alexametrics
29 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Jatah Pupuk per Hektarenya Dikurangi

Awal 300 Kilogram, Kini Hanya Setengahnya

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Mulai tahun ini jatah pupuk bersubsidi untuk jenis urea per hektarenya dikurangi. Namun, pengurangan pupuk subsidi itu diterapkan berbeda di tiap kecamatan.

Di empat kecamatan, yakni Cermee, Botolinggo, Bondowoso, dan Maesan, mendapatkan 175 kilogram per hektare. Sedangkan di Kecamatan Grujugan dan Binakal hanya dijatah 125 kilogram per hektare. Kondisi tersebut membuat petani bertanya-tanya. Akhirnya petani di Binakal meminta keterangan pemerintah dengan mendatangi kecamatan.

Hendri Widotono, Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso, akhirnya menemui perwakilan petani, kios, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kantor Kecamatan Binakal, kemarin. “Ini sudah ada demo. Cermee kami tahan, Ramban kami tahan. Karena apa? Petani butuh pupuk,” kata Hendri.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dijelaskannya, kebijakan ini merupakan ketentuan Balai Teknologi Pengkajian Pertanian (BTPP). Awalnya, mereka mengambil sampel tanah. Berikutnya, menggunakan satelit untuk melihat tekstur tanah. Akhirnya muncul kebijakan baru tersebut. Saat ini, petani menerima paket pupuk sudah sesuai dengan e-RDKK. Dia menegaskan, tidak ada rekayasa. Bahkan, 99 persen kebutuhan di e-RDKK telah terpenuhi. “Sebenarnya tak dikurangi, itu sudah dari kementerian. Itu sudah paketnya dari kementerian. Tidak ada data dari bawah, langsung dari BTPP,” ungkapnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Mulai tahun ini jatah pupuk bersubsidi untuk jenis urea per hektarenya dikurangi. Namun, pengurangan pupuk subsidi itu diterapkan berbeda di tiap kecamatan.

Di empat kecamatan, yakni Cermee, Botolinggo, Bondowoso, dan Maesan, mendapatkan 175 kilogram per hektare. Sedangkan di Kecamatan Grujugan dan Binakal hanya dijatah 125 kilogram per hektare. Kondisi tersebut membuat petani bertanya-tanya. Akhirnya petani di Binakal meminta keterangan pemerintah dengan mendatangi kecamatan.

Hendri Widotono, Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso, akhirnya menemui perwakilan petani, kios, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kantor Kecamatan Binakal, kemarin. “Ini sudah ada demo. Cermee kami tahan, Ramban kami tahan. Karena apa? Petani butuh pupuk,” kata Hendri.

Dijelaskannya, kebijakan ini merupakan ketentuan Balai Teknologi Pengkajian Pertanian (BTPP). Awalnya, mereka mengambil sampel tanah. Berikutnya, menggunakan satelit untuk melihat tekstur tanah. Akhirnya muncul kebijakan baru tersebut. Saat ini, petani menerima paket pupuk sudah sesuai dengan e-RDKK. Dia menegaskan, tidak ada rekayasa. Bahkan, 99 persen kebutuhan di e-RDKK telah terpenuhi. “Sebenarnya tak dikurangi, itu sudah dari kementerian. Itu sudah paketnya dari kementerian. Tidak ada data dari bawah, langsung dari BTPP,” ungkapnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Mulai tahun ini jatah pupuk bersubsidi untuk jenis urea per hektarenya dikurangi. Namun, pengurangan pupuk subsidi itu diterapkan berbeda di tiap kecamatan.

Di empat kecamatan, yakni Cermee, Botolinggo, Bondowoso, dan Maesan, mendapatkan 175 kilogram per hektare. Sedangkan di Kecamatan Grujugan dan Binakal hanya dijatah 125 kilogram per hektare. Kondisi tersebut membuat petani bertanya-tanya. Akhirnya petani di Binakal meminta keterangan pemerintah dengan mendatangi kecamatan.

Hendri Widotono, Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso, akhirnya menemui perwakilan petani, kios, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kantor Kecamatan Binakal, kemarin. “Ini sudah ada demo. Cermee kami tahan, Ramban kami tahan. Karena apa? Petani butuh pupuk,” kata Hendri.

Dijelaskannya, kebijakan ini merupakan ketentuan Balai Teknologi Pengkajian Pertanian (BTPP). Awalnya, mereka mengambil sampel tanah. Berikutnya, menggunakan satelit untuk melihat tekstur tanah. Akhirnya muncul kebijakan baru tersebut. Saat ini, petani menerima paket pupuk sudah sesuai dengan e-RDKK. Dia menegaskan, tidak ada rekayasa. Bahkan, 99 persen kebutuhan di e-RDKK telah terpenuhi. “Sebenarnya tak dikurangi, itu sudah dari kementerian. Itu sudah paketnya dari kementerian. Tidak ada data dari bawah, langsung dari BTPP,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/