BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – “Hidup kiai, hidup kiai,” kalimat tersebut terdengar lantang di antara puluhan masyarakat yang sedang menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bondowoso, kemarin (18/3). Kondisi Bondowoso memang sedang menghangat, karena terjadi saling lapor di kalangan pucuk pimpinan tertinggi di Kota Tape.
Baca Juga :Â Anggota PSHT Asal Wuluhan Meninggal, Diduga karena Latihan
Massa demonstrasi dari Aliansi Pecinta Kiai Salwa atau Bupati Bondowoso turun jalan setelah adanya aduan dari Kiai Salwa Arifin melalui kuasa hukumnya, terhadap Ahmad Dhafir sebagai Ketua DPRD Bondowoso. Terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong, beberapa waktu lalu.
Di depan mapolres, para demonstran juga membentangkan beberapa tulisan. Mereka menuntut aparat penegak hukum agar mengusut tuntas pelaku pencemaran nama baik bupati dan menegakkan UU ITE tanpa pandang bulu. Perwakilan massa aksi kemudian ditemui oleh Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko untuk melakukan dialog. Sementara, peserta aksi lainnya menunggu di depan mapolres dengan tetap membentangkan poster yang mereka bawa.
Korlap aksi, Johan, menuturkan, bupati adalah ikon Kabupaten Bondowoso. Karenanya, mereka tak terima ketika bupati dilecehkan oleh siapa pun. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada kepolisian setempat untuk melakukan tindakan secara profesional dalam penanganan perkara ini.
Johan juga menegaskan, jika tidak ada tindakan dari pihak Polres Bondowoso, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Karena itu, dia berharap pihak penyidik benar-benar profesional menangani masalah tersebut.
Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko menjelaskan, para relawan pendukung bupati meminta kejelasan dan progres terkait laporan Bupati Salwa melalui kuasa hukumnya. Wimboko juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan massa aksi.
Dalam dialog itu, AKBP Wimboko menuturkan, penanganan perkara itu masih dalam proses. Di antaranya memilah pasal-pasal yang akan dikenakan. Selain itu, pihaknya juga melakukan interogasi awal berkaitan dengan keterlibatan masing-masing pihak. “Kami memohon waktu untuk prosesnya kami percepat,” imbuhnya.
Wimboko memastikan bahwa dalam menindaklanjuti permasalahan akan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas. Sesuai prinsip bahwa semua sama di mata hukum. “Cuma mungkin ada tahapan-tahapan yang akan kami percepat kaitan dengan permasalahan ini,” pungkasnya.
Beberapa pekan kemarin, aksi lapor-melapor yang berlatar belakang munculnya video di media sosial itu kerap terjadi di Bondowoso. Pertama diawali oleh Bupati Salwa melalui kuasa hukumnya dan didampingi Sekretaris DPC PPP melaporkan Ahmad Dhafir. Terkait video Dhafir yang menyebut terjadi jual beli jabatan.
Sementara itu, Kamis kemarin, giliran legislatif, yaitu DPRD Bondowoso, melaporkan pengurus DPC PPP yaitu Samsul Hadi Merdeka. Laporan Dhafir, sekretaris dewan, dan beberapa wakil ketua juga langsung ke polres. Laporan itu lagi-lagi berdasarkan video yang beredar bahwa Samsul Hadi Merdeka menyebut Ketua DPRD dan kroni-kroninya bermain proyek.
Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Dwi Siswanto