alexametrics
25 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Bila Tak Jual Produk Lokal, Bisa Cabut Izinnya

Ketua DPRD Minta Pemkab Tegas Soal Perda

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) berani bertindak tegas terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020. Dalam perda itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Perda tersebut adalah perda yang mengatur toko modern, pasar modern, sampai pasar tradisional. Saat ini, pemerintah memangkas jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional. Kini, syaratnya hanya berjarak 50 meter dengan pasar tradisional. Namun, syarat lainnya, toko modern wajib menjual 20 persen produk UMKM dengan menyediakan outlet produk lokal. “Kalau ada toko modern yang tidak memenuhi sebagaimana diatur perda, 20 persen produk lokal Bondowoso, ya silakan pemda harus bertindak tegas. Cabut izinnya,” ucapnya.

Termasuk jika dalam prosesnya pelaku UMKM dipersulit, hendaknya disampaikan ke Diskoperindag atau Satpol PP. Sebab, Satpol PP sendiri bertugas mengawal perda. Kata Ketua DPC PKB itu, adanya syarat ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah membantu, mendorong, dan memberikan pasar kepada pelaku UMKM.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Tetapi mereka kalau hanya didorong untuk berproduksi, namun tidak disediakan pasar, mereka bisa gulung tikar. Kewajiban pemerintah itu menyediakan pasar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso Sigit Purnomo memaparkan bahwa produk UMKM yang masuk toko modern harus lolos kurasi. “Sejauh ini delapan (produk UMKM masuk toko modern). Sebenarnya sudah ada tujuh yang lolos kurasi, namun perlu penyempurnaan administratif,” paparnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) berani bertindak tegas terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020. Dalam perda itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Perda tersebut adalah perda yang mengatur toko modern, pasar modern, sampai pasar tradisional. Saat ini, pemerintah memangkas jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional. Kini, syaratnya hanya berjarak 50 meter dengan pasar tradisional. Namun, syarat lainnya, toko modern wajib menjual 20 persen produk UMKM dengan menyediakan outlet produk lokal. “Kalau ada toko modern yang tidak memenuhi sebagaimana diatur perda, 20 persen produk lokal Bondowoso, ya silakan pemda harus bertindak tegas. Cabut izinnya,” ucapnya.

Termasuk jika dalam prosesnya pelaku UMKM dipersulit, hendaknya disampaikan ke Diskoperindag atau Satpol PP. Sebab, Satpol PP sendiri bertugas mengawal perda. Kata Ketua DPC PKB itu, adanya syarat ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah membantu, mendorong, dan memberikan pasar kepada pelaku UMKM.

“Tetapi mereka kalau hanya didorong untuk berproduksi, namun tidak disediakan pasar, mereka bisa gulung tikar. Kewajiban pemerintah itu menyediakan pasar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso Sigit Purnomo memaparkan bahwa produk UMKM yang masuk toko modern harus lolos kurasi. “Sejauh ini delapan (produk UMKM masuk toko modern). Sebenarnya sudah ada tujuh yang lolos kurasi, namun perlu penyempurnaan administratif,” paparnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) berani bertindak tegas terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020. Dalam perda itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Perda tersebut adalah perda yang mengatur toko modern, pasar modern, sampai pasar tradisional. Saat ini, pemerintah memangkas jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional. Kini, syaratnya hanya berjarak 50 meter dengan pasar tradisional. Namun, syarat lainnya, toko modern wajib menjual 20 persen produk UMKM dengan menyediakan outlet produk lokal. “Kalau ada toko modern yang tidak memenuhi sebagaimana diatur perda, 20 persen produk lokal Bondowoso, ya silakan pemda harus bertindak tegas. Cabut izinnya,” ucapnya.

Termasuk jika dalam prosesnya pelaku UMKM dipersulit, hendaknya disampaikan ke Diskoperindag atau Satpol PP. Sebab, Satpol PP sendiri bertugas mengawal perda. Kata Ketua DPC PKB itu, adanya syarat ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah membantu, mendorong, dan memberikan pasar kepada pelaku UMKM.

“Tetapi mereka kalau hanya didorong untuk berproduksi, namun tidak disediakan pasar, mereka bisa gulung tikar. Kewajiban pemerintah itu menyediakan pasar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso Sigit Purnomo memaparkan bahwa produk UMKM yang masuk toko modern harus lolos kurasi. “Sejauh ini delapan (produk UMKM masuk toko modern). Sebenarnya sudah ada tujuh yang lolos kurasi, namun perlu penyempurnaan administratif,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/