alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Bantah Perda Disahkan secara Diam-Diam

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Bola panas mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 yang membahas soal jarak toko modern dan pasar tradisional terus menggelinding. Banyak pihak yang angkat bicara.

Selain itu, ada beberapa elemen masyarakat mengatakan bahwa perda itu tidak pro rakyat. Sebab, tidak banyak menguntungkan bagi pedagang pasar tradisional. Namun, di sisi lain, pembahasan perda itu sudah melalui banyak tahapan. Baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

“Bahasa di luar kalau perda ini disahkan secara diam-diam itu tidak benar. Bahwa semua proses pembuatan perda sudah kami jalani. Dan penetapannya diparipurnakan setelah ada evaluasi dari pemprov,” ungkap Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia juga mengatakan, masyarakat harus membedakan antara toko dan pasar. Baik itu toko modern, pasar swalayan, maupun pasar tradisional. “Yang jelas, 80 persen karyawannya dari toko modern adalah warga Bondowoso. Kedua ada fasilitasi UMKM. Juga pembinaan toko peracangan di sekitarnya, dan itu wajib,” imbuhnya.

Selain pembahasan soal perda, Pemkab Bondowoso ternyata juga sudah menjalin kerja sama dengan salah satu toko modern. Kemarin, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menyatakan bahwa ada kerja sama antara para pegiat UMKM dengan salah satu toko modern.

Alhamdulilah satu per satu pengusaha toko modern mulai membuat MoU untuk bekerja sama dengan para UMKM. Guna bersinergi antara pemerintah daerah dengan pihak manajemen toko modern melalui Diskoperindag,” ujar Irwan.

Kemarin, melalui Diskoperindag, Pemkab menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan toko swalayan modern. Wabup berharap para pelaku UMKM Bondowoso dapat meningkatkan daya saingnya. “Bukan hanya di tingkat regional saja. Tapi juga nasional bahkan internasional. Sehingga nantinya UMKM di Bondowoso akan berorientasi ekspor,” pungkasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Bola panas mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 yang membahas soal jarak toko modern dan pasar tradisional terus menggelinding. Banyak pihak yang angkat bicara.

Selain itu, ada beberapa elemen masyarakat mengatakan bahwa perda itu tidak pro rakyat. Sebab, tidak banyak menguntungkan bagi pedagang pasar tradisional. Namun, di sisi lain, pembahasan perda itu sudah melalui banyak tahapan. Baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

“Bahasa di luar kalau perda ini disahkan secara diam-diam itu tidak benar. Bahwa semua proses pembuatan perda sudah kami jalani. Dan penetapannya diparipurnakan setelah ada evaluasi dari pemprov,” ungkap Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Dia juga mengatakan, masyarakat harus membedakan antara toko dan pasar. Baik itu toko modern, pasar swalayan, maupun pasar tradisional. “Yang jelas, 80 persen karyawannya dari toko modern adalah warga Bondowoso. Kedua ada fasilitasi UMKM. Juga pembinaan toko peracangan di sekitarnya, dan itu wajib,” imbuhnya.

Selain pembahasan soal perda, Pemkab Bondowoso ternyata juga sudah menjalin kerja sama dengan salah satu toko modern. Kemarin, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menyatakan bahwa ada kerja sama antara para pegiat UMKM dengan salah satu toko modern.

Alhamdulilah satu per satu pengusaha toko modern mulai membuat MoU untuk bekerja sama dengan para UMKM. Guna bersinergi antara pemerintah daerah dengan pihak manajemen toko modern melalui Diskoperindag,” ujar Irwan.

Kemarin, melalui Diskoperindag, Pemkab menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan toko swalayan modern. Wabup berharap para pelaku UMKM Bondowoso dapat meningkatkan daya saingnya. “Bukan hanya di tingkat regional saja. Tapi juga nasional bahkan internasional. Sehingga nantinya UMKM di Bondowoso akan berorientasi ekspor,” pungkasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Bola panas mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 yang membahas soal jarak toko modern dan pasar tradisional terus menggelinding. Banyak pihak yang angkat bicara.

Selain itu, ada beberapa elemen masyarakat mengatakan bahwa perda itu tidak pro rakyat. Sebab, tidak banyak menguntungkan bagi pedagang pasar tradisional. Namun, di sisi lain, pembahasan perda itu sudah melalui banyak tahapan. Baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

“Bahasa di luar kalau perda ini disahkan secara diam-diam itu tidak benar. Bahwa semua proses pembuatan perda sudah kami jalani. Dan penetapannya diparipurnakan setelah ada evaluasi dari pemprov,” ungkap Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Dia juga mengatakan, masyarakat harus membedakan antara toko dan pasar. Baik itu toko modern, pasar swalayan, maupun pasar tradisional. “Yang jelas, 80 persen karyawannya dari toko modern adalah warga Bondowoso. Kedua ada fasilitasi UMKM. Juga pembinaan toko peracangan di sekitarnya, dan itu wajib,” imbuhnya.

Selain pembahasan soal perda, Pemkab Bondowoso ternyata juga sudah menjalin kerja sama dengan salah satu toko modern. Kemarin, Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menyatakan bahwa ada kerja sama antara para pegiat UMKM dengan salah satu toko modern.

Alhamdulilah satu per satu pengusaha toko modern mulai membuat MoU untuk bekerja sama dengan para UMKM. Guna bersinergi antara pemerintah daerah dengan pihak manajemen toko modern melalui Diskoperindag,” ujar Irwan.

Kemarin, melalui Diskoperindag, Pemkab menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan toko swalayan modern. Wabup berharap para pelaku UMKM Bondowoso dapat meningkatkan daya saingnya. “Bukan hanya di tingkat regional saja. Tapi juga nasional bahkan internasional. Sehingga nantinya UMKM di Bondowoso akan berorientasi ekspor,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/