alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Awas, Dana Bos Tak Boleh Disalahgunakan!

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menegaskan kepada seluruh kepala SD dan SMP untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pengelolaannya harus sesuai dengan peruntukannya. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir banyak temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait kesalahan penggunaan dana BOS di Bondowoso.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan pembinaan penggunaan dana BOS terhadap puluhan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), di Kelurahan Badean, Rabu (15/9). Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan atensi dari BPK untuk menindaklanjuti temuan dan koreksi yang beberapa waktu lalu dilakukan. “Tidak boleh ada lagi kesalahan pelaporan untuk tahun 2021,” tegasnya.

Irwan menyampaikan, selama ini memang banyak temuan yang diungkapkan oleh BPK setiap tahunnya. Misalnya program kegiatan yang dilakukan tidak sama dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). “Banyak juga temuan SPJ-nya ada, tetapi barangnya tidak sesuai dengan SPJ,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Melihat hal itu, pihaknya menegaskan, ke depan, secara administratif harus dibenahi sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perencanaan harus dibenahi. Khususnya dalam menentukan RKS (rencana kerja sekolah) dan RKAS. “Karena RKAS merupakan penjabaran dari RKS secara operasional. Jadi, itu yang harus dipedomani,” paparnya.

Menurut dia, pengelolaan dana BOS harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di luar itu, Irwan mengingatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

Lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana BOS, sudah ada tim yang akan bertugas untuk mengawasi hal tersebut. “Ada tim BOS kabupaten yang diperkuat nanti. Dalam hal ini leadernya di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Irwan juga menegaskan, dana BOS tidak boleh digunakan di luar peruntukannya. Seperti untuk memberi uang saku pejabat yang melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta kunjungan dalam bentuk tertentu.

“Dana BOS tidak boleh dijadikan sangu pejabat yang monev ke sekolah. Yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah jadi korban kalau ada pemeriksaan,” tegas Irwan.

Irwan juga langsung memberikan nomor kontak pribadinya kepada masing-masing kepala sekolah yang mengikuti pembinaan, agar mereka bisa melaporkan langsung jika ada pejabat minta uang saku saat monev. Pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan jika ada kejadian tersebut.

Walau demikian, dirinya menegaskan, kepala sekolah tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Pihaknya menjamin kepala sekolah yang melaporkan tidak akan dimutasi. “Iku mau wes tak kei contact person (itu tadi sudah saya beri nomor kontak, Red),” ujarnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menegaskan kepada seluruh kepala SD dan SMP untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pengelolaannya harus sesuai dengan peruntukannya. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir banyak temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait kesalahan penggunaan dana BOS di Bondowoso.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan pembinaan penggunaan dana BOS terhadap puluhan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), di Kelurahan Badean, Rabu (15/9). Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan atensi dari BPK untuk menindaklanjuti temuan dan koreksi yang beberapa waktu lalu dilakukan. “Tidak boleh ada lagi kesalahan pelaporan untuk tahun 2021,” tegasnya.

Irwan menyampaikan, selama ini memang banyak temuan yang diungkapkan oleh BPK setiap tahunnya. Misalnya program kegiatan yang dilakukan tidak sama dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). “Banyak juga temuan SPJ-nya ada, tetapi barangnya tidak sesuai dengan SPJ,” ungkapnya.

Melihat hal itu, pihaknya menegaskan, ke depan, secara administratif harus dibenahi sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perencanaan harus dibenahi. Khususnya dalam menentukan RKS (rencana kerja sekolah) dan RKAS. “Karena RKAS merupakan penjabaran dari RKS secara operasional. Jadi, itu yang harus dipedomani,” paparnya.

Menurut dia, pengelolaan dana BOS harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di luar itu, Irwan mengingatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

Lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana BOS, sudah ada tim yang akan bertugas untuk mengawasi hal tersebut. “Ada tim BOS kabupaten yang diperkuat nanti. Dalam hal ini leadernya di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Irwan juga menegaskan, dana BOS tidak boleh digunakan di luar peruntukannya. Seperti untuk memberi uang saku pejabat yang melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta kunjungan dalam bentuk tertentu.

“Dana BOS tidak boleh dijadikan sangu pejabat yang monev ke sekolah. Yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah jadi korban kalau ada pemeriksaan,” tegas Irwan.

Irwan juga langsung memberikan nomor kontak pribadinya kepada masing-masing kepala sekolah yang mengikuti pembinaan, agar mereka bisa melaporkan langsung jika ada pejabat minta uang saku saat monev. Pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan jika ada kejadian tersebut.

Walau demikian, dirinya menegaskan, kepala sekolah tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Pihaknya menjamin kepala sekolah yang melaporkan tidak akan dimutasi. “Iku mau wes tak kei contact person (itu tadi sudah saya beri nomor kontak, Red),” ujarnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menegaskan kepada seluruh kepala SD dan SMP untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pengelolaannya harus sesuai dengan peruntukannya. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir banyak temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait kesalahan penggunaan dana BOS di Bondowoso.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan pembinaan penggunaan dana BOS terhadap puluhan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), di Kelurahan Badean, Rabu (15/9). Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan atensi dari BPK untuk menindaklanjuti temuan dan koreksi yang beberapa waktu lalu dilakukan. “Tidak boleh ada lagi kesalahan pelaporan untuk tahun 2021,” tegasnya.

Irwan menyampaikan, selama ini memang banyak temuan yang diungkapkan oleh BPK setiap tahunnya. Misalnya program kegiatan yang dilakukan tidak sama dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). “Banyak juga temuan SPJ-nya ada, tetapi barangnya tidak sesuai dengan SPJ,” ungkapnya.

Melihat hal itu, pihaknya menegaskan, ke depan, secara administratif harus dibenahi sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perencanaan harus dibenahi. Khususnya dalam menentukan RKS (rencana kerja sekolah) dan RKAS. “Karena RKAS merupakan penjabaran dari RKS secara operasional. Jadi, itu yang harus dipedomani,” paparnya.

Menurut dia, pengelolaan dana BOS harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di luar itu, Irwan mengingatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

Lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana BOS, sudah ada tim yang akan bertugas untuk mengawasi hal tersebut. “Ada tim BOS kabupaten yang diperkuat nanti. Dalam hal ini leadernya di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Irwan juga menegaskan, dana BOS tidak boleh digunakan di luar peruntukannya. Seperti untuk memberi uang saku pejabat yang melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta kunjungan dalam bentuk tertentu.

“Dana BOS tidak boleh dijadikan sangu pejabat yang monev ke sekolah. Yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah jadi korban kalau ada pemeriksaan,” tegas Irwan.

Irwan juga langsung memberikan nomor kontak pribadinya kepada masing-masing kepala sekolah yang mengikuti pembinaan, agar mereka bisa melaporkan langsung jika ada pejabat minta uang saku saat monev. Pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk segera melaporkan jika ada kejadian tersebut.

Walau demikian, dirinya menegaskan, kepala sekolah tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Pihaknya menjamin kepala sekolah yang melaporkan tidak akan dimutasi. “Iku mau wes tak kei contact person (itu tadi sudah saya beri nomor kontak, Red),” ujarnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/