alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Harusnya Peraturan Ada Sebelum Konflik Muncul

Mobile_AP_Rectangle 1

WONOSARI, Radar Ijen – Persoalan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso juga disoroti oleh akademisi. Salah satunya dosen Hukum Universitas Bondowoso (Unibo), Ach Abrori, yang menganggap perlu bagi pemerintah untuk menyusun perbup. Dengan begitu, ada regulasi secara detail guna meminimalisasi adanya kecemburuan antarperusahaan media.

BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan

Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. “Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?” katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).

Mobile_AP_Rectangle 2

Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. “Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi,” urainya.

- Advertisement -

WONOSARI, Radar Ijen – Persoalan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso juga disoroti oleh akademisi. Salah satunya dosen Hukum Universitas Bondowoso (Unibo), Ach Abrori, yang menganggap perlu bagi pemerintah untuk menyusun perbup. Dengan begitu, ada regulasi secara detail guna meminimalisasi adanya kecemburuan antarperusahaan media.

BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan

Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. “Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?” katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).

Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. “Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi,” urainya.

WONOSARI, Radar Ijen – Persoalan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso juga disoroti oleh akademisi. Salah satunya dosen Hukum Universitas Bondowoso (Unibo), Ach Abrori, yang menganggap perlu bagi pemerintah untuk menyusun perbup. Dengan begitu, ada regulasi secara detail guna meminimalisasi adanya kecemburuan antarperusahaan media.

BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan

Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. “Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?” katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).

Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. “Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi,” urainya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/