Mobile_AP_Rectangle 1
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ada 171 desa di Bondowoso yang akan melaksanakan pilkades serentak 2021. Kepastian pelaksanaan pilkades tahun ini sudah menemui titik terang. Setelah banyak pihak menunggu keputusan mulai awal tahun, Bupati Drs KH Salwa Arifin mengumumkan penentuan pilkades dilaksanakan pada 20 Oktober 2021, kemarin.
Bupati Salwa menyampaikan, penetapan pelaksanaan pilkades tahun ini sesuai dengan peraturan bupati (perbup) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020, yang mengatur teknis pelaksanaan di tengah pandemi.
Disebutkan, dari 209 total desa yang ada di Bondowoso, sebanyak 171 desa yang melaksanakan pilkades. Tata cara dan ketentuannya sudah dibuat dan akan disosialisasikan.
Mobile_AP_Rectangle 2
Mengenai besaran biaya pelaksanaan, Pemkab Bondowoso menyiapkan Rp 13 M. Dana tersebut termasuk biaya rapid test panitia pemungutan suara.
Bupati mengimbau, para panitia pilkades harus berbuat jujur dan adil, serta tetap menjaga kondusivitas yang ada di masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari konflik di masyarakat. “Para panitia harus melaksanakan secara profesional dan cermat. Sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap dalam pelaksanaan pilkades ini tidak ada praktik money politics. Hal ini menurutnya harus diberantas secara tuntas. Karena dapat mencederai demokrasi. “Itu yang membuat pilkades tidak berjalan dengan baik. Bisa kacau, bisa macam-macam itu,” ujarnya.
Jurnalis: mg3
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda
- Advertisement -
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ada 171 desa di Bondowoso yang akan melaksanakan pilkades serentak 2021. Kepastian pelaksanaan pilkades tahun ini sudah menemui titik terang. Setelah banyak pihak menunggu keputusan mulai awal tahun, Bupati Drs KH Salwa Arifin mengumumkan penentuan pilkades dilaksanakan pada 20 Oktober 2021, kemarin.
Bupati Salwa menyampaikan, penetapan pelaksanaan pilkades tahun ini sesuai dengan peraturan bupati (perbup) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020, yang mengatur teknis pelaksanaan di tengah pandemi.
Disebutkan, dari 209 total desa yang ada di Bondowoso, sebanyak 171 desa yang melaksanakan pilkades. Tata cara dan ketentuannya sudah dibuat dan akan disosialisasikan.
Mengenai besaran biaya pelaksanaan, Pemkab Bondowoso menyiapkan Rp 13 M. Dana tersebut termasuk biaya rapid test panitia pemungutan suara.
Bupati mengimbau, para panitia pilkades harus berbuat jujur dan adil, serta tetap menjaga kondusivitas yang ada di masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari konflik di masyarakat. “Para panitia harus melaksanakan secara profesional dan cermat. Sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap dalam pelaksanaan pilkades ini tidak ada praktik money politics. Hal ini menurutnya harus diberantas secara tuntas. Karena dapat mencederai demokrasi. “Itu yang membuat pilkades tidak berjalan dengan baik. Bisa kacau, bisa macam-macam itu,” ujarnya.
Jurnalis: mg3
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Ada 171 desa di Bondowoso yang akan melaksanakan pilkades serentak 2021. Kepastian pelaksanaan pilkades tahun ini sudah menemui titik terang. Setelah banyak pihak menunggu keputusan mulai awal tahun, Bupati Drs KH Salwa Arifin mengumumkan penentuan pilkades dilaksanakan pada 20 Oktober 2021, kemarin.
Bupati Salwa menyampaikan, penetapan pelaksanaan pilkades tahun ini sesuai dengan peraturan bupati (perbup) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020, yang mengatur teknis pelaksanaan di tengah pandemi.
Disebutkan, dari 209 total desa yang ada di Bondowoso, sebanyak 171 desa yang melaksanakan pilkades. Tata cara dan ketentuannya sudah dibuat dan akan disosialisasikan.
Mengenai besaran biaya pelaksanaan, Pemkab Bondowoso menyiapkan Rp 13 M. Dana tersebut termasuk biaya rapid test panitia pemungutan suara.
Bupati mengimbau, para panitia pilkades harus berbuat jujur dan adil, serta tetap menjaga kondusivitas yang ada di masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari konflik di masyarakat. “Para panitia harus melaksanakan secara profesional dan cermat. Sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap dalam pelaksanaan pilkades ini tidak ada praktik money politics. Hal ini menurutnya harus diberantas secara tuntas. Karena dapat mencederai demokrasi. “Itu yang membuat pilkades tidak berjalan dengan baik. Bisa kacau, bisa macam-macam itu,” ujarnya.
Jurnalis: mg3
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda
