alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Antarfraksi Masih Belum Klop

Pansus Anggaran TP2D Bondowoso Tetap Berjalan

Mobile_AP_Rectangle 1

DABASAH, Radar Ijen – Perbedaan pandangan antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso terhadap Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso masih berlanjut. Ada yang menganggap pansus tersebut hanya membebani anggaran. Di sisi lain, ada pandangan bahwa pansus tersebut harus dilakukan karena ada temuan dari Komisi III.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Amanat Golongan Karya (Golkar) Bondowoso Kukuh Raharjo. Dia mengatakan, semua pansus penting untuk dilakukan, termasuk Pansus Anggaran TP2D, tapi harus melihat situasi dan kondisinya.

Selama ini, pihaknya mengaku sudah menghormati keputusan Bamus (Badan Musyawarah). Bahkan sebelum pembentukan pansus itu, menurutnya, sudah menjadi kesepakatan di Bamus untuk diajukan ke pansus. “Pansus RTRW penting, Pansus TP2D juga penting. Misal kita menunggu Pansus RTRW, padahal harus menunggu keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kukuh juga menegaskan, meskipun anggapan pansus ini di masyarakat beragam. Termasuk anggapan bahwa ada unsur politis. Hal itu dinilai menjadi sebuah kewajaran, karena menurutnya semua unsur kehidupan itu terdapat unsur politisnya. Artinya, politis bukan mencari cari kesalahan atau menjatuhkan seseorang. “Kami hanya menjalankan fungsi kami di DPRD, yaitu sebagai pengawasan,” tegasnya.

Kukuh menerangkan, perjalanan Pansus Pencairan Anggaran TP2D itu berawal dari temuan Komisi II dari bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan (AP). Pergeseran anggaran fasilitasi TP2D yang sebelumnya di Bappeda setelah PAPBD pindah ke bagian AP. “Kami di Bamus itu tidak bisa untuk klarifikasi, karena lintas OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang bukan mitra dan itu hanya pansus yang bisa melakukannya,” bebernya.

Terbentuknya pansus itu, lanjut Kukuh, untuk mengklarifikasi, meluruskan, dan mencari informasi yang detail apakah terjadi pelanggaran dengan pencairan honor TP2D, karena ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Jangankan jutaan, Rp 50 pun pencairan APBD itu harus sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjadi anggota pansus ini mengutarakan, belum bisa memprediksi atau meraba bagaimana hasil dari pansus nantinya. Sebab, keputusan akhir nantinya akan dilakukan bersama oleh pimpinan dan anggota. Usia pansus sendiri terbilang cukup lama, yakni selama enam bulan.

- Advertisement -

DABASAH, Radar Ijen – Perbedaan pandangan antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso terhadap Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso masih berlanjut. Ada yang menganggap pansus tersebut hanya membebani anggaran. Di sisi lain, ada pandangan bahwa pansus tersebut harus dilakukan karena ada temuan dari Komisi III.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Amanat Golongan Karya (Golkar) Bondowoso Kukuh Raharjo. Dia mengatakan, semua pansus penting untuk dilakukan, termasuk Pansus Anggaran TP2D, tapi harus melihat situasi dan kondisinya.

Selama ini, pihaknya mengaku sudah menghormati keputusan Bamus (Badan Musyawarah). Bahkan sebelum pembentukan pansus itu, menurutnya, sudah menjadi kesepakatan di Bamus untuk diajukan ke pansus. “Pansus RTRW penting, Pansus TP2D juga penting. Misal kita menunggu Pansus RTRW, padahal harus menunggu keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” katanya.

Kukuh juga menegaskan, meskipun anggapan pansus ini di masyarakat beragam. Termasuk anggapan bahwa ada unsur politis. Hal itu dinilai menjadi sebuah kewajaran, karena menurutnya semua unsur kehidupan itu terdapat unsur politisnya. Artinya, politis bukan mencari cari kesalahan atau menjatuhkan seseorang. “Kami hanya menjalankan fungsi kami di DPRD, yaitu sebagai pengawasan,” tegasnya.

Kukuh menerangkan, perjalanan Pansus Pencairan Anggaran TP2D itu berawal dari temuan Komisi II dari bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan (AP). Pergeseran anggaran fasilitasi TP2D yang sebelumnya di Bappeda setelah PAPBD pindah ke bagian AP. “Kami di Bamus itu tidak bisa untuk klarifikasi, karena lintas OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang bukan mitra dan itu hanya pansus yang bisa melakukannya,” bebernya.

Terbentuknya pansus itu, lanjut Kukuh, untuk mengklarifikasi, meluruskan, dan mencari informasi yang detail apakah terjadi pelanggaran dengan pencairan honor TP2D, karena ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Jangankan jutaan, Rp 50 pun pencairan APBD itu harus sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjadi anggota pansus ini mengutarakan, belum bisa memprediksi atau meraba bagaimana hasil dari pansus nantinya. Sebab, keputusan akhir nantinya akan dilakukan bersama oleh pimpinan dan anggota. Usia pansus sendiri terbilang cukup lama, yakni selama enam bulan.

DABASAH, Radar Ijen – Perbedaan pandangan antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso terhadap Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Bondowoso masih berlanjut. Ada yang menganggap pansus tersebut hanya membebani anggaran. Di sisi lain, ada pandangan bahwa pansus tersebut harus dilakukan karena ada temuan dari Komisi III.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Amanat Golongan Karya (Golkar) Bondowoso Kukuh Raharjo. Dia mengatakan, semua pansus penting untuk dilakukan, termasuk Pansus Anggaran TP2D, tapi harus melihat situasi dan kondisinya.

Selama ini, pihaknya mengaku sudah menghormati keputusan Bamus (Badan Musyawarah). Bahkan sebelum pembentukan pansus itu, menurutnya, sudah menjadi kesepakatan di Bamus untuk diajukan ke pansus. “Pansus RTRW penting, Pansus TP2D juga penting. Misal kita menunggu Pansus RTRW, padahal harus menunggu keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” katanya.

Kukuh juga menegaskan, meskipun anggapan pansus ini di masyarakat beragam. Termasuk anggapan bahwa ada unsur politis. Hal itu dinilai menjadi sebuah kewajaran, karena menurutnya semua unsur kehidupan itu terdapat unsur politisnya. Artinya, politis bukan mencari cari kesalahan atau menjatuhkan seseorang. “Kami hanya menjalankan fungsi kami di DPRD, yaitu sebagai pengawasan,” tegasnya.

Kukuh menerangkan, perjalanan Pansus Pencairan Anggaran TP2D itu berawal dari temuan Komisi II dari bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan (AP). Pergeseran anggaran fasilitasi TP2D yang sebelumnya di Bappeda setelah PAPBD pindah ke bagian AP. “Kami di Bamus itu tidak bisa untuk klarifikasi, karena lintas OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang bukan mitra dan itu hanya pansus yang bisa melakukannya,” bebernya.

Terbentuknya pansus itu, lanjut Kukuh, untuk mengklarifikasi, meluruskan, dan mencari informasi yang detail apakah terjadi pelanggaran dengan pencairan honor TP2D, karena ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Jangankan jutaan, Rp 50 pun pencairan APBD itu harus sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjadi anggota pansus ini mengutarakan, belum bisa memprediksi atau meraba bagaimana hasil dari pansus nantinya. Sebab, keputusan akhir nantinya akan dilakukan bersama oleh pimpinan dan anggota. Usia pansus sendiri terbilang cukup lama, yakni selama enam bulan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/