alexametrics
22.8 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Pelantikan 171 Kades di Bondowoso sebagai Tonggak Perubahan

Ratusan kepala desa secara resmi dilantik oleh Bupati Bondowoso. Di pundak mereka terpikul tanggung jawab untuk memajukan desanya masing-masing. Tapi ingat, jangan asal-asalan. Pelayanan harus diutamakan. Jangan bongkar pasang perangkat sembarangan, ya, Pak.

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Hanya 10 orang kepala desa terpilih yang dihadirkan langsung ke pendapa untuk dilantik. Sisanya, yakni 161 kades, dilantik di kecamatan masing-masing secara daring.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah larangan untuk bongkar pasang jabatan perangkat desa. Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menyampaikan larangan bongkar pasang jabatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan pihaknya mengaku akan mengatur sanksi apabila ada kepala desa yang terbukti melakukan hal tersebut. “Jangan sampai bongkar pasang perangkat,” tegasnya.

Haeriyah Yulianti, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bondowoso, menjelaskan, perangkat desa bisa diberhentikan dengan beberapa alasan. Di antaranya, perangkat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, serta melakukan kesalahan fatal yang bertentangan dengan hukum. “Kemudian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bahkan, menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini, walaupun ada usulan dari masyarakat untuk pemberhentian perangkat desa, juga harus dipastikan alasan yang jelas. “Kalau hanya bermotif ketidaksukaan, tidak bisa juga dijadikan sebagai sebuah landasan,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Ahmad Dhafir juga menuturkan proses bongkar pasang perangkat desa harus melalui proses panjang. Dirinya juga menegaskan, para perangkat desa tidak serta-merta diberhentikan seiring berubahnya kepala desa. “Mereka itu perangkat desa, bukan perangkat kepala desa. Tidak semudah itu memberhentikan perangkat desa. Ada mekanisme yang harus dilalui,” bebernya.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberhentian perangkat desa. Di antaranya, yang bersangkutan ketika terbukti melakukan kesalahan. Maka, ada tiga kali peringatan yang akan diberikan kepada perangkat tersebut.

Jika yang bersangkutan tetap melakukan kesalahan yang sama, maka kepala desa harus melaporkan kepada camat terlebih dahulu. “Lalu, pak camat memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, kemudian terbukti bersalah, maka baru bisa diberhentikan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Hafid Asnan

 

Waktunya Merangkul dan Berikan Pelayanan Prima

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Hanya 10 orang kepala desa terpilih yang dihadirkan langsung ke pendapa untuk dilantik. Sisanya, yakni 161 kades, dilantik di kecamatan masing-masing secara daring.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah larangan untuk bongkar pasang jabatan perangkat desa. Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menyampaikan larangan bongkar pasang jabatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan pihaknya mengaku akan mengatur sanksi apabila ada kepala desa yang terbukti melakukan hal tersebut. “Jangan sampai bongkar pasang perangkat,” tegasnya.

Haeriyah Yulianti, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bondowoso, menjelaskan, perangkat desa bisa diberhentikan dengan beberapa alasan. Di antaranya, perangkat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, serta melakukan kesalahan fatal yang bertentangan dengan hukum. “Kemudian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Bahkan, menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini, walaupun ada usulan dari masyarakat untuk pemberhentian perangkat desa, juga harus dipastikan alasan yang jelas. “Kalau hanya bermotif ketidaksukaan, tidak bisa juga dijadikan sebagai sebuah landasan,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Ahmad Dhafir juga menuturkan proses bongkar pasang perangkat desa harus melalui proses panjang. Dirinya juga menegaskan, para perangkat desa tidak serta-merta diberhentikan seiring berubahnya kepala desa. “Mereka itu perangkat desa, bukan perangkat kepala desa. Tidak semudah itu memberhentikan perangkat desa. Ada mekanisme yang harus dilalui,” bebernya.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberhentian perangkat desa. Di antaranya, yang bersangkutan ketika terbukti melakukan kesalahan. Maka, ada tiga kali peringatan yang akan diberikan kepada perangkat tersebut.

Jika yang bersangkutan tetap melakukan kesalahan yang sama, maka kepala desa harus melaporkan kepada camat terlebih dahulu. “Lalu, pak camat memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, kemudian terbukti bersalah, maka baru bisa diberhentikan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Hafid Asnan

 

Waktunya Merangkul dan Berikan Pelayanan Prima

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Hanya 10 orang kepala desa terpilih yang dihadirkan langsung ke pendapa untuk dilantik. Sisanya, yakni 161 kades, dilantik di kecamatan masing-masing secara daring.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah larangan untuk bongkar pasang jabatan perangkat desa. Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menyampaikan larangan bongkar pasang jabatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan pihaknya mengaku akan mengatur sanksi apabila ada kepala desa yang terbukti melakukan hal tersebut. “Jangan sampai bongkar pasang perangkat,” tegasnya.

Haeriyah Yulianti, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bondowoso, menjelaskan, perangkat desa bisa diberhentikan dengan beberapa alasan. Di antaranya, perangkat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, serta melakukan kesalahan fatal yang bertentangan dengan hukum. “Kemudian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Bahkan, menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso ini, walaupun ada usulan dari masyarakat untuk pemberhentian perangkat desa, juga harus dipastikan alasan yang jelas. “Kalau hanya bermotif ketidaksukaan, tidak bisa juga dijadikan sebagai sebuah landasan,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Ahmad Dhafir juga menuturkan proses bongkar pasang perangkat desa harus melalui proses panjang. Dirinya juga menegaskan, para perangkat desa tidak serta-merta diberhentikan seiring berubahnya kepala desa. “Mereka itu perangkat desa, bukan perangkat kepala desa. Tidak semudah itu memberhentikan perangkat desa. Ada mekanisme yang harus dilalui,” bebernya.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberhentian perangkat desa. Di antaranya, yang bersangkutan ketika terbukti melakukan kesalahan. Maka, ada tiga kali peringatan yang akan diberikan kepada perangkat tersebut.

Jika yang bersangkutan tetap melakukan kesalahan yang sama, maka kepala desa harus melaporkan kepada camat terlebih dahulu. “Lalu, pak camat memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, kemudian terbukti bersalah, maka baru bisa diberhentikan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Ilham Wahyudi
Fotografer : Ilham Wahyudi
Redaktur : Hafid Asnan

 

Waktunya Merangkul dan Berikan Pelayanan Prima

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/