BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Kucuran APBD sebesar Rp 69,7 miliar ternyata tidak ansih untuk Ijen Geopark. Namun, itu adalah kegiatan di dinas-dinas yang diselaraskan dengan Ijen Geopark. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Bondowoso Farida.
“Rp 69,7 miliar ini bukan asli untuk Ijen Geopark. Tetapi itu adalah kegiatan-kegiatan OPD yang men-support Ijen Geopark. Karena fokusnya ada di lokasi Ijen Geopark pada 14 kecamatan. Karena kegiatan OPD sesuai tupoksinya, masuk dalam syarat dossier geopark,” jelas Farida.
Dijelaskan, Bappeda menjadi salah satu garda terdepan dalam perencanaan inisiasi pengakuan Ijen Geopark di mata UNESCO menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).
Hingga sekarang ini, koordinasi Bappeda dengan seluruh OPD dan 14 kecamatan yang masuk dalam kawasan Ijen Geopark masih terus dimatangkan. Sebab, pekerjaan rumah sebelum tim asesor UNESCO datang, persiapan Ijen Geopark wilayah Bondowoso sudah harus siap sedia.
“Bappeda ini menginisiasi hingga diakui tingkat internasional. Karena dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM, Red) sudah tertera bahwa akan memajukan wisata yang go international. Dan diterjemahkannya dalam Ijen Geopark ini,” beber Farida, Kepala Bappeda, kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Total ada 16 OPD dan 14 kecamatan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka Ijen Geopark tersebut. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Anggaran Rp 69,7 miliar APBD tahun 2021 dari DPRD Bondowoso dikucurkan sebagai bentuk persiapan pengakuan Ijen Geopark dari UNESCO tersebut.
“Bappeda secara teknis tidak menangani di lapangan. Hanya perencanaan. Masing-masing OPD pun ikut serta sesuai tupoksinya. Karena standar pengakuan internasional ini cukup banyak dan ketat,” imbuhnya.
Salah satunya dengan mengebut penyelesaian pengerjaan dossier (laporan). Menurut Farida, untuk memenuhi laporan itu, tidak mungkin dikerjakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) semata. “Bappeda mengoordinasi itu semua,” lanjut dia.
Lantas, apa rencana jangka pendek, menengah, hingga panjang Bappeda? Farida pun menjabarkan bahwa rencana pendeknya harus gol terlebih dahulu pengakuan status Ijen Geopark untuk UGG.
Sedangkan rencana jangka panjangnya, ada waktu untuk dievaluasi selama empat tahun. Apabila dalam empat tahun tak bisa memenuhi standar, status UGG itu akan kembali dicabut. Bagaimana mempertahankan standar tersebut tetap terjaga. “Harus disiapkan sekarang. Step by step sudah ada hingga evaluasi pertama nanti. Karena ini menimbulkan multiplier effect ekonomi,” jelasnya.
Meski begitu, Farida belum menjabarkan secara terperinci rencana jangka panjang tersebut ke depan. Di sisi lain, ada peran corporate social responsibility (CSR) dalam pengembangan Ijen Geopark ini. Farida menegaskan, kerja sama CSR itu adalah hal wajib dan menjadi evaluasi ke depan. Bahkan, dia menyebut, apabila Ijen Geopark sudah diakui, Bondowoso dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Tape.
“Bisa kerja sama dengan perguruan tinggi atau stakeholder lainnya. Dari proses ini sudah ada kerja sama dengan geopark lainnya dalam hal pengembangan. Juga dengan Perhutani dan BKSDA,” paparnya.
Selain itu, pelaksanaan focus group discussion (FGD) juga diperlukan. Namun, pengampu pelaksanaan FGD Ijen Geopark adalah Bappeprov Jawa Timur. Termasuk menggelar webinar dan mendatangkan tim ahli.
Kajian ilmiah Ijen Geopark pun sudah disiapkan. Farida menyebut, Bappeprov Jatim sudah menunjuk universitas ternama dalam hal kajian ilmiah. Mulai dari Unej, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Indonesia.
Jurnalis: Muchammad Ainul Budi
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda