alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Sebut Perda Bisa Matikan Toko Kelontong

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan menuai pro kontra. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa perda tersebut dinilai tak berpihak kepada masyarakat pengusaha toko kelontong.

Juga tidak pro kepada pedagang pasar tradisional. Namun, di lain pihak, seperti legislatif, menyebutkan bahwa pembuatan perda itu sudah melalui tahapan hukum yang ada. Proses pembuatan perda berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, perda itu mendapat tanggapan dari salah satu akademisi pemerhati kebijakan dan tata kelola pemerintahan, yaitu Hermanto Rohman. Dosen di Universitas Jember ini menganggap bahwa perda itu dapat mengancam keberadaan toko kelontong di Bondowoso. “Yang nampak justru menjamurnya toko swalayan dan dapat mematikan pasar kelontong dan pasar tradisional yang ada,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, sinergi dan keseimbangan ini juga tidak dapat dibuktikan kepada publik bahwa pasar swalayan ini dapat mengangkat pelaku usaha/pedagang kecil secara signifikan. “Tidak salah kalau publik mempersepsikan perda ini justru dibentuk atas filosofi menguntungkan pasar swalayan, pelaku usaha menengah dan besar. Dengan semangat instan untuk menambah income PAD yang itu pun targetnya belum bisa diukur,” urai Hermanto.

Menurut dia, dalam penyusunan perda ini belum ada penjelasan sosiologis yang melatarbelakanginya. “Salah satunya adalah pemangkasan zonasi dari 1.000 meter menjadi 50 meter antara jarak pasar tradisional dengan pasar swalayan. Ini tidak ada pembuktian kajian nilai ekonomis kerakyatannya,” tegasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan menuai pro kontra. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa perda tersebut dinilai tak berpihak kepada masyarakat pengusaha toko kelontong.

Juga tidak pro kepada pedagang pasar tradisional. Namun, di lain pihak, seperti legislatif, menyebutkan bahwa pembuatan perda itu sudah melalui tahapan hukum yang ada. Proses pembuatan perda berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, perda itu mendapat tanggapan dari salah satu akademisi pemerhati kebijakan dan tata kelola pemerintahan, yaitu Hermanto Rohman. Dosen di Universitas Jember ini menganggap bahwa perda itu dapat mengancam keberadaan toko kelontong di Bondowoso. “Yang nampak justru menjamurnya toko swalayan dan dapat mematikan pasar kelontong dan pasar tradisional yang ada,” katanya.

Lebih jauh, sinergi dan keseimbangan ini juga tidak dapat dibuktikan kepada publik bahwa pasar swalayan ini dapat mengangkat pelaku usaha/pedagang kecil secara signifikan. “Tidak salah kalau publik mempersepsikan perda ini justru dibentuk atas filosofi menguntungkan pasar swalayan, pelaku usaha menengah dan besar. Dengan semangat instan untuk menambah income PAD yang itu pun targetnya belum bisa diukur,” urai Hermanto.

Menurut dia, dalam penyusunan perda ini belum ada penjelasan sosiologis yang melatarbelakanginya. “Salah satunya adalah pemangkasan zonasi dari 1.000 meter menjadi 50 meter antara jarak pasar tradisional dengan pasar swalayan. Ini tidak ada pembuktian kajian nilai ekonomis kerakyatannya,” tegasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan menuai pro kontra. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa perda tersebut dinilai tak berpihak kepada masyarakat pengusaha toko kelontong.

Juga tidak pro kepada pedagang pasar tradisional. Namun, di lain pihak, seperti legislatif, menyebutkan bahwa pembuatan perda itu sudah melalui tahapan hukum yang ada. Proses pembuatan perda berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, perda itu mendapat tanggapan dari salah satu akademisi pemerhati kebijakan dan tata kelola pemerintahan, yaitu Hermanto Rohman. Dosen di Universitas Jember ini menganggap bahwa perda itu dapat mengancam keberadaan toko kelontong di Bondowoso. “Yang nampak justru menjamurnya toko swalayan dan dapat mematikan pasar kelontong dan pasar tradisional yang ada,” katanya.

Lebih jauh, sinergi dan keseimbangan ini juga tidak dapat dibuktikan kepada publik bahwa pasar swalayan ini dapat mengangkat pelaku usaha/pedagang kecil secara signifikan. “Tidak salah kalau publik mempersepsikan perda ini justru dibentuk atas filosofi menguntungkan pasar swalayan, pelaku usaha menengah dan besar. Dengan semangat instan untuk menambah income PAD yang itu pun targetnya belum bisa diukur,” urai Hermanto.

Menurut dia, dalam penyusunan perda ini belum ada penjelasan sosiologis yang melatarbelakanginya. “Salah satunya adalah pemangkasan zonasi dari 1.000 meter menjadi 50 meter antara jarak pasar tradisional dengan pasar swalayan. Ini tidak ada pembuktian kajian nilai ekonomis kerakyatannya,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/