alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

DPRD Bondowoso Minta Pihak Bank Tambah Agen Penyalur Bansos 

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Komisi IV DPRD Bondowoso mendesak BNI sebagai perangkat pendukung penyalur bantuan sosial (bansos) untuk menambah jumlah agen penyalur. Sebanyak 216 agen yang ada di Bondowoso saat ini dinilai belum memenuhi porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna. Dia menyebut, jumlah agen BNI penyalur bansos  masih tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Akibatnya, pelayanan kepada KPM menjadi tidak maksimal. “Jumlah agen belum merata. BNI harus follow up (menindaklanjuti, Red) kebijakan pemerintah untuk menambah agen,” ungkapnya seusai menggelar rapat koordinasi dengan BNI di ruang Komisi IV, Rabu (15/9).

Politisi Golkar tersebut menilai, minimnya agen penyalur hampir di seluruh desa seakan membuat celah bagi oknum penyalur untuk sengaja meraup keuntungan di luar ketentuan. Tak banyaknya pilihan agen di tengah-tengah masyarakat seakan memaksa KPM untuk tetap mengambil bantuan pangan, meski kadang pangan yang disediakan tak sesuai dengan kualitas yang seharusnya didapatkan. “Contoh beras yang diberikan kualitasnya harusnya premium, tapi malah yang diberikan medium. Kami benahi sistem ini. Ini sepenuhnya harus didukung dengan memperbanyak agen,” harap Kriesna.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Bondowoso Anisatul Hamidah membenarkan jika jumlah agen yang ada memang belum maksimal melayani 95.269 KPM. Idealnya, satu agen penyalur melayani 250 KPM. “Masih belum mencukupi. Kalau di Permensos yang dulu 1 banding 250,” terangnya.

Sementara itu, Manajer Pemasaran BNI 46 Bondowoso Bambang Susilo tak menampik jika jumlah agen yang ada memang perlu ditambah. Oleh sebab itu, dia akan memenuhi desakan dewan demi baiknya pelayanan ke depan. “Nanti kan kami buka lagi,” terangnya. Kendati demikian, Bambang tak menyebut mulai kapan penambahan itu dilakukan.

Sementara itu, guna memastikan penyaluran bansos  BPNT maupun PKH berjalan dengan baik, Komisi IV DPRD Bondowoso menyarankan pemerintah daerah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak BNI 46. Ady Kriesna menyebut, kesepakatan bersama tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan fungsi kontrol pemerintah terhadap proses penyaluran bansos.

“Kami dorong ada MoU dengan BNI sebagai supporting agar fungsi kontrolnya jalan. MoU yang benar menguntungkan rakyat,” ujarnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Komisi IV DPRD Bondowoso mendesak BNI sebagai perangkat pendukung penyalur bantuan sosial (bansos) untuk menambah jumlah agen penyalur. Sebanyak 216 agen yang ada di Bondowoso saat ini dinilai belum memenuhi porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna. Dia menyebut, jumlah agen BNI penyalur bansos  masih tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Akibatnya, pelayanan kepada KPM menjadi tidak maksimal. “Jumlah agen belum merata. BNI harus follow up (menindaklanjuti, Red) kebijakan pemerintah untuk menambah agen,” ungkapnya seusai menggelar rapat koordinasi dengan BNI di ruang Komisi IV, Rabu (15/9).

Politisi Golkar tersebut menilai, minimnya agen penyalur hampir di seluruh desa seakan membuat celah bagi oknum penyalur untuk sengaja meraup keuntungan di luar ketentuan. Tak banyaknya pilihan agen di tengah-tengah masyarakat seakan memaksa KPM untuk tetap mengambil bantuan pangan, meski kadang pangan yang disediakan tak sesuai dengan kualitas yang seharusnya didapatkan. “Contoh beras yang diberikan kualitasnya harusnya premium, tapi malah yang diberikan medium. Kami benahi sistem ini. Ini sepenuhnya harus didukung dengan memperbanyak agen,” harap Kriesna.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Bondowoso Anisatul Hamidah membenarkan jika jumlah agen yang ada memang belum maksimal melayani 95.269 KPM. Idealnya, satu agen penyalur melayani 250 KPM. “Masih belum mencukupi. Kalau di Permensos yang dulu 1 banding 250,” terangnya.

Sementara itu, Manajer Pemasaran BNI 46 Bondowoso Bambang Susilo tak menampik jika jumlah agen yang ada memang perlu ditambah. Oleh sebab itu, dia akan memenuhi desakan dewan demi baiknya pelayanan ke depan. “Nanti kan kami buka lagi,” terangnya. Kendati demikian, Bambang tak menyebut mulai kapan penambahan itu dilakukan.

Sementara itu, guna memastikan penyaluran bansos  BPNT maupun PKH berjalan dengan baik, Komisi IV DPRD Bondowoso menyarankan pemerintah daerah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak BNI 46. Ady Kriesna menyebut, kesepakatan bersama tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan fungsi kontrol pemerintah terhadap proses penyaluran bansos.

“Kami dorong ada MoU dengan BNI sebagai supporting agar fungsi kontrolnya jalan. MoU yang benar menguntungkan rakyat,” ujarnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Komisi IV DPRD Bondowoso mendesak BNI sebagai perangkat pendukung penyalur bantuan sosial (bansos) untuk menambah jumlah agen penyalur. Sebanyak 216 agen yang ada di Bondowoso saat ini dinilai belum memenuhi porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kriesna. Dia menyebut, jumlah agen BNI penyalur bansos  masih tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Akibatnya, pelayanan kepada KPM menjadi tidak maksimal. “Jumlah agen belum merata. BNI harus follow up (menindaklanjuti, Red) kebijakan pemerintah untuk menambah agen,” ungkapnya seusai menggelar rapat koordinasi dengan BNI di ruang Komisi IV, Rabu (15/9).

Politisi Golkar tersebut menilai, minimnya agen penyalur hampir di seluruh desa seakan membuat celah bagi oknum penyalur untuk sengaja meraup keuntungan di luar ketentuan. Tak banyaknya pilihan agen di tengah-tengah masyarakat seakan memaksa KPM untuk tetap mengambil bantuan pangan, meski kadang pangan yang disediakan tak sesuai dengan kualitas yang seharusnya didapatkan. “Contoh beras yang diberikan kualitasnya harusnya premium, tapi malah yang diberikan medium. Kami benahi sistem ini. Ini sepenuhnya harus didukung dengan memperbanyak agen,” harap Kriesna.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Bondowoso Anisatul Hamidah membenarkan jika jumlah agen yang ada memang belum maksimal melayani 95.269 KPM. Idealnya, satu agen penyalur melayani 250 KPM. “Masih belum mencukupi. Kalau di Permensos yang dulu 1 banding 250,” terangnya.

Sementara itu, Manajer Pemasaran BNI 46 Bondowoso Bambang Susilo tak menampik jika jumlah agen yang ada memang perlu ditambah. Oleh sebab itu, dia akan memenuhi desakan dewan demi baiknya pelayanan ke depan. “Nanti kan kami buka lagi,” terangnya. Kendati demikian, Bambang tak menyebut mulai kapan penambahan itu dilakukan.

Sementara itu, guna memastikan penyaluran bansos  BPNT maupun PKH berjalan dengan baik, Komisi IV DPRD Bondowoso menyarankan pemerintah daerah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak BNI 46. Ady Kriesna menyebut, kesepakatan bersama tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan fungsi kontrol pemerintah terhadap proses penyaluran bansos.

“Kami dorong ada MoU dengan BNI sebagai supporting agar fungsi kontrolnya jalan. MoU yang benar menguntungkan rakyat,” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/