alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Data Tenaga Honorer Nihil, Pekan Depan BKPSDM Mulai Pendataan

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso kecewa soal data honorer di Pemkab Bondowoso. Pasalnya hingga saat ini belum data valid terkait jumlah tenaga honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) justru akan lakukan pendataan.

BACA JUGA : Kasus Honor Pemakaman Covid, Berkasnya Tak Kunjung P21

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari menuturkan, diberbagai daerah data kepegawaian di masing-masing OPD terkoneksi di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM). Namun, berbeda dengan Bondowoso. Sebab terakhir kali Komisi I DPRD Bondowoso melakukan rapat dengan bersama BKPSDM Bondowoso, hasilnya nihil untuk mendapatkan data pegawai honorer. “Ternyata masih belum ada data valid tiap OPD yang terangkum di BKPSDM,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tohari menambahkan, dari awal data itu seharusnya sudah diketahui terkait jumlah riil dari data base tenaga honorer di Bondowoso. Data itu dirasa penting, karena nasib tenaga honorer hanya sampai pada tahun 2023 mendatang. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. “Jangankan memikirkan nasib tenaga honorer, data mereka saja Pemerintah Bondowoso belum punya,” tegasnya.

Dirinya inginkan, Pemkab Bondowoso melakukan pendataan, tentang jumlah kebutuhan guru PNS serta jumlah keberadaan guru honorer di Bondowoso, baik SD maupun SMP.  Sebab, jumlah tenaga pendidik di Bondowoso ini dirasa kurang. Menurut dia, terdapat aturan perundang-undangan yang memungkinkan, untuk memberikan legalitas kepada guru honorer. “Misalnya, mereka di SK oleh pejabat yang berwenang,” ucapnya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso kecewa soal data honorer di Pemkab Bondowoso. Pasalnya hingga saat ini belum data valid terkait jumlah tenaga honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) justru akan lakukan pendataan.

BACA JUGA : Kasus Honor Pemakaman Covid, Berkasnya Tak Kunjung P21

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari menuturkan, diberbagai daerah data kepegawaian di masing-masing OPD terkoneksi di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM). Namun, berbeda dengan Bondowoso. Sebab terakhir kali Komisi I DPRD Bondowoso melakukan rapat dengan bersama BKPSDM Bondowoso, hasilnya nihil untuk mendapatkan data pegawai honorer. “Ternyata masih belum ada data valid tiap OPD yang terangkum di BKPSDM,” terangnya.

Tohari menambahkan, dari awal data itu seharusnya sudah diketahui terkait jumlah riil dari data base tenaga honorer di Bondowoso. Data itu dirasa penting, karena nasib tenaga honorer hanya sampai pada tahun 2023 mendatang. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. “Jangankan memikirkan nasib tenaga honorer, data mereka saja Pemerintah Bondowoso belum punya,” tegasnya.

Dirinya inginkan, Pemkab Bondowoso melakukan pendataan, tentang jumlah kebutuhan guru PNS serta jumlah keberadaan guru honorer di Bondowoso, baik SD maupun SMP.  Sebab, jumlah tenaga pendidik di Bondowoso ini dirasa kurang. Menurut dia, terdapat aturan perundang-undangan yang memungkinkan, untuk memberikan legalitas kepada guru honorer. “Misalnya, mereka di SK oleh pejabat yang berwenang,” ucapnya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso kecewa soal data honorer di Pemkab Bondowoso. Pasalnya hingga saat ini belum data valid terkait jumlah tenaga honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) justru akan lakukan pendataan.

BACA JUGA : Kasus Honor Pemakaman Covid, Berkasnya Tak Kunjung P21

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari menuturkan, diberbagai daerah data kepegawaian di masing-masing OPD terkoneksi di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM). Namun, berbeda dengan Bondowoso. Sebab terakhir kali Komisi I DPRD Bondowoso melakukan rapat dengan bersama BKPSDM Bondowoso, hasilnya nihil untuk mendapatkan data pegawai honorer. “Ternyata masih belum ada data valid tiap OPD yang terangkum di BKPSDM,” terangnya.

Tohari menambahkan, dari awal data itu seharusnya sudah diketahui terkait jumlah riil dari data base tenaga honorer di Bondowoso. Data itu dirasa penting, karena nasib tenaga honorer hanya sampai pada tahun 2023 mendatang. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. “Jangankan memikirkan nasib tenaga honorer, data mereka saja Pemerintah Bondowoso belum punya,” tegasnya.

Dirinya inginkan, Pemkab Bondowoso melakukan pendataan, tentang jumlah kebutuhan guru PNS serta jumlah keberadaan guru honorer di Bondowoso, baik SD maupun SMP.  Sebab, jumlah tenaga pendidik di Bondowoso ini dirasa kurang. Menurut dia, terdapat aturan perundang-undangan yang memungkinkan, untuk memberikan legalitas kepada guru honorer. “Misalnya, mereka di SK oleh pejabat yang berwenang,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/