alexametrics
23.4 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Sanksi Belum Jelas, Perda Akan Direvisi

Tekankan Pengaturan Petugas dan Sanksi Pelayanan

Mobile_AP_Rectangle 1

Politisi PDIP ini melanjutkan, pihaknya telah membahas tentang pengaduan masyarakat secara elektronik terkait pelayanan publik. Adapun revisi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Revisi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat,” imbuhnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Ijen, dalam perda tersebut pada bab VII tentang sanksi, dalam pasal 22 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda tersebut belum dijelaskan secara detail mengenai sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

Jurnalis: Muchammad Ainul Budi
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda

- Advertisement -

Politisi PDIP ini melanjutkan, pihaknya telah membahas tentang pengaduan masyarakat secara elektronik terkait pelayanan publik. Adapun revisi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Revisi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat,” imbuhnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Ijen, dalam perda tersebut pada bab VII tentang sanksi, dalam pasal 22 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda tersebut belum dijelaskan secara detail mengenai sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

Jurnalis: Muchammad Ainul Budi
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda

Politisi PDIP ini melanjutkan, pihaknya telah membahas tentang pengaduan masyarakat secara elektronik terkait pelayanan publik. Adapun revisi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Revisi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat,” imbuhnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Ijen, dalam perda tersebut pada bab VII tentang sanksi, dalam pasal 22 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda tersebut belum dijelaskan secara detail mengenai sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

Jurnalis: Muchammad Ainul Budi
Fotografer: Muchammad Ainul Budi
Editor: Solikhul Huda

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/