Bondowoso Ajukan Anggaran Pilkada Sampai Rp 80,5 Miliar?

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

Disinggung tentang anggaran Pilgub sendiri, kata Junaidi,  alokasi anggaran untuk beberapa poin yang dibiayai dari Pemprov sudah ada draftnya. Seperti, alokasi honor Ad Hoc di tingkat PPK dan sekretariatan.  Dan ada juga untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).  “Ya kalau kita hitung itu turunnya sekitar Rp 8 miliar untuk Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

Disinggung tentang anggaran Pilgub sendiri, kata Junaidi,  alokasi anggaran untuk beberapa poin yang dibiayai dari Pemprov sudah ada draftnya. Seperti, alokasi honor Ad Hoc di tingkat PPK dan sekretariatan.  Dan ada juga untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).  “Ya kalau kita hitung itu turunnya sekitar Rp 8 miliar untuk Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

Disinggung tentang anggaran Pilgub sendiri, kata Junaidi,  alokasi anggaran untuk beberapa poin yang dibiayai dari Pemprov sudah ada draftnya. Seperti, alokasi honor Ad Hoc di tingkat PPK dan sekretariatan.  Dan ada juga untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).  “Ya kalau kita hitung itu turunnya sekitar Rp 8 miliar untuk Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.

Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan