alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Sudah Sesuai Prosedur Pembuatan Perda

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 disebut sudah sesuai prosedur. Bahkan, menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, perda tersebut dipastikan sudah memiliki naskah akademik (NA).

Dhafir mengatakan, munculnya perda itu tak serta-merta. Sudah ada kajiannya.  Menurut Dhafir, proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diawali dengan melakukan tahap persiapan.  “Pada tahap persiapan ini pemerintah daerah harus menyiapkan naskah akademiknya. Yaitu naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa pembuatan perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Di mana jelas disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, dan wajib melampirkan naskah akademik,” jelas Dhafir.

Sebelum penyusunan raperda tersebut, kata dia, pemerintah  melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dalam hal ini Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember (Unej) untuk menyusun naskah akademik. Dalam proses itu, kata dia, ada pengkajian dan penyelarasan untuk mengetahui logika akademik. Mengenai sejauh mana urgensi sebuah perda.

“Salah satunya dengan melakukan proses FGD bersama pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat Bondowoso untuk mengidentifikasi masalah,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 disebut sudah sesuai prosedur. Bahkan, menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, perda tersebut dipastikan sudah memiliki naskah akademik (NA).

Dhafir mengatakan, munculnya perda itu tak serta-merta. Sudah ada kajiannya.  Menurut Dhafir, proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diawali dengan melakukan tahap persiapan.  “Pada tahap persiapan ini pemerintah daerah harus menyiapkan naskah akademiknya. Yaitu naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa pembuatan perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.

“Di mana jelas disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, dan wajib melampirkan naskah akademik,” jelas Dhafir.

Sebelum penyusunan raperda tersebut, kata dia, pemerintah  melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dalam hal ini Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember (Unej) untuk menyusun naskah akademik. Dalam proses itu, kata dia, ada pengkajian dan penyelarasan untuk mengetahui logika akademik. Mengenai sejauh mana urgensi sebuah perda.

“Salah satunya dengan melakukan proses FGD bersama pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat Bondowoso untuk mengidentifikasi masalah,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 disebut sudah sesuai prosedur. Bahkan, menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, perda tersebut dipastikan sudah memiliki naskah akademik (NA).

Dhafir mengatakan, munculnya perda itu tak serta-merta. Sudah ada kajiannya.  Menurut Dhafir, proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diawali dengan melakukan tahap persiapan.  “Pada tahap persiapan ini pemerintah daerah harus menyiapkan naskah akademiknya. Yaitu naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa pembuatan perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.

“Di mana jelas disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, dan wajib melampirkan naskah akademik,” jelas Dhafir.

Sebelum penyusunan raperda tersebut, kata dia, pemerintah  melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dalam hal ini Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember (Unej) untuk menyusun naskah akademik. Dalam proses itu, kata dia, ada pengkajian dan penyelarasan untuk mengetahui logika akademik. Mengenai sejauh mana urgensi sebuah perda.

“Salah satunya dengan melakukan proses FGD bersama pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat Bondowoso untuk mengidentifikasi masalah,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/