alexametrics
24.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Habisnya Dana CSR, RSUD Koesnadi Mencari Donatur hingga Diajukan PAPBD

Masyarakat Bondowoso yang tidak mampu dan tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan masih punya solusi untuk berobat gratis. Yaitu memanfaatkan dana CSR (corporate social responsibility) yang dimiliki RSUD dr H Koesnadi. Namun, masyarakat tidak mampu hingga orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) yang ingin mendapatkan perawatan gratis dari CSR RS milik Pemkab Bondowoso, untuk saat ini harus gigit jari. Pasalnya, dana itu telah habis di pertengahan tahun.

Mobile_AP_Rectangle 1

Badean, Radar Ijen – Anggaran CSR RSUD dr H Koesnadi yang telah habis itu baru akan dilakukan pengajuan pada Perubahan APBD, beberapa waktu mendatang. Akibatnya, masyarakat kurang mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sebelumnya.

BACA JUGA : As Patah, Truk Pengangkut Tebu “Tidur” di Jalan Raya Rambipuji Jember

Dana CSR itu juga bisa digunakan untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan. Direktur RSUD Koesnadi Bondowoso dr Yus Priyatna membenarkan kondisi dana CSR sudah habis digunakan. Dana tersebut berasal dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran yang akan diajukan dalam PAPBD mendatang. “Karena usulannya dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, CSR yang disediakan sebelumnya kurang lebih Rp 1,4 hingga Rp 1,5 miliar. Tapi, saat ini anggaran tersebut sudah habis.

Melihat kondisi itu, legislatif mendorong Dinkes agar menganggarkan jaminan bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, untuk berobat di puskesmas. Terlebih, selama ini CSR itu hanya bisa digunakan di rumah sakit. Tidak demikian di puskesmas. “Padahal masyarakat yang tidak mampu itu tersebar dan biasanya sering memakai pelayanan kesehatannya di puskesmas,” imbuhnya.

- Advertisement -

Badean, Radar Ijen – Anggaran CSR RSUD dr H Koesnadi yang telah habis itu baru akan dilakukan pengajuan pada Perubahan APBD, beberapa waktu mendatang. Akibatnya, masyarakat kurang mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sebelumnya.

BACA JUGA : As Patah, Truk Pengangkut Tebu “Tidur” di Jalan Raya Rambipuji Jember

Dana CSR itu juga bisa digunakan untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan. Direktur RSUD Koesnadi Bondowoso dr Yus Priyatna membenarkan kondisi dana CSR sudah habis digunakan. Dana tersebut berasal dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran yang akan diajukan dalam PAPBD mendatang. “Karena usulannya dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, CSR yang disediakan sebelumnya kurang lebih Rp 1,4 hingga Rp 1,5 miliar. Tapi, saat ini anggaran tersebut sudah habis.

Melihat kondisi itu, legislatif mendorong Dinkes agar menganggarkan jaminan bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, untuk berobat di puskesmas. Terlebih, selama ini CSR itu hanya bisa digunakan di rumah sakit. Tidak demikian di puskesmas. “Padahal masyarakat yang tidak mampu itu tersebar dan biasanya sering memakai pelayanan kesehatannya di puskesmas,” imbuhnya.

Badean, Radar Ijen – Anggaran CSR RSUD dr H Koesnadi yang telah habis itu baru akan dilakukan pengajuan pada Perubahan APBD, beberapa waktu mendatang. Akibatnya, masyarakat kurang mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sebelumnya.

BACA JUGA : As Patah, Truk Pengangkut Tebu “Tidur” di Jalan Raya Rambipuji Jember

Dana CSR itu juga bisa digunakan untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan. Direktur RSUD Koesnadi Bondowoso dr Yus Priyatna membenarkan kondisi dana CSR sudah habis digunakan. Dana tersebut berasal dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, dia juga mengaku belum mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran yang akan diajukan dalam PAPBD mendatang. “Karena usulannya dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, CSR yang disediakan sebelumnya kurang lebih Rp 1,4 hingga Rp 1,5 miliar. Tapi, saat ini anggaran tersebut sudah habis.

Melihat kondisi itu, legislatif mendorong Dinkes agar menganggarkan jaminan bagi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, untuk berobat di puskesmas. Terlebih, selama ini CSR itu hanya bisa digunakan di rumah sakit. Tidak demikian di puskesmas. “Padahal masyarakat yang tidak mampu itu tersebar dan biasanya sering memakai pelayanan kesehatannya di puskesmas,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/