” tegasnya.

Sementara itu, Dodik Siregar, Kepala Bapenda Bondowoso, membenarkan bahwa papan reklame tersebut sudah diberi peringatan. Bahkan tak hanya sekali. “Kami sudah berkirim surat peringatan satu dan dua, tetapi tidak direspons. Akhirnya, harus ditindak langsung oleh saptol PP,” beber mantan camat Curahdami tersebut.

Selain itu, sebelumnya, tindakan tegas juga dilakukan terhadap para pemilik banner parpol. Saat ini, satpol PP juga akan mengeksekusi banner parpol yang memuat foto tokoh calon presiden. Ketiga banner tersebut semuanya tak berizin. “Jadi, sebagaimana tindak lanjut yang penertiban baliho tidak berizin, termasuk dari data Bapenda. Kuncinya harus ada izin. Jika tidak ada izin, kami turunkan,” pungkas Slamet. (ham/c2/bud)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/