alexametrics
26.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Pungli PKH Merembet ke Bondowoso

Korkab Bantah Ada Potongan Dana Bantuan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) rupanya tak hanya terjadi di Lumajang, tapi juga di kabupaten tetangga. Kabar adanya pungutan liar (pungli) itu juga sempat tersiar di salah satu desa, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kabarnya, ada salah seorang pendamping yang kongkalikong untuk menyunat bantuan itu. Namun belakangan, informasi tersebut dibantah.

Kabar itu mencuat setelah ada media daring yang memberitakan kasus itu, hingga memantik reaksi salah seorang warga dan mengancam akan melaporkan dugaan pemotongan tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, pendamping yang ditengarai melakukan pungli itu bukanlah pendamping PKH, melainkan pendamping desa yang secara struktural berada di bawah Kementerian Desa (Kemendes). Sedangkan pendamping PKH di bawah Kemensos.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Bondowoso Sutrisno menampik kabar tersebut. Menurutnya, pendamping desa tidak ada kaitannya dengan PKH. Sebab, PKH sudah ada pendampingnya sendiri. “PKH itu dalam naungan Kemensos, sedangkan pendamping desa di bawah naungan Kemendes. Jadi, beda fungsi dan peran,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa itu menyangkut pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pendamping desa tidak mendampingi langsung kepada penerima manfaat seperti PKH. Namun, lebih kepada pendampingan pemberdayaan desa di tingkat pemerintahan desa.

Kordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bondowoso Wawan Purwadi juga menepis kabar itu. Dia mengatakan, pihaknya sudah turun langsung memastikan kebenaran dugaan pungli maupun pemotongan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan. Ternyata, hal tersebut tidak benar bahwa hal itu dilakukan langsung oleh pendamping. “Bukan pendamping (yang melakukan pungli, Red). Kemungkinan ada unsur lain di luar kami,” tepisnya.

Wawan mengaku, pihaknya sudah bertanya langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diduga menjadi korban. Namun, yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut. Sementara, kabar bahwa hampir semua desa terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos PKH itu juga dibantahnya. Dia mengklaim, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan kode etik yang ada di PKH. “Komitmen dan semangat kami mengadvokasi. Jadi, sangat tidak mungkin merugikan KPM,” tuturnya.

Wawan menambahkan, pihaknya menginstruksikan kepada pendamping agar menggalakkan gerakan pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri kepada seluruh KPM di Bondowoso. Kemudian, secara berkala, pendamping juga wajib mengecek KKS tersebut agar jangan sampai pindah tangan. Biasanya, praktik pungli itu terjadi lantaran KKS dikuasai oleh orang lain dan mereka mengetahui kata sandi kartu tersebut. “Jika itu terjadi, tugas pendamping harus mengadvokasi agar kembali pada pemiliknya,” lanjutnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) rupanya tak hanya terjadi di Lumajang, tapi juga di kabupaten tetangga. Kabar adanya pungutan liar (pungli) itu juga sempat tersiar di salah satu desa, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kabarnya, ada salah seorang pendamping yang kongkalikong untuk menyunat bantuan itu. Namun belakangan, informasi tersebut dibantah.

Kabar itu mencuat setelah ada media daring yang memberitakan kasus itu, hingga memantik reaksi salah seorang warga dan mengancam akan melaporkan dugaan pemotongan tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, pendamping yang ditengarai melakukan pungli itu bukanlah pendamping PKH, melainkan pendamping desa yang secara struktural berada di bawah Kementerian Desa (Kemendes). Sedangkan pendamping PKH di bawah Kemensos.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Bondowoso Sutrisno menampik kabar tersebut. Menurutnya, pendamping desa tidak ada kaitannya dengan PKH. Sebab, PKH sudah ada pendampingnya sendiri. “PKH itu dalam naungan Kemensos, sedangkan pendamping desa di bawah naungan Kemendes. Jadi, beda fungsi dan peran,” katanya.

Menurut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa itu menyangkut pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pendamping desa tidak mendampingi langsung kepada penerima manfaat seperti PKH. Namun, lebih kepada pendampingan pemberdayaan desa di tingkat pemerintahan desa.

Kordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bondowoso Wawan Purwadi juga menepis kabar itu. Dia mengatakan, pihaknya sudah turun langsung memastikan kebenaran dugaan pungli maupun pemotongan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan. Ternyata, hal tersebut tidak benar bahwa hal itu dilakukan langsung oleh pendamping. “Bukan pendamping (yang melakukan pungli, Red). Kemungkinan ada unsur lain di luar kami,” tepisnya.

Wawan mengaku, pihaknya sudah bertanya langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diduga menjadi korban. Namun, yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut. Sementara, kabar bahwa hampir semua desa terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos PKH itu juga dibantahnya. Dia mengklaim, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan kode etik yang ada di PKH. “Komitmen dan semangat kami mengadvokasi. Jadi, sangat tidak mungkin merugikan KPM,” tuturnya.

Wawan menambahkan, pihaknya menginstruksikan kepada pendamping agar menggalakkan gerakan pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri kepada seluruh KPM di Bondowoso. Kemudian, secara berkala, pendamping juga wajib mengecek KKS tersebut agar jangan sampai pindah tangan. Biasanya, praktik pungli itu terjadi lantaran KKS dikuasai oleh orang lain dan mereka mengetahui kata sandi kartu tersebut. “Jika itu terjadi, tugas pendamping harus mengadvokasi agar kembali pada pemiliknya,” lanjutnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) rupanya tak hanya terjadi di Lumajang, tapi juga di kabupaten tetangga. Kabar adanya pungutan liar (pungli) itu juga sempat tersiar di salah satu desa, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kabarnya, ada salah seorang pendamping yang kongkalikong untuk menyunat bantuan itu. Namun belakangan, informasi tersebut dibantah.

Kabar itu mencuat setelah ada media daring yang memberitakan kasus itu, hingga memantik reaksi salah seorang warga dan mengancam akan melaporkan dugaan pemotongan tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, pendamping yang ditengarai melakukan pungli itu bukanlah pendamping PKH, melainkan pendamping desa yang secara struktural berada di bawah Kementerian Desa (Kemendes). Sedangkan pendamping PKH di bawah Kemensos.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Bondowoso Sutrisno menampik kabar tersebut. Menurutnya, pendamping desa tidak ada kaitannya dengan PKH. Sebab, PKH sudah ada pendampingnya sendiri. “PKH itu dalam naungan Kemensos, sedangkan pendamping desa di bawah naungan Kemendes. Jadi, beda fungsi dan peran,” katanya.

Menurut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa itu menyangkut pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pendamping desa tidak mendampingi langsung kepada penerima manfaat seperti PKH. Namun, lebih kepada pendampingan pemberdayaan desa di tingkat pemerintahan desa.

Kordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bondowoso Wawan Purwadi juga menepis kabar itu. Dia mengatakan, pihaknya sudah turun langsung memastikan kebenaran dugaan pungli maupun pemotongan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan. Ternyata, hal tersebut tidak benar bahwa hal itu dilakukan langsung oleh pendamping. “Bukan pendamping (yang melakukan pungli, Red). Kemungkinan ada unsur lain di luar kami,” tepisnya.

Wawan mengaku, pihaknya sudah bertanya langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diduga menjadi korban. Namun, yang bersangkutan tidak mengakui hal tersebut. Sementara, kabar bahwa hampir semua desa terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos PKH itu juga dibantahnya. Dia mengklaim, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan kode etik yang ada di PKH. “Komitmen dan semangat kami mengadvokasi. Jadi, sangat tidak mungkin merugikan KPM,” tuturnya.

Wawan menambahkan, pihaknya menginstruksikan kepada pendamping agar menggalakkan gerakan pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri kepada seluruh KPM di Bondowoso. Kemudian, secara berkala, pendamping juga wajib mengecek KKS tersebut agar jangan sampai pindah tangan. Biasanya, praktik pungli itu terjadi lantaran KKS dikuasai oleh orang lain dan mereka mengetahui kata sandi kartu tersebut. “Jika itu terjadi, tugas pendamping harus mengadvokasi agar kembali pada pemiliknya,” lanjutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/