alexametrics
27.8 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

Banyak PR Pemenuhan Hak Disabilitas

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Untuk memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-hak para disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021. Ironisnya, masih banyak hal yang harus dilakukan agar apa yang seharusnya didapatkan oleh para disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk akses fasilitas khusus difabel.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pj Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso Anisatul Hamidah setelah mengikuti acara lokakarya penyusunan matriks rencana aksi daerah disabilitas 2021-2023, Rabu (15/12) siang. Menurut perempuan yang akrab disapa Anis ini, masih banyak hal yang harus direncanakan dan diupayakan untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu jika mengaca pada perda tentang pemenuhan hak disabilitas. “Persoalan pemenuhan hak disabilitas ini masih menjadi PR besar bagi kita semua,” katanya.

Melihat hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai organisasi pemerintahan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan perwakilan disabilitas melakukan lokakarya aksi daerah. Dari kegiatan tersebut diharapkan semua pihak memiliki mindset atau pemikiran yang sama tentang pemenuhan hak disabilitas. “Tidak hanya menjadi ranahnya Dinas Sosial. Tetapi, seluruh organisasi perangkat daerah dan pilar-pilar yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari kegiatan yang diikuti oleh sejumlah OPD, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang peduli dalam pemenuhan hak disabilitas, serta sejumlah perwakilan difabel tersebut, akan menghasilkan sebuah matriks. Khususnya tentang pembagian tugas dari masing-masing instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya. “Akan ada matriks, siapa melakukan apa,” bebernya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Untuk memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-hak para disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021. Ironisnya, masih banyak hal yang harus dilakukan agar apa yang seharusnya didapatkan oleh para disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk akses fasilitas khusus difabel.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pj Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso Anisatul Hamidah setelah mengikuti acara lokakarya penyusunan matriks rencana aksi daerah disabilitas 2021-2023, Rabu (15/12) siang. Menurut perempuan yang akrab disapa Anis ini, masih banyak hal yang harus direncanakan dan diupayakan untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu jika mengaca pada perda tentang pemenuhan hak disabilitas. “Persoalan pemenuhan hak disabilitas ini masih menjadi PR besar bagi kita semua,” katanya.

Melihat hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai organisasi pemerintahan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan perwakilan disabilitas melakukan lokakarya aksi daerah. Dari kegiatan tersebut diharapkan semua pihak memiliki mindset atau pemikiran yang sama tentang pemenuhan hak disabilitas. “Tidak hanya menjadi ranahnya Dinas Sosial. Tetapi, seluruh organisasi perangkat daerah dan pilar-pilar yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari kegiatan yang diikuti oleh sejumlah OPD, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang peduli dalam pemenuhan hak disabilitas, serta sejumlah perwakilan difabel tersebut, akan menghasilkan sebuah matriks. Khususnya tentang pembagian tugas dari masing-masing instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya. “Akan ada matriks, siapa melakukan apa,” bebernya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Untuk memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-hak para disabilitas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021. Ironisnya, masih banyak hal yang harus dilakukan agar apa yang seharusnya didapatkan oleh para disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk akses fasilitas khusus difabel.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pj Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso Anisatul Hamidah setelah mengikuti acara lokakarya penyusunan matriks rencana aksi daerah disabilitas 2021-2023, Rabu (15/12) siang. Menurut perempuan yang akrab disapa Anis ini, masih banyak hal yang harus direncanakan dan diupayakan untuk pemenuhan hak disabilitas. Itu jika mengaca pada perda tentang pemenuhan hak disabilitas. “Persoalan pemenuhan hak disabilitas ini masih menjadi PR besar bagi kita semua,” katanya.

Melihat hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai organisasi pemerintahan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan perwakilan disabilitas melakukan lokakarya aksi daerah. Dari kegiatan tersebut diharapkan semua pihak memiliki mindset atau pemikiran yang sama tentang pemenuhan hak disabilitas. “Tidak hanya menjadi ranahnya Dinas Sosial. Tetapi, seluruh organisasi perangkat daerah dan pilar-pilar yang ada di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari kegiatan yang diikuti oleh sejumlah OPD, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang peduli dalam pemenuhan hak disabilitas, serta sejumlah perwakilan difabel tersebut, akan menghasilkan sebuah matriks. Khususnya tentang pembagian tugas dari masing-masing instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya. “Akan ada matriks, siapa melakukan apa,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/