alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Bukan Dikembalikan, Tapi Direvisi

DPRD Ingin Eksekutif Revisi LKPJ 2020

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 dari Bupati Bondowoso kepada DPRD Bondowoso terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mendapat sorotan. Pihak legislatif menganggap masih banyak laporan yang harus direvisi.

LKPJ dari bupati sempat menguak bahwa dikembalikan oleh DPRD. Sebab, dianggap masih kocar-kacir dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kinerja selama setahun kemarin. Namun, pengembalian itu ditepis oleh pihak legislatif.

Menurut Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, pihaknya bukan mengembalikan atau menolak LKPJ tersebut. Melainkan ingin pihak eksekutif merevisi LKPJ yang sudah dilaporkan kepada legislatif.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020. Karena yang menyusun adalah kewenangan dari pihak eksekutif. Mulai dari capaian dan target kinerja,” bebernya.

Lebih jauh, menurutnya, jangan memandang LPKJ secara sederhana saja. Atau hanya sebatas administratif. “Karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran tahun 2020. Sebab, setiap kinerja didukung oleh anggaran. LKPJ ini pertanggungjawabannya juga ke Kemendagri, serta ke DPRD hanya melaporkan secara administratif,” imbuhnya.

“Tetapi tetap jangan dianggap remeh. Karena pintu masuk administratifnya kocar-kacir, diduga kinerjanya juga akan kocar-kacir. LKPJ itu capaian kinerja yang didukung oleh APBD,” paparnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 dari Bupati Bondowoso kepada DPRD Bondowoso terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mendapat sorotan. Pihak legislatif menganggap masih banyak laporan yang harus direvisi.

LKPJ dari bupati sempat menguak bahwa dikembalikan oleh DPRD. Sebab, dianggap masih kocar-kacir dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kinerja selama setahun kemarin. Namun, pengembalian itu ditepis oleh pihak legislatif.

Menurut Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, pihaknya bukan mengembalikan atau menolak LKPJ tersebut. Melainkan ingin pihak eksekutif merevisi LKPJ yang sudah dilaporkan kepada legislatif.

“Direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020. Karena yang menyusun adalah kewenangan dari pihak eksekutif. Mulai dari capaian dan target kinerja,” bebernya.

Lebih jauh, menurutnya, jangan memandang LPKJ secara sederhana saja. Atau hanya sebatas administratif. “Karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran tahun 2020. Sebab, setiap kinerja didukung oleh anggaran. LKPJ ini pertanggungjawabannya juga ke Kemendagri, serta ke DPRD hanya melaporkan secara administratif,” imbuhnya.

“Tetapi tetap jangan dianggap remeh. Karena pintu masuk administratifnya kocar-kacir, diduga kinerjanya juga akan kocar-kacir. LKPJ itu capaian kinerja yang didukung oleh APBD,” paparnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 dari Bupati Bondowoso kepada DPRD Bondowoso terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mendapat sorotan. Pihak legislatif menganggap masih banyak laporan yang harus direvisi.

LKPJ dari bupati sempat menguak bahwa dikembalikan oleh DPRD. Sebab, dianggap masih kocar-kacir dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kinerja selama setahun kemarin. Namun, pengembalian itu ditepis oleh pihak legislatif.

Menurut Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, pihaknya bukan mengembalikan atau menolak LKPJ tersebut. Melainkan ingin pihak eksekutif merevisi LKPJ yang sudah dilaporkan kepada legislatif.

“Direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020. Karena yang menyusun adalah kewenangan dari pihak eksekutif. Mulai dari capaian dan target kinerja,” bebernya.

Lebih jauh, menurutnya, jangan memandang LPKJ secara sederhana saja. Atau hanya sebatas administratif. “Karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran tahun 2020. Sebab, setiap kinerja didukung oleh anggaran. LKPJ ini pertanggungjawabannya juga ke Kemendagri, serta ke DPRD hanya melaporkan secara administratif,” imbuhnya.

“Tetapi tetap jangan dianggap remeh. Karena pintu masuk administratifnya kocar-kacir, diduga kinerjanya juga akan kocar-kacir. LKPJ itu capaian kinerja yang didukung oleh APBD,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/