alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

DPRD Akan Panggil DPMD dan BPJS Kesehatan

Terkait Nihilnya Anggaran di APBD untuk Premi Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Persoalan BPJS Kesehatan bagi para perangkat desa yang sudah enam bulan iurannya tidak dibayarkan, langsung mendapat respons Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Bondowoso. Peristiwa tersebut diduga karena kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam membayar iuran bagi para perangkat desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu banyak para perangkat desa yang mengeluh, karena harus membayar iuran BPJS Kesehatan dengan uang pribadinya. Pasalnya, BPJS Kesehatan mereka selama 2021 tidak dibayarkan. Pada akhirnya, tidak bisa digunakan. Hal itu membuat para perangkat terpaksa menggunakan dana pribadinya. Agar kartu BPJS-nya dapat digunakan untuk berobat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna mengatakan, pihaknya sudah izin kepada Ketua DPRD untuk memanggil beberapa pihak yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pihak yang seharusnya membayar iuran melalui APBD. Tidak luput, dirinya juga meminta izin untuk memanggil pihak BPJS Kesehatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dijelaskannya, pemanggilan tersebut bertujuan untuk membicarakan terkait belum pastinya ganti rugi bagi para perangkat desa yang sudah membayar iuran secara mandiri karena kebutuhan mendesak. Menurutnya, harus ada solusi untuk hal ini. Apalagi mereka membayar iuran pribadi karena telatnya anggaran jaminan kesehatan bagi mereka. “Keterlambatan anggaran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa adalah sebuah kelalaian Pemda Bondowoso,” tegasnya, ketika dikonfirmasi Jumat (18/6).

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Bondowoso ini menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap perangkat desa. Karenanya, menjadi suatu keharusan bagi pemda untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan mereka. Apalagi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pun sudah dianggarkan untuk hal ini.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Persoalan BPJS Kesehatan bagi para perangkat desa yang sudah enam bulan iurannya tidak dibayarkan, langsung mendapat respons Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Bondowoso. Peristiwa tersebut diduga karena kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam membayar iuran bagi para perangkat desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu banyak para perangkat desa yang mengeluh, karena harus membayar iuran BPJS Kesehatan dengan uang pribadinya. Pasalnya, BPJS Kesehatan mereka selama 2021 tidak dibayarkan. Pada akhirnya, tidak bisa digunakan. Hal itu membuat para perangkat terpaksa menggunakan dana pribadinya. Agar kartu BPJS-nya dapat digunakan untuk berobat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna mengatakan, pihaknya sudah izin kepada Ketua DPRD untuk memanggil beberapa pihak yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pihak yang seharusnya membayar iuran melalui APBD. Tidak luput, dirinya juga meminta izin untuk memanggil pihak BPJS Kesehatan.

Dijelaskannya, pemanggilan tersebut bertujuan untuk membicarakan terkait belum pastinya ganti rugi bagi para perangkat desa yang sudah membayar iuran secara mandiri karena kebutuhan mendesak. Menurutnya, harus ada solusi untuk hal ini. Apalagi mereka membayar iuran pribadi karena telatnya anggaran jaminan kesehatan bagi mereka. “Keterlambatan anggaran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa adalah sebuah kelalaian Pemda Bondowoso,” tegasnya, ketika dikonfirmasi Jumat (18/6).

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Bondowoso ini menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap perangkat desa. Karenanya, menjadi suatu keharusan bagi pemda untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan mereka. Apalagi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pun sudah dianggarkan untuk hal ini.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Persoalan BPJS Kesehatan bagi para perangkat desa yang sudah enam bulan iurannya tidak dibayarkan, langsung mendapat respons Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Bondowoso. Peristiwa tersebut diduga karena kelalaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam membayar iuran bagi para perangkat desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu banyak para perangkat desa yang mengeluh, karena harus membayar iuran BPJS Kesehatan dengan uang pribadinya. Pasalnya, BPJS Kesehatan mereka selama 2021 tidak dibayarkan. Pada akhirnya, tidak bisa digunakan. Hal itu membuat para perangkat terpaksa menggunakan dana pribadinya. Agar kartu BPJS-nya dapat digunakan untuk berobat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna mengatakan, pihaknya sudah izin kepada Ketua DPRD untuk memanggil beberapa pihak yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pihak yang seharusnya membayar iuran melalui APBD. Tidak luput, dirinya juga meminta izin untuk memanggil pihak BPJS Kesehatan.

Dijelaskannya, pemanggilan tersebut bertujuan untuk membicarakan terkait belum pastinya ganti rugi bagi para perangkat desa yang sudah membayar iuran secara mandiri karena kebutuhan mendesak. Menurutnya, harus ada solusi untuk hal ini. Apalagi mereka membayar iuran pribadi karena telatnya anggaran jaminan kesehatan bagi mereka. “Keterlambatan anggaran BPJS Kesehatan bagi perangkat desa adalah sebuah kelalaian Pemda Bondowoso,” tegasnya, ketika dikonfirmasi Jumat (18/6).

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Bondowoso ini menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap perangkat desa. Karenanya, menjadi suatu keharusan bagi pemda untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan mereka. Apalagi dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pun sudah dianggarkan untuk hal ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca