alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Boleh Ditanami Lagi, tapi…

Kurang 1 Persen, Pertanian Ijen Dibuka

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah tragedi banjir bandang awal tahun lalu, pemerintah memutuskan menutup seluruh aktivitas pertanian di Kecamatan Ijen. Walhasil, masyarakat di Kecamatan Ijen kelabakan. Tak ada lagi masyarakat yang menikmati hasil panen pertanian di dataran tinggi Bondowoso tersebut. Akhirnya, masyarakat berkeluh kesah ke DPRD dan Pemkab Bondowoso.

Pemkab telah melakukan beberapa kali pembahasan. Terbaru, dibahas dalam rapat bersama di ruang bupati, kemarin. Pembahasan yang dipimpin Wakil Bupati Irwan Bachtiar dan dihadiri Ketua DPRD Ahmad Dhafir itu memutuskan 99 persen lahan akan dibuka. Namun, pengolahannya tak lagi seperti sebelum banjir, yang bisa dengan seenaknya membuka lahan. Ada peraturan ketat.

Konsep pengelolaan lahannya sudah dibuat oleh Perhutani. Pemkab menyepakatinya. Karenanya, sudah dianggap 99 persen. “Satu persennya lagi menunggu tokoh masyarakat dan kades membuat surat pernyataan patuh terhadap Perhutani,” jelas Irwan Bachtiar, Wakil Bupati Bondowoso.

Mobile_AP_Rectangle 2

Walau kembali dibuka, tambah Irwan, ada aturan yang ketat, terutama tentang hutan lindung yang tak boleh ditanami sayuran. “Lahan yang boleh ditanami adalah hutan produksi dengan sistem perhutanan sosial,” jelasnya.

Ditegaskannya, penggarap tidak boleh melakukan pemindahan tangan atau dengan kata lain menjual lahan ke orang lain. “Yang mengelola adalah warga di Kecamatan Ijen, yang dibuktikan dengan NIK (nomor induk kependudukan, Red). Surat domisili tidak boleh,” terangnya. Selan itu, per KK juga dibatasi maksimal luasan 2 hektare.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah tragedi banjir bandang awal tahun lalu, pemerintah memutuskan menutup seluruh aktivitas pertanian di Kecamatan Ijen. Walhasil, masyarakat di Kecamatan Ijen kelabakan. Tak ada lagi masyarakat yang menikmati hasil panen pertanian di dataran tinggi Bondowoso tersebut. Akhirnya, masyarakat berkeluh kesah ke DPRD dan Pemkab Bondowoso.

Pemkab telah melakukan beberapa kali pembahasan. Terbaru, dibahas dalam rapat bersama di ruang bupati, kemarin. Pembahasan yang dipimpin Wakil Bupati Irwan Bachtiar dan dihadiri Ketua DPRD Ahmad Dhafir itu memutuskan 99 persen lahan akan dibuka. Namun, pengolahannya tak lagi seperti sebelum banjir, yang bisa dengan seenaknya membuka lahan. Ada peraturan ketat.

Konsep pengelolaan lahannya sudah dibuat oleh Perhutani. Pemkab menyepakatinya. Karenanya, sudah dianggap 99 persen. “Satu persennya lagi menunggu tokoh masyarakat dan kades membuat surat pernyataan patuh terhadap Perhutani,” jelas Irwan Bachtiar, Wakil Bupati Bondowoso.

Walau kembali dibuka, tambah Irwan, ada aturan yang ketat, terutama tentang hutan lindung yang tak boleh ditanami sayuran. “Lahan yang boleh ditanami adalah hutan produksi dengan sistem perhutanan sosial,” jelasnya.

Ditegaskannya, penggarap tidak boleh melakukan pemindahan tangan atau dengan kata lain menjual lahan ke orang lain. “Yang mengelola adalah warga di Kecamatan Ijen, yang dibuktikan dengan NIK (nomor induk kependudukan, Red). Surat domisili tidak boleh,” terangnya. Selan itu, per KK juga dibatasi maksimal luasan 2 hektare.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Setelah tragedi banjir bandang awal tahun lalu, pemerintah memutuskan menutup seluruh aktivitas pertanian di Kecamatan Ijen. Walhasil, masyarakat di Kecamatan Ijen kelabakan. Tak ada lagi masyarakat yang menikmati hasil panen pertanian di dataran tinggi Bondowoso tersebut. Akhirnya, masyarakat berkeluh kesah ke DPRD dan Pemkab Bondowoso.

Pemkab telah melakukan beberapa kali pembahasan. Terbaru, dibahas dalam rapat bersama di ruang bupati, kemarin. Pembahasan yang dipimpin Wakil Bupati Irwan Bachtiar dan dihadiri Ketua DPRD Ahmad Dhafir itu memutuskan 99 persen lahan akan dibuka. Namun, pengolahannya tak lagi seperti sebelum banjir, yang bisa dengan seenaknya membuka lahan. Ada peraturan ketat.

Konsep pengelolaan lahannya sudah dibuat oleh Perhutani. Pemkab menyepakatinya. Karenanya, sudah dianggap 99 persen. “Satu persennya lagi menunggu tokoh masyarakat dan kades membuat surat pernyataan patuh terhadap Perhutani,” jelas Irwan Bachtiar, Wakil Bupati Bondowoso.

Walau kembali dibuka, tambah Irwan, ada aturan yang ketat, terutama tentang hutan lindung yang tak boleh ditanami sayuran. “Lahan yang boleh ditanami adalah hutan produksi dengan sistem perhutanan sosial,” jelasnya.

Ditegaskannya, penggarap tidak boleh melakukan pemindahan tangan atau dengan kata lain menjual lahan ke orang lain. “Yang mengelola adalah warga di Kecamatan Ijen, yang dibuktikan dengan NIK (nomor induk kependudukan, Red). Surat domisili tidak boleh,” terangnya. Selan itu, per KK juga dibatasi maksimal luasan 2 hektare.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/