alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Bondowoso Ajukan Anggaran Pilkada Sampai Rp 80,5 Miliar?

Membengkak 50 Persen dari Pilkada Sebelumnya

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 butuh anggaran besar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso telah mengajukan perencanaan anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Besarannya mencapai Rp 80,5 miliar.

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi mengatakan, jumlah ini  telah terpisah dari cost sharing dengan Pemprov.  “Pilgub itu sudah ada draftnya, apa saja yang sudah dianggarkan. Sehingga tak terjadi double accounting,” ujarnya usai pertemuan dengan TAPD, di Aula Sabha Bina 1, kemarin.

Biaya Pilkada ini mengalami peningkatan dibanding Pilkada sebelumnya yang hanya senilai Rp 40,8 miliar dari pengajuan Rp 58 miliar. Peningkatan terjadi karena anggaran yang diajukan saat ini sekaligus menyediakan untuk kesiapan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.  “Anggaran Covid-19 (di anggaran Pilkada, red) lain ya APD itu Rp 3 miliar, sekitar Rp 5 miliaran,” ujarnya.

Namun, memang konsekuensinya anggaran khusus Korona tersebut siap dikembalikan manakala pandemi Covid-19 berakhir.  Selanjutnya, KPU akan kembali bertemu dengan TAPD Bondowoso untuk membahas lebih detail dan rinci lagi. Karena, memang perlu ada beberapa item yang harus lebih dipertanggungjawabkan.

“Kami masih berkutat di TAPD, di eksekutif. Ini juga supaya gayung ini bersambut di legislatif. Kalaupun nanti deal di eksekutif, berapa pun besarannya. Legislatif nanti akan membuat dasar hukum atau Perdanya,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/