alexametrics
24.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Komisi I Soroti Gelontoran Anggaran Media

Sebut Pencairan Tak Memiliki Dasar Hukum

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso menilai Pemkab Bondowoso tidak mampu menempatkan media sebagai peran strategis. Pemerintah harus membuka mata soal sumbangsih media dalam publikasi pembangunan di Bondowoso. Agar tidak hanya membangun kerja sama pada salah satu media saja. Semua media perlu dirangkul.

BACA JUGA : Alami Intimidasi Saat Jurnalis Liputan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Tohari, Ketua Komisi I, mengatakan, eksekutif perlu mengatur secara teknis melalui peraturan bupati (perbup) terkait kontrak kerja sama media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Agar tindakan seperti yang dilakukan oleh Kominfo, yang viral akhir-akhir ini, tidak menuai kontroversi. “Pemkab tidak mampu menempatkan fungsi strategis media. Padahal, media berkontribusi besar terhadap pembangunan,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Tohari meragukan keterbukaan dan objektivitas kerja sama. Kerja sama antara dinas dengan beberapa perusahaan media tersebut tidak ada acuan yang mendasari. “Jadi, MoU itu dilakukan oleh Kominfo bersama beberapa perusahaan media,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (15/7).

Tohari menegaskan, seharusnya MoU dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebab, menurutnya, dana tersebut berasal dari Perda APBD. Namun, tidak ada landasan yang jelas soal pencairan itu. Karena itu, dirinya meminta untuk segera menyusun perbup terkait kontrak kerja sama itu. “Ternyata hingga saat ini perbup itu belum selesai. Saya tadi sempat konfirmasi dengan kepala bagian hukum dan Kominfo, perbup itu masih dikoordinasikan,” urainya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso menilai Pemkab Bondowoso tidak mampu menempatkan media sebagai peran strategis. Pemerintah harus membuka mata soal sumbangsih media dalam publikasi pembangunan di Bondowoso. Agar tidak hanya membangun kerja sama pada salah satu media saja. Semua media perlu dirangkul.

BACA JUGA : Alami Intimidasi Saat Jurnalis Liputan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Tohari, Ketua Komisi I, mengatakan, eksekutif perlu mengatur secara teknis melalui peraturan bupati (perbup) terkait kontrak kerja sama media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Agar tindakan seperti yang dilakukan oleh Kominfo, yang viral akhir-akhir ini, tidak menuai kontroversi. “Pemkab tidak mampu menempatkan fungsi strategis media. Padahal, media berkontribusi besar terhadap pembangunan,” terangnya.

Selain itu, Tohari meragukan keterbukaan dan objektivitas kerja sama. Kerja sama antara dinas dengan beberapa perusahaan media tersebut tidak ada acuan yang mendasari. “Jadi, MoU itu dilakukan oleh Kominfo bersama beberapa perusahaan media,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (15/7).

Tohari menegaskan, seharusnya MoU dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebab, menurutnya, dana tersebut berasal dari Perda APBD. Namun, tidak ada landasan yang jelas soal pencairan itu. Karena itu, dirinya meminta untuk segera menyusun perbup terkait kontrak kerja sama itu. “Ternyata hingga saat ini perbup itu belum selesai. Saya tadi sempat konfirmasi dengan kepala bagian hukum dan Kominfo, perbup itu masih dikoordinasikan,” urainya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi I DPRD Bondowoso menilai Pemkab Bondowoso tidak mampu menempatkan media sebagai peran strategis. Pemerintah harus membuka mata soal sumbangsih media dalam publikasi pembangunan di Bondowoso. Agar tidak hanya membangun kerja sama pada salah satu media saja. Semua media perlu dirangkul.

BACA JUGA : Alami Intimidasi Saat Jurnalis Liputan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Tohari, Ketua Komisi I, mengatakan, eksekutif perlu mengatur secara teknis melalui peraturan bupati (perbup) terkait kontrak kerja sama media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Agar tindakan seperti yang dilakukan oleh Kominfo, yang viral akhir-akhir ini, tidak menuai kontroversi. “Pemkab tidak mampu menempatkan fungsi strategis media. Padahal, media berkontribusi besar terhadap pembangunan,” terangnya.

Selain itu, Tohari meragukan keterbukaan dan objektivitas kerja sama. Kerja sama antara dinas dengan beberapa perusahaan media tersebut tidak ada acuan yang mendasari. “Jadi, MoU itu dilakukan oleh Kominfo bersama beberapa perusahaan media,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (15/7).

Tohari menegaskan, seharusnya MoU dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebab, menurutnya, dana tersebut berasal dari Perda APBD. Namun, tidak ada landasan yang jelas soal pencairan itu. Karena itu, dirinya meminta untuk segera menyusun perbup terkait kontrak kerja sama itu. “Ternyata hingga saat ini perbup itu belum selesai. Saya tadi sempat konfirmasi dengan kepala bagian hukum dan Kominfo, perbup itu masih dikoordinasikan,” urainya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/