alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

BPJS Kesehatan Pemdes Nonaktif

Gegara Tak Muncul di APBD, Salah Siapa?

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Kartu BPJS Kesehatan perangkat desa sejak Januari 2021 hingga saat ini nonaktif. Gara-garanya, di APBD 2021, tidak muncul klausul penganggaran pembiayaan premi BPJS Kesehatan. Seharusnya, iuran tersebut dibayar pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Mat Hari, salah seorang pengurus Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso, menyampaikan, sejak 2021 iuran BPJS bukan tanggung jawab pemerintah desa. Melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Di APBDes kami tidak memasukan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Karena sudah diambil alih oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan aturan dan regulasi, terkait tidak dibayarnya iuran tersebut tidak bisa disalahkan salah satu pihak tertentu. “Tidak bisa seperti itu. Namun, kami kasihan kepada perangkat desa. Apalagi saat ini pemerintah desa sedang getol-getolnya melawan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dijelaskannya, iuran BPJS Kesehatan seharusnya tidak bisa ditunda. Karena berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. “Berbeda dengan berbagai program lainnya, yang masih bisa ditunda,” terangnya.

Karenanya, masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Apalagi APBD untuk tahun 2021 sudah ditetapkan sejak 2020. Sehingga menurutnya, permasalahan ini harus ditangani dengan cepat. “Orang sakit bisa datang kapan saja tanpa direncanakan,” tegasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Kartu BPJS Kesehatan perangkat desa sejak Januari 2021 hingga saat ini nonaktif. Gara-garanya, di APBD 2021, tidak muncul klausul penganggaran pembiayaan premi BPJS Kesehatan. Seharusnya, iuran tersebut dibayar pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Mat Hari, salah seorang pengurus Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso, menyampaikan, sejak 2021 iuran BPJS bukan tanggung jawab pemerintah desa. Melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Di APBDes kami tidak memasukan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Karena sudah diambil alih oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan aturan dan regulasi, terkait tidak dibayarnya iuran tersebut tidak bisa disalahkan salah satu pihak tertentu. “Tidak bisa seperti itu. Namun, kami kasihan kepada perangkat desa. Apalagi saat ini pemerintah desa sedang getol-getolnya melawan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskannya, iuran BPJS Kesehatan seharusnya tidak bisa ditunda. Karena berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. “Berbeda dengan berbagai program lainnya, yang masih bisa ditunda,” terangnya.

Karenanya, masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Apalagi APBD untuk tahun 2021 sudah ditetapkan sejak 2020. Sehingga menurutnya, permasalahan ini harus ditangani dengan cepat. “Orang sakit bisa datang kapan saja tanpa direncanakan,” tegasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Kartu BPJS Kesehatan perangkat desa sejak Januari 2021 hingga saat ini nonaktif. Gara-garanya, di APBD 2021, tidak muncul klausul penganggaran pembiayaan premi BPJS Kesehatan. Seharusnya, iuran tersebut dibayar pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.

Mat Hari, salah seorang pengurus Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso, menyampaikan, sejak 2021 iuran BPJS bukan tanggung jawab pemerintah desa. Melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Di APBDes kami tidak memasukan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Karena sudah diambil alih oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan aturan dan regulasi, terkait tidak dibayarnya iuran tersebut tidak bisa disalahkan salah satu pihak tertentu. “Tidak bisa seperti itu. Namun, kami kasihan kepada perangkat desa. Apalagi saat ini pemerintah desa sedang getol-getolnya melawan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskannya, iuran BPJS Kesehatan seharusnya tidak bisa ditunda. Karena berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. “Berbeda dengan berbagai program lainnya, yang masih bisa ditunda,” terangnya.

Karenanya, masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Apalagi APBD untuk tahun 2021 sudah ditetapkan sejak 2020. Sehingga menurutnya, permasalahan ini harus ditangani dengan cepat. “Orang sakit bisa datang kapan saja tanpa direncanakan,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/