alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Sanksi Belum Jelas, Perda Akan Direvisi

Tekankan Pengaturan Petugas dan Sanksi Pelayanan

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Daerah Bondowoso berencana akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik. Hal itu menindaklanjuti terkait gelaran forum group discussion (FGD) yang membahas penyusunan raperda tersebut.

Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat. Irwan menerangkan, dalam FGD tersebut pihaknya membahas beberapa poin penting yang akan direvisi.  Di antaranya yakni mengenai pengaturan idealnya petugas pelayanan. Termasuk sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

“Kemudian, hak dan kewajiban masyarakat terhadap penerima layanan itu bagaimana idealnya sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Itu sudah dibicarakan tadi (kemarin, Red),” katanya, seusai mengikuti FGD Penentuan Quick Win, Rabu kemarin.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Daerah Bondowoso berencana akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik. Hal itu menindaklanjuti terkait gelaran forum group discussion (FGD) yang membahas penyusunan raperda tersebut.

Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat. Irwan menerangkan, dalam FGD tersebut pihaknya membahas beberapa poin penting yang akan direvisi.  Di antaranya yakni mengenai pengaturan idealnya petugas pelayanan. Termasuk sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

“Kemudian, hak dan kewajiban masyarakat terhadap penerima layanan itu bagaimana idealnya sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Itu sudah dibicarakan tadi (kemarin, Red),” katanya, seusai mengikuti FGD Penentuan Quick Win, Rabu kemarin.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Daerah Bondowoso berencana akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik. Hal itu menindaklanjuti terkait gelaran forum group discussion (FGD) yang membahas penyusunan raperda tersebut.

Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat. Irwan menerangkan, dalam FGD tersebut pihaknya membahas beberapa poin penting yang akan direvisi.  Di antaranya yakni mengenai pengaturan idealnya petugas pelayanan. Termasuk sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tak sesuai standardisasi.

“Kemudian, hak dan kewajiban masyarakat terhadap penerima layanan itu bagaimana idealnya sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Itu sudah dibicarakan tadi (kemarin, Red),” katanya, seusai mengikuti FGD Penentuan Quick Win, Rabu kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/